Hoax Adalah Musuh Bersama. Mari Kita Melawan Bersama. Follow @agusmbojo

Monday, November 25, 2019

Seketika se isi kelas II-A hingga II-G berhamburan keluar di pagi itu. Tanpa komando, langsung memungut dedaunan yang jatuh karena dimakan usia. Beberapa sampah plastik bekas makanan kecil, juga nampak berada di antaranya.

Tahu kenapa kami, dari kelas II-A sampai II-G berhamburan keluar dan membersihkan halaman kelas? Karena dari kejauhan, nampak Pak Khalik. Kami memanggilnya Pak Helo.

Beliau berdiri di ruang depan ruang guru, menghadap ke lapangan yang dikelilingi kelas-kelas. Hanya dengan begitu, kami tanpa dikomando langsung bergerak. Pak Helo memang terkenal keras dan tanpa segan menampar.

Di ruangan, Pak Helo juga keras tapi disiplin. Hafalan sejarah, matapelajaran yang beliau ajarkan, harus benar-benar nyantol di otak kami. Dari situ, saya sendiri mengakui sangat menyukai sejarah setelah puluhan tahun dididik beliau.

Di kelas, saya masih ingat. Di antara tiga tempat duduk kami, ada dua orang yang membuat kegaduhan. Seketika, Pak Helo datang dan menampar mereka yang ribut, serta kami yang ada di dekatnya. Kenapa harus kami yang tak ribut ditampar juga? Saya mengerti kini. Kami punya tanggungjawab untuk mengingatkan, sebagai tetangga duduk terdekat.

Ah pelajaran itu.. Kini baru ku sadari..

H. Abdul Wahab namanya. Jenggot panjang dan tipis di dagunnya adalah ciri beliau. Itu mengingatkan pada sosok H. Agus Salim. Celananya juga cingkrang. Bukan, dia bukan guru agama. Beliau adalah guru matematika. Sebenarnya, matapelajaran yang tidak aku suka. Tapi di tangan beliau, tak bosan kami belajar itu.

Cara beliau mengajari matematika, benar-benar dari hati. Pak Wahab paham, tiga jam pelajaran itu membuat kami bosan. Maka saat melihat kebosanan kami, beliau mengalihkan dengan bercerita. Bercerita soal agama yang lebih sering. Ah inilah dakwah yang efektif. Beliau juga kadang bercerita soal sejarah, sejarah tempat kami bersekolah di SMPN 1 Madapangga, Kabupaten Bima NTB. Dulu sekolah ini bernama SMPN 2 Bolo.

Pak Tasrif. Dulu guru PPKN. Entah sekarang nama matapelajaran itu masih sama atau sudah diubah. Beliau mengajar saat kelas III SMP (Sekarang mungkin kelas 9). Cara belajarnya pun menarik. Membahas isu-isu kekinian. Saya masih terkenang. Saat itu, sedang proses Reformasi, sidang Istimewa MPR kalau tak salah. Sejak itu, ketertarikan saya pada dunia politik, terbentuk. Di kampus, politik menjadi bagian tak terpisahkan. Hingga kini bekerja.

Mereka adalah diantara sekian banyak guru kami di kampung, sebuah desa bernama Dena. Mereka mengajar dengan menambahkan nilai-nilai, yang kami pegang hingga kini. Walau dulu, fasilitas yang diajarkan ke kami terbilang minim. Buku-buku latihan kerja yang sudah bertahun-tahun, wajib dirawat untuk generasi di bawah kami. Entah kami generasi ke berapa sebagai pengguna buku lembar kegiatan itu.

Tapi nilai-nilai yang diajarkan mereka, kekal. Semoga beliau-beliau selalu dilimpahkan rezeki dan pahala, serta kesehatan. "Engkau patriot pahlawan bangsa tanpa tanda jasa" begitu bait terakhir lagu Hymne Guru.

Selamat Hari Guru 2019.

Sunday, November 17, 2019

Fahd Pahdepie (instagram)
Hari ini Muhammadiyah merayakan hari lahirnya yang ke 107 tahun. Izinkan saya bercerita untuk memahami apa sebenarnya yang sedang diperjuangkan oraganisasi ini? Mengapa ia hadir untuk memberikan pencerahan peradaban umat, mencerdaskan kehidupan bangsa? Mengapa KH Ahmad Dahlan adalah Sang Pencerah? Mengapa gerakan ini memperjuangkan Islam Berkemajuan?

Hierarki Realitas

Ada sebuah dongeng filsafat yang dikenal dengan sebutan alegori gua Plato. Tentang bagaimana manusia melihat realitas di sekelilingnya, memahami dan memaknai kebenaran, serta bagaimana membebaskan manusia dari belenggu kebodohan.

