Hoax Adalah Musuh Bersama. Mari Kita Melawan Bersama. Follow @agusmbojo

Sunday, March 20, 2016

Rabu 16 Maret 2016, suasana Istana Negara yang terletak di belakang Istana Merdeka, sibuk dengan berbagai persiapan. Protokoler Istana, sibuk mengatur persiapan jalannya upacara pelantikan.

Tamu-tamu berbadan tegap dan kekar, menggunakan batik hingga jas berdasi lengkap, juga sudah memenuhi Istana Negara. Orang-orang penting di republik ini, seperti ketua DPR, ketua DPD, ketua MPR, para menteri hingga jajaran petinggi Polri dan TNI, sudah berjejer rapi.

Saat itu, prosesi yang akan dilakukan adalah pelantikan Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irjen Polisi Tito Karnavian, dan Ketua Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksda TNI Arie Soedewo.

Pelantikan Irjen Tito Karnavian dan Laksda Arie Soedewo
oleh Presiden Jokowi. (doc: pribadi)
'Bintang' bagi media dalam prosesi itu, harus diakui adalah sosok Tito. Ya, ada sisi kontroversinya. Mengingat, Tito belum genap satu tahun menjabat Kapolda Metro Jaya.

Sorotan lain terhadap Tito, mengingat dia memang akrab dalam dunia terorisme. Sejak 1999, hingga operasi selama 1,5 tahun di Poso Jawa Tengah, pernah dilakoninya. Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-Teror Mabes Polri, pernah ia jabat. Sebelum menjadi Kapolda Papua dan ditarik menjadi Kapolda Metro Jaya.

Sorot kamera dan recorder, tentu yang paling utama akan siap diarahkan ke Tito. Dan benar saja, puluhan wartawan langsung mengerubuti Tito usai pelantikan. Kontras dengan situasi pada Arie Soedewo, yang sepi wartawan.

"Saya seperti kembali ke rumah," kata Tito, menyikapi penunjukan dirinya sebagai Kepala BNPT menggantikan seniornya Saud Usman Nasution. Tito mengaku senang, karena 'habitat' dia memang soal terorisme.

Namun, di balik itu tiba-tiba muncul sosok Komisaris Besar Krishna Murti, Direktur Reserse dan Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Metro Jaya.

Kombes Krishna Murti meladeni permintaan foto, doc: pribadi

"Ayo foto sama Krishna yuk," ajak seorang teman wartawan yang sedang menyodorkan recordernya ketika dorstop (istilah wawancara bersama) Tito.

Saya hanya tersenyum, mendengar keinginan itu. "Banyak juga ya yang ingin berfoto dengan orang ini" gerutu ku di dalam hati.

Namun, konsentrasi tidak lagi ke arah Tito. Tetapi, sudah ke Krishna yang sedari tadi sibuk melayani permintaan berfoto bersama. Baik itu dari sesama instansinya di Polda Metro, hingga beberapa undangan yang ikut dalam pelantikan ini.

Sosok Krishna Murti dan beberapa anggotanya di Reskrimum Polda Metro Jaya mulai naik daun adalah 'berkah' dari aksi terorisme di Jalan MH Thamrin atau Pos Polisi Sarinah pada Kamis 14 Januari 2016 pagi.

Aksi teror berhasil dilumpuhkan hanya dalam hitungan jam. Sore sekitar jam 15.00 WIB, kawasan sekitar Sarinah sudah dianggap steril dan bisa dibuka untuk akses umum.

Kombes Krishna Murti meladeni selfie seorang fotografer di Istana Negara

Ketika itu, bukan soal aksi terorisme yang heboh. Tetapi justru, aksi-aksi polisi ganteng dan fashionable. Mulai dari kacamatanya, kostumnya, topinya, hingga tas dan sepatu, menjadi sorotan di media. Tentu sorotan positif. Bukan sekedar menjadi konsumsi media polhukam, tetapi juga menjadi konsumsi entertainment.

Sejak itu, sosok polisi laki-laki menjadi idola. Apalagi, Krishna Murti sendiri sangat aktif dan rajin update status terutama di akun facebook miliknya. Beberapa media, sering mengutip itu.

Sejumlah foto Krishna dengan anak buahnya alias polisi-polisi ganteng, turut menghiasi jagad media sosial.

