Hoax Adalah Musuh Bersama. Mari Kita Melawan Bersama. Follow @agusmbojo

Friday, September 20, 2019



Oleh: Agus Rahmat, penulis adalah orang biasa.

Politik kadang kala - bahkan bisa dibilang sering – dipersepsikan lebih praksis. Definisi ‘cara merebut/memperoleh/mempertahankan kekuasaan´ disematkan di dalamnya. Apalagi menyangkut politik pemilihan umum.

Maka, ketika politik lantas dipersepsikan seperti itu, kita tidak akan heran jika yang dominan muncul dan menjadi jualan utama dalam politik kekuasaan itu adalah personal politisinya. Politisi A harus menjadi pemimpin, politisi B harus menjadi bupati, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan tak jarang, keributan politik hingga merembet pada keributan sosial, berasal dari perdebatan, perselisihan akibat personal politisi tertentu.

Baik, kita memahami itu. Tapi saya tidak ingin terjebak pada personal, siapa yang layak memimpin Bima ke depan. Butuh yang baru atau melanjutkan yang sudah ada, bagi saya itu hal kesekian. Ada pilotnya tapi tidak tahu arah, percuma juga kan.

Kita bicara dalam konteks Bima, Dana Mbojo dalam lingkup yang lebih spesifik lagi. Jelang-jelang pemilu misalnya. Jagat massa, dari media sosial hingga obrolan warung kopi, akan hiruk pikuk soal si A yang layak jadi pemimpin. Kelompok penentangnya mengatakan, si B yang layak karena si A terbukti gagal. Datang lagi bak pahlawan kelompok lain, ini saya tawarkan alternatif C dia akan memenuhi keinginan kita. Dan seterusnya….

Berbicara Bima, tentu tidak akan pernah habisnya. Apalagi jika berbicara janji-janji politik, yang sering dan urung terlaksana. Sebab melaksanakan pembangunan, tentu harus menyesuaikan dengan anggaran daerah yang baik, tinggi. Mengharapkan pemerintah bisa membangun dari ujung ke ujung dengan anggaran yang pas-pasan, tentu juga tidak masuk akal.

Maka di sinilah perlunya kita memahami politik anggaran. Berapa besar sih APBD Kabupaten Bima itu? Dari sekian miliar rupiah, berapa alokasi untuk infrastruktur, pendidikan, kesejahteraan sosial? Atau lebih banyak anggaran itu untuk belanja pegawai? Kalau yang terakhir jawabannya, maka berharap kue pembangunan sampai ke masyarakat secara merata, rasanya susah.

Membicarakan politik anggaran saja, akan membutuhkan energi yang tidak sedikit. Melakukan reformasi politik anggaran, tentu juga akan membutuhkan perjuangan dan pengorbanan yang tidak mudah. Kenapa? Jika mayoritas anggaran (APBD) hanya untuk belanja pegawai, dan diubah pada fokus alokasi untuk pendidikan, maka sektor yang lama itu mau tidak mau akan terbengkalai. Tapi bisakah pemimpin melakukan itu? Bagi saya, masyarakatlah yang harus mendorongnya.

Masih dengan contoh di atas, bahwa alokasi anggaran (APBD) lebih fokus ke belanja pegawai. Lalu, ini misalnya, karena tuntutan masyarakat mengharuskan pemimpin itu fokus ke pendidikan, maka politik anggaran dialihkan dan difokuskan ke sana.

Apa saja yang bisa dilakukan dengan fokus itu? Tentu kita akan berbicara lebih teknis pada point-point mata anggarannya. Seperti, pemerintah daerah menggaji guru ngaji, geliat kelompok belajar dimasifkan dan difasilitasi pemerintah, ruang-ruang baca disediakan. Anggarannya, dari anggaran pemerintah yang dialokasikan tadi. Ini contoh kita berbicara soal politik anggaran. Saya tidak ingin masuk jauh ke teorinya.

Jika membedah semuanya, rasanya kita tidak akan habis dalam berlembar-lembar halaman kertas….
Maka, bagi saya, marilah kita berperang ide dan gagasan. Bukan sekedar mengunggulkan personal dengan beragam bunga-bunganya, embel-embelnya, tapi miskin solusi. Bima membutuhkan solusi yang baik, bukan menebar ketidaksukaan pada lawan dengan menjatuhkan personal orang.

Apalagi dengan kata-kata yang rasanya tidak pantas bagi dou Mbojo mengutarakan itu. Buat apa tumpah darah, hilang persahabatan, putus silaturahim hanya demi menjagokan calon yang diusung tetapi tidak ada visi, misi, dan terobosan konkrit dalam membangun dana ro rasa nya!?

Wallahualam.

Fastabiqul khairat


0 comments:

Arsip Tulisan

Total Pageviews

Terpopuler