Melalui dongeng ini, Plato menggambarkan setidaknya empat tingkatan realitas. Yang pertama adalah orang-orang yang duduk menghadap ke dinding gua, seumur hidup tangan dan kaki mereka terpasung. Orang-orang ini melihat bayangan-bayangan di dinding gua itu dan menganggap bahwa bayangan-bayangan itulah realitas dan kebenaran.

Padahal, aneka bayangan itu dihasilkan dari benda-benda yang terpapar cahaya dari sebuah api unggun besar yang terdapat di belakang orang-orang yang terpasung tadi. Di antara api unggun dan orang-orang pasungan itu, ada sekelompok orang lain yang membawa benda-benda mirip wayang-wayangan.

Sayangnya ‘dalang-dalang’ ini tak bisa berkomunikasi dengan orang-orang pasungan tadi, mereka hanya bisa menganggap orang-orang pasungan itu bodoh karena mempercayai bayangan sebagai realitas bahkan kebenaran. Bagi mereka yang membawa wayang-wayangan, realitas adalah aneka benda yang mereka pegang. Namun, kaki orang-orang ini juga terikat, apalagi mereka takut melewati api unggun raksasa yang membatasi gerak mereka.

Nyatanya, di sebalik api unggun itu ada orang-orang lain yang, meski masih terikat kakinya, bisa mencapai mulut gua. Bagi orang-orang ini, ternyata ada cahaya yang lebih terang dari sekadar cahaya yang dihasilkan api unggun: Cahaya yang memancar dari mulut gua. “Betapa bodoh mereka yang percaya bahwa cahaya berasal dari api unggun!” Kata mereka.

Tapi sialnya orang-orang ini juga tak bisa pergi lebih jauh dari mulut gua itu, karena kaki mereka masih terantai. Sementara mereka belum bertemu orang-orang dari kelompok keempat: Orang-orang yang sudah berhasil keluar dari gua dan melihat realitas yang lebih kompleks. Di luar gua ternyata begitu indah. Ada langit, laut, gunung, bukit, sungai, burung-burung yang terbang, aneka binatang dan tumbuhan.

Kerja Pembebasan

Plato hanya bercerita sampai dimensi keempat, meski sebenarnya cerita masih bisa kita lanjutkan dengan sejumlah elaborasi. Bayangkan jika kita memasukkan unsur-unsur lain ke dalam cerita ini, ketika orang-orang yang berhasil keluar dari dalam gua itu berjalan-jalan dan ternyata mereka menemukan peradaban, teknologi, dan lainnya. Bahkan mereka bisa pergi ke luar angkasa!

Namun, alegori gua Plato ini cukup untuk kita pakai menggambarkan betapa realitas memiliki hierarkinya sendiri. Betapa pengetahuan dan pemahaman tentang kebenaran sangat ditentukan oleh hierarki realitas itu. Filsuf muslim Yahya Ibn Habash Suhrawardi bahkan membagi realitas ke dalam sepuluh tangga akal. Akal pertama hinggal akal kesepuluh atau akal kudus.

Bayangkan jika orang-orang yang telah berhasil keluar dari gua memberitahukan apa yang mereka lihat di luar gua kepada orang-orang di dalam gua? Apakah mereka bisa langsung mengerti dan percaya? Bayangkan jika orang di mulut gua memberi tahu kepada para dalang bahwa api unggun bukan sumber cahaya? Bayangkan jika orang-orang yang seumur hidupnya terpasung dan menghadap ke dinding gua diberi tahu bahwa bayangan yang mereka lihat setiap hari bukanlah kebenaran?

Filsuf Prancis Michel Foucault melihat bahwa perbedaan pengetahuan dan pemahaman ini erat hubungannya dengan pengaruh dan kekuasaan di dalam masyarakat. Mereka yang tahu lebih banyak cenderung lebih mudah mengatur dan menentukan banyak hal, sementara yang paling tahu sedikit adalah yang paling menderita. Masayarakat kemudian membentuk strukturnya sendiri berdasarkan akses dan relasi pengetahuan tadi, mereka yang terdidik ada di puncak piramida sosial sementara mereka yang bodoh tersungkur dan berdesak-desakan di dasar piramida itu.

Satu-satunya cara untuk membebaskan orang dari kutukan struktur sosial adalah dengan memberi mereka pendidikan. Agar orang bisa memanjat dari lantai dasar piramida sampai ke puncaknya. Sama seperti upaya membebaskan orang-orang di dalam gua Plato dari aneka rantai yang memasung, agar mereka bisa bergerak dari satu tangga realitas ke tangga yang lain untuk menemukan pencerahan di luar gua.