Terus meladeni foto walau sudah hampir puluhan kali. doc: pribadi

"Selfie dulu pak" ajak seorang perempuan

Seorang wartawan Istana tak mau ketinggalan berfoto dengan Krishna Murti
Entah ini sebagai cara polisi untuk menghilangkan image menakutkan bagi publik atau karena memang mereka fashionable, tetapi yang jelas Kombes Krishna Murti yang jadi idola Istana.

Friday, March 11, 2016

Majunya incumbent atau patahana Basuki Tjahja Purnama atau Ahok, pada Pilkada DKI Jakarta 2017, kembali memanaskan ruang publik. Salah satu diskusi yang menarik, masalah pemimpin 'kafir' dengan 'non-kafir'. Saya memberi tanda koma atas, karena menurut saya tidak pantas kalau saya memberi cap seseorang itu kafir. Tapi sudahlah, itu pasti menjadi debatable lagi.

Mungkin ada sebagian pendapat, bahwa masalah ini terlalu rasis. Terlalu berbau SARA (Suku Agama RAS). Memang iya. Namun, perlu juga kita mendudukkan masalah ini. Saya tentu menjadi bertanya, pentingkah kita mengedepankan persoalan 'kafir' dan 'tidak kafir' ini?

Untuk ukuran pemimpin di Jakarta, menurut saya adalah kita harus melihat bagaimana dia bisa membangun Jakarta, yang katanya kota metropolitan dengan kompleksitas masalah yang sangat rumit. Ini bukan persoalan 'kafir' atau 'tidak kafir'. Bagi saya, persoalan itu biarlah pribadi yang menilai dan menjadi rujukan bagi pribadi masing-masing dalam memilih pemimpinnya.

Lalu yang perlu dibawa ke ruang publik dan harus kita petakkan sekarang, bagaimana persoalan Jakarta ini. Sudahkah gubernur sekarang, Pak Ahok, dikatakan 'sukses' membangun Jakarta?

Tentu pandangan subjektif dari mereka yang setuju Ahok menjabat lagi, Ahok sukses. Parameter bagi mereka mengatakan sukses, misalnya penutupan klub malam Stadium, lokalisasi Kalijodo. Sehingga menjadi argumen mereka bahwa Ahok yang katanya 'kafir' toh bisa memberantas maksiat dibanding pemimpin-pemimpin sebelumnya yang dinilai 'tidak kafir'. Di era Ahok juga masjid Balaikota dibangun, dan diresmikan oleh Presiden Jokowi beberapa pekan lalu. Oke, kita harus menghargai pandangan itu, apalagi dalam iklim demokrasi sekarang ini.

Ahok juga pasti dianggap sukses, dalam hal pemberantasan korupsi. Dengan mengungkap kasus UPS, APBD siluman dan lain sebagainya. Oke, itu juga harus kita hargai sebagai persepsi dari orang yang mendukung Ahok.

Namun, diskursus lainnya dengan sudut pandang yang berbeda, juga harus dilihat. Bagaimana dengan kemiskinan di Jakarta? Bagaimana dengan gini rasio (kesenjangan antara si kaya dan si miskin) di Jakarta?

Bagaimana dengan banjir di Jakarta? Bagaimana dengan kemacetan di Jakarta? Bagaimana dengan pembangunan lainnya? Pertanyaan itu tentu kita harus dudukkan juga sebagai diskursus untuk mengembangkan pemahaman kita dalam mencari seorang pemimpin Jakarta.

Apakah penutupan Stadium, Kalijodo, sudah bisa dikatakan seorang pemimpin itu sukses? Tentu perspektif lain menilai, bukan pada persoalan itu saja. Sebab masih banyak lokasi yang bisa dijadikan tempat maksiat, tanpa harus datang ke Kalijodo. Memberantas prostitusi 100 persen tentu tidak akan bisa sukses.

Jakarta yang dinilai kejam, menjadi semakin kejam karena hampir semua lahan yang ada di kota ini, dimiliki oleh orang kaya dan pemerintah. Orang kaya membeli tanah atau lahan yang awalnya dimukim masyarakat bawah, lalu dibuat mall, hotel, apartemen, yang sudah pasti tentu itu tidak akan bisa dijangkau oleh orang yang berprofesi seperti pedagang kaki lima, bahkan mungkin sekelas PNS tidak akan bisa.