Karena cerita dari luar gua begitu memikat dan kisah dari lantai atas piramida sosial begitu menggiurkan, setiap orang ingin mendapatkan pencerahan dan akses pendidikan, bukan? Pengetahuan lantas menjadi komoditas yang bisa diperjualbelikan. Maka sekolah-sekolah dibuka agar orang bisa bebas dari pojokan gua sampai ke luar, agar mereka yang hampir mati terhimpit di lantai dasar piramida bisa naik ‘lift’ ke status sosial lain yang lebih tinggi.

Apakah benar semudah itu? Sayangnya tidak. Manusia didesain untuk bertahan hidup dan bersaing untuk egois mempertahankan posisi dan status sosialnya masing-masing. Sekolah-sekolah dan universitas tidak benar-benar didesain secara setara agar orang bisa terbebas dari kebodohan dan kemiskinannya. Apalagi dengan cara berpikir kapitalistik, sekolah didesain untuk memiliki tarif yang berbanding lurus dengan kualitas. Sekolah mahal akan menawarkan pendidikan terbaik, di saat yang sama sekolah yang murah menawarkan layanan dan fasilitas pendidikan seadanya.

Akhirnya, hierarki realitas dan struktur sosial justru dijaga dan dilanggengkan. Sekolah untuk orang di pojokan gua hanya akan menghasilkan lulusan yang paling jauh hanya bisa mengintip aktivitas para dalang. Universitas yang diselenggarakan oleh mereka yang berada di puncak piramida, kenyataannya tak bisa diakses dan dibayar oleh mereka yang berada di dasar piramida. Yang bodoh akan terus bodoh, yang miskin akan tetap miskin, begitu juga sebaliknya.

Gerakan Pencerahan

Hari ini Muhammadiyah merayakan hari lahirnya yang ke 107 tahun. Bagi saya, inilah cara terbaik untuk memahami KH. Ahmad Dahlan dan gerakan Muhammadiyah. Ahmad Dahlan muda adalah seorang progresif yang mendambakan pencerahan yang setara untuk semua orang. Baginya pengetahuan harus bisa diakses oleh semua pihak dan bahkan memberikan dampak sosial kemasyarakatan yang berarti, agar orang terbebaskan dari belenggu struktur.

Maka lihatlah ketika Ahmad Dahlan muda 107 tahun lalu, yang sudah melanglang buana di luar gua, memutuskan untuk kembali ke bagian paling dalam gua dan menawarkan pencerahan pengetahuan. Ia didik lagi anak-anak di kampung-kampung, ia dekati dengan penuh kesabaran, ia komunikasikan kepada mereka tentang dunia di luar gua dengan segala kemajuan peradabannya.

Melalui gerakan Muhammadiyah, Ahmad Dahlan juga ingin membongkar kutukan struktur sosial. Pendidikan harus bisa diakses semua pihak dari semua kalangan. Pendidikan harus bersifat egaliter dan progresif, memiliki semangat pembebasan. Inilah sebabnya mengapa corak gerakan Muhammadiyah berakar kuat pada teologi pembebasan yang diinspirasi oleh tafsir surat al-Ma’un.

Dalam 107 tahun, spirit inilah yang dibawa oleh Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, gerakan dakwah, gerakan pembaharuan (tajdid). Maka tak heran jika Muhammadiyah terus memberikan pencerahan dan dampak nyata bagi umat dan bangsa. Selama kiprahnya, Muhammadiyah dan Aisyiah telah membangun lebih dari 30.125 TK dan PAUD, 2.766 SD dan MI, 1.826 SMP dan MTs, 1.407 SMA dan MA sederajat, 165 perguruan tinggi, dan 50 SLB. Bayangkan berapa juta orang yang telah tercerahkan dan terbebas dari belenggu strukturnya?

Belum lagi jika kita melihat kiprah Muhammadiyah di bidang lain. Ada 583 rumah sakit dan klinik di seluruh Indonesia, 384 panti asuhan, 20.198 masjid dan mushala, serta masih banyak lagi. Ini baru berangkat dari tafsir kontekstual KH. Ahmad Dahlan terhadap surat Al-Ma’un saja. Bagaimana dan apa jadinya jika kita mengoperasionalisasikan tafsir dari seluruh ayat al-Quran? Di sanalah Muhammadiyah terus bergerak ke masa depan dengan spirit Islam Berkemajuan-nya.

Selamat milad ke-107 untuk Persyarikatan Muhammadiyah. Teruslah mencerahkan ummat dan bangsa!

FAHD PAHDEPIE
Kader Muhammadiyah


Monday, November 4, 2019

Mencintai Tidak Harus Memuji, tapi Mengkritik Adalah Bagian Dari Mencintai.
Oleh: Agus Rahmat

Prinsip dalam mengkritik ini, ditanamkan pada kami saat baru menjadi kader di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM Komisariat FISIP Universitas Muhammadiyah Malang. Dinamisnya organisasi itu membuat kritik-kritik tajam meluncur deras, tanpa malu-malu.
Kritik sejatinya adalah suplemen tambahan, atau bahkan suplemen pengingat. Dalam iklim demokrasi, tentu kritik menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dalam sistem politik dan kekuasaan, kritik pun harusnya menjadi bagian terpenting. Sebagai sebuah fungsi check and balance terhadap jalannya sebuah rezim.

Kritik akan membuka persoalan-persoalan, baik yang sengaja tersimpan rapi maupun yang tidak diketahui. Maka ketika kritik dirawat, terintegral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka secara tak langsung kita juga menjaga negara dari praktik korupsi hingga praktik otoritarian.

Membangun Oposisi
Oposisi (penyeimbang) yang kita kenal dalam sistem demokrasi, termasuk yang diterapkan di Indonesia tentu harus identik dengan kritik. Jangan mengaku oposisi kalau kritik saja tidak dilontarkan, mungkin begitu pemahamannya.

Komposisi antara koalisi dengan oposisi untuk pemerintahan lima tahun mendatang, kasat mata bisa kita lihat tidak berimbang. Di parlemen misalnya, di sana lebih dari 50 persen fraksi adalah pendukung pemerintah. Seperti Fraksi PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PPP dan yang masuk belakangan adalah Gerindra.  Sementara di luar pemerintahan tersisa Demokrat, PAN dan PKS.

Tentu jika mengandalkan tiga partai itu sebagai penyeimbang jalannya pemerintahan, rasanya tidak cukup. Pemerhati politik Indo Strategis Arif Nurul Iman mengatakan, tidak ada keseimbangan jika hanya partai itu yang menjadi oposisi atau penyeimbang.

Dengan kondisi demikian, rasanya tidak bisa juga kita hanya mengandalkan kekuatan oposisi yang minimalis tersebut. Perlu dibangun kesadaran publik, akan pentingnya nalar kritis terhadap jalannya pemerintahan. Disamping, kita juga harus kritis terhadap partai oposisi, jangan sampai hanya mengambil untung dengan momentum ini tanpa benar-benar berjuang dan kritis terhadap pemerintahan.
Melihat partisipasi politik masyarakat, rasanya sangat bisa membangun kesadaran kritis itu. Di tengah-tengah instrument politik yang tidak imbang seperti sekarang ini. Namun perlu diperhatikan, bahwa literasi politik kita tentu perlu diperdalam.

Beberapa kasus seperti hoaks, kebencian akut terhadap pribadi tertentu atau kelompok tertentu, rasanya tidak bisa dipungkiri lantaran literasi politik yang belum tuntas. Perbedaan pilihan, perdebatan politik elit, kadang terlalu kita bawa pada pilihan antara hitam dan putih. Padahal politik juga berbicara soal opsi yang beragam, dan kerap berubah sesuai dengan kepentingannya masing-masing.

Memahaminya hanya sebagai hitam dan putih, sehingga mengakibatkan terbentuknya friksi-friksi di tengah-tengah masyarakat. Sayangnya, friksi-friksi itu cenderung tidak sehat.
Akibatnya, partisipasi politik masyarakat bukan lagi soal substansi. Kebenaran politik yang mereka pahami kadang bersumber dari kabar bohong. Lalu dukungan fanatik, apalagi dicampur dengan dalil-dalil keagamaan.

Bukan Pemfitnah dan Pembenci
Polarisasi politik praktis pada pemilu presiden baik 2014 dan 2019, telah membawa kita pada pemahaman identitas demokrasi yang baru. Menguatnya politik agama, menguatnya kelompok politik di luar partai politik, hingga pada pemahaman demokrasi, membuat perubahan peta politik di Tanah Air.

Disadari atau tidak, kesadaran politik tidak lagi menjadi milik elit partai atau kelompok politik tertentu. Tetapi kesadaran itu muncul bahkan dari masyarakat yang awalnya apatis terhadapnya. Lahir menembus ruang-ruang privat masyarakat itu sendiri. Sehingga politik bukan saja menjadi pembicaraan di warung kopi, di gedung-gedung parlemen. Tetapi juga masuk dalam forum-forum keagamaan.