Artinya, orang yang berduit saja yang bisa memiliki itu. Lalu, konsep kesejahteraan dari pemimpin dimana? Keberpihakan pemimpin dimana? Apa karena sering turun dan menjenguk masyarakat dianggap berpihak pada rakyat kecil? Saya pikir tidak selamanya benar. Walau memang, turun ke rakyat kecil itu menjadi salah satu cara. Tapi toh pembangunan apartemen mewah, mall dan tempat mewah yang tidak terjangkau oleh masyarakat bawah, tetap bergeliat tuh.

Sementara untuk masyarakat ke bawah, hampir tidak ada perubahan. Itu tentu asumsi dan perspektif yang harus kita lihat juga, sama seperti asumsi di atas yang menganggap Ahok sukses.

Ketika Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga merilis bahwa urutan DKI ada di posisi 17 dibanding daerah lain, tentu menjadi diskurus juga. Penilaian itu, dengan data yang valid. Artinya, ada serapan anggaran yang sangat minim, padahal anggaran APBD Jakarta ini adalah yang terbesar dari seluruh provinsi di Indonesia. Kalau anggaran terserap kecil, pembangunannya di mana?

Ada yang bilang, 'prestasi' Ahok hanya karena sering menjadi bahan pemberitaan. Ya, itu bisa saja menjadi faktor. Kita tentu tidak bisa menyalahkan persepsi ini juga. Ribut soal korupsi dan sebagainya, juga belum bisa dikatakan sukses. Dari mana sisi suksesnya? Pendapat begitu juga harus kita hargai.

Secara pribadi, saya tentu punya pendapat. Menurut saya, hal yang harus menjadi prioritas adalah masalah kemacetan yang harus bisa dicarikan solusinya dalam jangka pendek. Masalah banjir, juga harus bisa dicarikan solusinya. Karena itu menjadi masalah krusial. Parameter suksesnya seorang pemimpin? Ya saya pribadi melihat dari sisi itu saja.

Kemacetan, hampir tidak bisa diatasi. "Ada MRT kok? Gimana anda?". Oke, itu bisa menjadi solusi. Tapi itu masih jauh. Itu juga proyek jangka panjang, mungkin baru 2018-2019 bisa kita nikmati. Sembari menunggu itu bagaimana? Sebab, tentu pertumbuhan masyarakat pekerja di Jakarta dalam kurun 2-3 tahun ke depan pasti akan terus meningkat. Apakah itu semua akan bisa beralih ke moda transportasi ini? Saya pikir tidak akan semua.

Banjir, tentu menjadi masalah yang pelik. Ribut gorong-gorong depan Ring 1 Istana yang ditimbun dengan sisa kabel, menjadi hangat. Karena ini ditengarai oleh Pak Ahok sebagai biang Ring 1 banjir. Lalu, bagaimana dengan pemukiman penduduk lainnya, yang seolah sudah bersahabat dengan banjir? Atau mungkin kurang seksi untuk diatasi dan dicari penyebabnya? Ya tolong, pendapat ini juga harus kita hargai.

Pembangunan Jakarta, memang terkesan hanya untuk orang yang kaya dan berduit. Reklamasi di sisi utara Jakarta, juga untuk siapa? Mana bisa orang seperti saya atau mungkin berpendapatan di atas saya, bisa menikmatinya. Tapi sayang, sisi utara lainnya yang banyak dihuni penduduk kecil, tidak diperhatikan.

Yusril Ihza Mahendra, yang menjadi penantang Pak Ahok pernah berkata, pembangunan yang dilakukan gubernur saat ini hanya berpihak pada elit saja. Ya pandangan itu tentu punya pembenaran ketika melihat kondisi Jakarta saat ini.

Untuk itu, perspektif saya pribadi, masalah Jakarta bukan soal 'kafir' atau 'bukan kafir'. Tapi soal kepemimpinan yang berpihak pada semua golongan. Saya menilai, saatnya memfokuskan pembangunan Jakarta untuk membenahi masyarakat bawah, membenahi kemacetan dan membenahi banjir. Ibaratnya, tanpa disentuh pun oleh pemerintah terhadap orang-orang kaya, mereka sudah hidup tenang. Tetapi rakyat kecil, masih berpikir akan bisa apa untuk besok, lusa, minggu depan, bulan depan.

Wallahualam...

Arsip Tulisan

Total Pageviews

Terpopuler