Politik semakin mampu menembus ruang-ruang private, lantaran didukung perkembangan teknologi. Akses informasi, akses analisis mengenai politik tidak perlu lagi harus membuka layar televisi yang menampilkan perdebatan atau analisa politik. Kadang analisa itu disebarkan melalui perangkat elektronik. Sebut saja lewat WhatsApp (WA) .

Penyebaran informasi yang sangat massif ini, suka atau tidak suka membuat partisipasi politik di tengah-tengah masyarakat semakin bergairah. Catatan Komisi Pemilihan Umum atau KPU, partisipasi pemilih pada pemilu 2019 mencapai puncaknya yakni 81 persen. Jumlah partisipasi ini terus meningkat dari pemilu-pemilu sebelumnya. Pada 2014, partisipasi pemilih untuk pemilu presiden mencapai 70 persen. Sementara di tahun yang sama untuk pemilu legislatifnya 75 persen.

Rasanya kita tidak bisa menghindar, meningkatnya partisipasi politik itu berbanding lurus dengan perkembangan teknologi. Penyebaran informasi, termasuk yang bersifat politik, begitu mudah. Media sosial seperti facebook hingga twitter, bukan saja menjadi ajang interaksi. Tetapi juga menjadi wadah bagi mereka yang memiliki oreantasi politik tertentu untuk menyebarkan paham politiknya.

Maka membangun jiwa kritis publik, rasanya tidak terlalu sulit karena hambatan-hambatan yang selama ini ada, bisa dihilangkan. Hanya yang menjadi catatan, partisipasi politik adalah politik kebangsaan, bukan politik kebencian yang membuat kita malah mundur jauh, bukan semakin maju dan matang.


Friday, September 20, 2019



Oleh: Agus Rahmat, penulis adalah orang biasa.

Politik kadang kala - bahkan bisa dibilang sering – dipersepsikan lebih praksis. Definisi ‘cara merebut/memperoleh/mempertahankan kekuasaan´ disematkan di dalamnya. Apalagi menyangkut politik pemilihan umum.

Maka, ketika politik lantas dipersepsikan seperti itu, kita tidak akan heran jika yang dominan muncul dan menjadi jualan utama dalam politik kekuasaan itu adalah personal politisinya. Politisi A harus menjadi pemimpin, politisi B harus menjadi bupati, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan tak jarang, keributan politik hingga merembet pada keributan sosial, berasal dari perdebatan, perselisihan akibat personal politisi tertentu.

Baik, kita memahami itu. Tapi saya tidak ingin terjebak pada personal, siapa yang layak memimpin Bima ke depan. Butuh yang baru atau melanjutkan yang sudah ada, bagi saya itu hal kesekian. Ada pilotnya tapi tidak tahu arah, percuma juga kan.

Kita bicara dalam konteks Bima, Dana Mbojo dalam lingkup yang lebih spesifik lagi. Jelang-jelang pemilu misalnya. Jagat massa, dari media sosial hingga obrolan warung kopi, akan hiruk pikuk soal si A yang layak jadi pemimpin. Kelompok penentangnya mengatakan, si B yang layak karena si A terbukti gagal. Datang lagi bak pahlawan kelompok lain, ini saya tawarkan alternatif C dia akan memenuhi keinginan kita. Dan seterusnya….

Berbicara Bima, tentu tidak akan pernah habisnya. Apalagi jika berbicara janji-janji politik, yang sering dan urung terlaksana. Sebab melaksanakan pembangunan, tentu harus menyesuaikan dengan anggaran daerah yang baik, tinggi. Mengharapkan pemerintah bisa membangun dari ujung ke ujung dengan anggaran yang pas-pasan, tentu juga tidak masuk akal.

Maka di sinilah perlunya kita memahami politik anggaran. Berapa besar sih APBD Kabupaten Bima itu? Dari sekian miliar rupiah, berapa alokasi untuk infrastruktur, pendidikan, kesejahteraan sosial? Atau lebih banyak anggaran itu untuk belanja pegawai? Kalau yang terakhir jawabannya, maka berharap kue pembangunan sampai ke masyarakat secara merata, rasanya susah.

Membicarakan politik anggaran saja, akan membutuhkan energi yang tidak sedikit. Melakukan reformasi politik anggaran, tentu juga akan membutuhkan perjuangan dan pengorbanan yang tidak mudah. Kenapa? Jika mayoritas anggaran (APBD) hanya untuk belanja pegawai, dan diubah pada fokus alokasi untuk pendidikan, maka sektor yang lama itu mau tidak mau akan terbengkalai. Tapi bisakah pemimpin melakukan itu? Bagi saya, masyarakatlah yang harus mendorongnya.

Masih dengan contoh di atas, bahwa alokasi anggaran (APBD) lebih fokus ke belanja pegawai. Lalu, ini misalnya, karena tuntutan masyarakat mengharuskan pemimpin itu fokus ke pendidikan, maka politik anggaran dialihkan dan difokuskan ke sana.

Apa saja yang bisa dilakukan dengan fokus itu? Tentu kita akan berbicara lebih teknis pada point-point mata anggarannya. Seperti, pemerintah daerah menggaji guru ngaji, geliat kelompok belajar dimasifkan dan difasilitasi pemerintah, ruang-ruang baca disediakan. Anggarannya, dari anggaran pemerintah yang dialokasikan tadi. Ini contoh kita berbicara soal politik anggaran. Saya tidak ingin masuk jauh ke teorinya.

Jika membedah semuanya, rasanya kita tidak akan habis dalam berlembar-lembar halaman kertas….
Maka, bagi saya, marilah kita berperang ide dan gagasan. Bukan sekedar mengunggulkan personal dengan beragam bunga-bunganya, embel-embelnya, tapi miskin solusi. Bima membutuhkan solusi yang baik, bukan menebar ketidaksukaan pada lawan dengan menjatuhkan personal orang.

Apalagi dengan kata-kata yang rasanya tidak pantas bagi dou Mbojo mengutarakan itu. Buat apa tumpah darah, hilang persahabatan, putus silaturahim hanya demi menjagokan calon yang diusung tetapi tidak ada visi, misi, dan terobosan konkrit dalam membangun dana ro rasa nya!?

Wallahualam.

Fastabiqul khairat


Friday, September 13, 2019


POJOKITA - Komisi III DPR, telah merampungkan fit and proper test terhadap 10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan Presiden Joko Widodo.

Dari 10 nama, telah dipilih 5 nama untuk memimpin komisi antirasuah itu untuk 4 tahun mendatang. Irjen Polisi Firli Bahuri, meraih suara tertinggi dan menjadi Ketua KPK periode 2019-2023.

Berikut, perolehan suara hasil voting Komisi III DPR:

1. Firli Bahuri: 56 suara
2. Nurul Ghufron: 51 suara
3. Lili Pintauli Siregar: 44 suara
4. Alexander Marwata: 53 suara
5. Nawawi Pamolango: 50 suara.

Di tengah-tengah pro dan kontra mengenai pimpinan KPK ini, perlu kita mendengar pandanga-pandangan untuk komisi ke depannya. Berikut pandangan Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 Fahri Hamzah, yang disadur dari akun twitter miliknya.

Fahri memang selama ini, dikenal sangat getol berbicara mengenai pemberantasan korupsi hingga kritik-kritik tajamnya mengenai KPK. Berikut sedikit pandangan dia:

Selamat Kepada Pimpinan KPK yang baru. Kerja besar menunggu. Kembali pada pangkuan pertiwi, kembali pada konstitusi dan hukum.  Hentikan segala kegiatan politik dan penggalangan intelijen. Bekerjalah sistematis dengan penguatan Kordinasi, supervisi dan Monitoring. Sukses!

Saya usulkan pimpinan @KPK_RI yg sekarang segera demisioner. Pegawai KPK harus kembali bekerja profesional. Hentikan demonstrasi. Renungkan kembali makna bekerja untuk negara. Kalian Bukan LSM. Konsepnya beda. Tapi yg mau kembali LSM sikahkan mengundurkan diri hari ini juga.

Sebagai lembaga independen, @KPK_RI harus dibersihkan dari kerja politik. Atas nama apapun. Politik hukum KPK adalah politik hukum negara yang diamanahkan konstitusi sebagai “negara hukum yang demokratis”.  Mari kita beri kepercayaan pada pimpinan baru sambil kita awasi.

Negara harus kembali normal, UU darurat tidak boleh diberi ruang kembali. Suasana perang hentikan! Ini masa bersatu, konsolidasikan kekuatan untuk membangun negara yang damai dan tenang. Kalau ada perbedaan pendapat antar lembaga selesaikan dengan Kordinasi bukan demonstrasi.

Semua Kedaruratan yang dibuat sepihak oleh negara biasanya bikin ribut sendiri. Sebab ada aliran uang untuk bikin keributan. Sudahlah, negara harus terkonsolidasi. Hormati kerja masing2 jangan menebar perasaan tidak tenang sehingga negara lamban dan tidak berani ambil keputusan.

Tantangan besar menghadang kita. Ke depan, @KPK_RI dengan fungsi supernya yang tidak hilang harus mengutamakan kerja konsolidasi, supervisi dan monitoring.  Jangan percaya bahwa korupsi di Indoensia tidak bisa dihentikan. Itu bohong dan omong kosong. Tertibkan itu!

Negara kita negara yang didirikan oleh orang2 hebat, para pejuang, ulama dan cendikiawan kelas dunia. Lebih jauh, negara ini warisan yang tiada tara, Karunia Allah yang maha kuasa. Jangan rendah diri dan jangan terus merasa kalah. Lawan segala perasan tidak mampu.

Komisioner @KPK_RI itu adalah “wakil presiden ke-2”. Ini kesimpulan saya. Kuat sekali mereka. Aksesnya ke semua lembaga. Maka, duduklah bersama, semua lembaga: eksekutif, legislatif, judikatif. Bikinlah Sistem Integritas Nasional yang kuat. Semua orang ingin jadi orang baik.

Bergaul lah secara fleksibel. Jangan sok suci mentang2 bisa nyadap dan mengetahui dosa2 tersembunyi. Hentikan kegiatan bawah tanah itu! Itu dosa besar.  Hadapilah bangsamu dengan senyum. Percayalah manusia sama saja. Iblis sedikit, malaikat sedikit. Manusia yang banyak.

Inilah pesanku kepada pimpina KPK yg baru dan kepada pegawai KPK.  Pegawai 
@KPK_RI berbanggalah kalian bekerja di tenpat itu. Selamat bekerja KPK, semoga Allah melindungi kalian dan semoga Allah menjayakan bangsa INDONESIA.  Mari maju ke depan. Hadapi tantangan zaman. Merdeka!

Friday, August 2, 2019



Kamis malam 1 Agustus 2019, Baiq Nuril tentu kaget bercampur haru. Bagiamana tidak, di malam itu ia mendapat kabar yang mengejutkan sekaligus bisa membuatnya menangis bangga. Ia diundang ke Istana untuk bertemu Presiden Joko Widodo.

Jumat pagi sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia tengah, ia terbang dari Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, Lombok NTB.

Belum kering tangisnya, saat akhirnya DPR dalam sidang paripurnanya 25 Juli 2019 menyetujui pertimbangan Presiden untuk memberikan amnesti ke Baiq Nuril. Tangisnya pecah. Dan kini, setelah Keputusan Presiden atau Keppres amnesti dia resmi dikeluarkan pada 27 Juli 2019, sudah langsung diajak bertemu oleh Presiden.

Berbaju putih dan berkerudug merah, wajah ceria Baiq Nuril terlihat jelas ketika menaiki tangga Istana Bogor, sore sekitar pukul 15.08 WIB. Senyumnya terpancar saat melewati barisan wartawan. Sejenak, ia menunggu di ruang tunggu sebelum masuk ke Ruang Kerja Presiden Jokowi, yang telah menantinya.

Ruang kerja yang biasa menerima tamu negara itu, kali ini kedatangan seorang warga biasa dari Lombok NTB, yang sempat mencuri perhatian masyarakat atas kasus yang menimpanya. Dihukum enam bulan penjara dan denda Rp500 juta potong masa tahanan, karena jeratan UU ITE. Padahal, dia adalah korban dari kekerasan seksual.

“Saya gugup,” begitu kata mantan pegawai di SMAN 7 Mataram itu.

Masuk ke ruangan dan sempat menyalami Jokowi, Nuril memang tampak gugup. Ada Mensesneg Pratikno dan Menkumham Yasonna H Laoly. Presiden Jokowi memulai percakapan, menanyakan kabarnya. Nuril tidak banyak bicara. Bahkan ia sempat keliru begitu ditanya oleh Presiden soal jarak dari rumahnya di Lombok Tengah dengan bandara.

Memegang sebuah map putih berisi Keppres Nomor 24 tahun 2019 tentang Pemberian Amnesti, Nuril tak kuasa menahan haru. Ia sesekali tersendat dalam berbicaranya. Air matanya ingin tumpah, tapi coba dia tahan.

“Saya Cuma bilang terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden yang dengan senang hati beliau mau menerima saya di Istana Bogor ini. Dan saya sangat bangga punya Presiden seperti Bapak Jokowi. Karena saya cuma rakyat biasa,” ujar Nuril.

Tidak banyak yang bisa ia sampaikan uneg-uneg ke Jokowi. Padahal keinginannya adalah agar negara membentuk semacam lembaga di setiap daerah, untuk menerima pengaduan kasus serupa dirinya. Agar para korban, tidak takut dan berani bersuara. Nuril mengakui ia gugup. Karena gugup itu, keinginannya tersebut tidak bisa tersampaikan.

“Mungkin karena saya gugup, jadinya saya cuma bisa bilang terima kasih atas perhatiannya sampai saya diberikan amnesty dan tidak banyak yang saya (sampaikan),”.


Wednesday, July 31, 2019




Kamis pagi, 1 Agustus 2019, aroma-aroma Hari Ulang Tahun (HUT) RI sudah mulai terasa. Ditandai dengan Membatik Kemerdekaan, sebuah acara yang dihadiri Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana.

Acara yang digelar di Stasiun MRT Bundaran HI itu, sebagai rangkaian awal Bulan Kemerdekaan, yang memeriahkan HUT ke-74 RI.

Jam masih menunjukkan 08.48 WIB. Tetapi Pak Jokowi dan Ibu Iriana, sudah tiba. Lebih cepat dari jadwal, yakni 09.00 WIB. Ya kadang begitu kalau beliau. Bisa lebih cepat, atau kadang molor hingga berjam-jam.

Pak Jokowi seperti biasa, berbaju kerah warna putih. Sementara Bu Iriana lebih necis dengan tampilan baju putih dan bawahan berbatik biru. Nampak lebih casual dengan balutan shal berwarna sama.

salah seorang pembatik (dok pribadi)
Keduanya kemudian berjalan, menuju tempat yang disiapkan untuk membatik. Pak Jokowi nampak lebih serius, sementara Bu Iriana lebih luwes ketika menggoreskan canting batik ke kain.
“Motif Garuda Nusantara, Gurdo,” kata Jokowi.

Ada 74 pembatik, dengan panjang arena membantik 74 meter. Jumlah dan panjang pembatik itu, menandakan tahun kelahiran republik ini, yaitu 74 tahun. Apa harapan Jokowi dengan batik ini?

“Kita berharap warisan pusaka batik ini yang sudah tercatat di UNESCO bisa menjadi sebuah brand Indonesia di kancah internasional dan kita harapkan juga generasi pembatik-pembatik, dari angkatan dewasa ke angkatan remaja, anak-anak, semua teregenerasi dengan baik. Saya harapkan batik semakin bisa dikembangkan sebagai sebuah brand Indonesia,” jelasnya.


Seperti biasa, tidak akan cukup bagi wartawan jika hanya bertanya satu tema saja. Usai soal batik itu, berondong pertanyaan mengudara, dan akhirnya terdengar soal kapan Peraturan Presiden atau Perpres tentang mobil listrik diteken.

Jokowi menjelaskan berbagai hal yang ditanyakan, tidak cuma soal batik (dok. pribadi)
Normatif beliau menjawab menunggu masuk ke mejanya. Hingga pernyataan Pak Jokowi mengarah ke polusi udara dimana salah satu cara mengatasinya adalah dengan pengembangan mobil listrik. “Saya lihat ke depan semua negara mengarah ke sana semuanya, nggak polusi dan penggunaan bahan bakar non-fosil, arahnya ke sana,”.


Pernyataan itu menyulur pertanyaan lanjutan wartawan mengenai polusi Jakarta. Selama lebih sepekan ini, persoalan polusi di Ibu Kota ini terus diangkat. Tingkat polusi bahkan sudah disebut sebagai yang terburuk di dunia. Awan pekat dan terlihat kotor, sudah banyak diunggah di media sosial sebagai gambaran kalau udara Jakarta benar-benar kotor dan buruk.

Warga menyambut Jokowi di Stasiun MRT Bundaran HI (dok. pribadi)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, menjadi sasaran empuk kritikan, risiko pemimpin. Banjir pun, pasti gubernurnya yang akan dikritik hingga dicaci maki. Demokrasi khas ala Indonesia sepertinya.

Nah, pengembangan kendaraan berbasis listrik ini, menurut Jokowi adalah solusi efektif dalam mengatasi masalah polusi Ibu Kota. Tak pelak melihat kondisi ini, Pak Jokowi mengaku turun tangan juga, dan berkoordinasi dengan Pak Anies.

“Nanti akan saya sampaikan ke gubernur, bus-bus listrik dan taksi listrik, sepeda motor yang sudah kita bisa produksi mulai listrik, skemanya seperti apa terserah gubernur. Apakah lewat electronic road pricing (ERP) yang segera dimulai sehingga orang mau tidak mau masuk ke transportasi umum missal,” begitu kata Pak Jokowi.


Arsip Tulisan

Total Pageviews

Terpopuler