Hoax Adalah Musuh Bersama. Mari Kita Melawan Bersama. Follow @agusmbojo

Wednesday, December 26, 2018

Kabut yang mulai menutupi kawasan projek Bendungan Sukamahi, Bogor Jawa Barat (Dok Pribadi)

Ingatan kembali tertuju puluhan tahun silam, sekitar 2006, saat masih kuliah di Malang Jawa Timur. 'Negeri Di Atas Awan', begitu sepenggal judul dari sebuah tulisan di salah satu koran nasional. Ia menggambarkan, indahnya pemandangan hamparan luas di dekat Gunung Bromo.

Sampai ingin membuktikan tulisan itu, kami dari kontrakan Villa Sengkaling Malang, berangkat ke lokasi. Menggunakan kendaraan roda dua saat itu, meluncur santai ke sana. Di beberapa view yang dianggap bagus, kami berhenti sejenak. Atau sekedar untuk istirahat.

Dan memang benar. 'Negeri Di Atas Awan' itu ada. Terpuaskan melihat hamparan hijau, malu-malu diselimuti awan tipis. Sejuk, dan sejauh mata memandang, hanya hijau rerumputan yang berpadu dengan awan, yang terlihat.

Rasanya pemandangan serupa, kembali terlihat. Di lokasi yang berbeda, daerah yang berbeda. Persamaannya hanya satu, berada di ketinggian.

'Bendungan Di Atas Awan' aku menyadurnya begitu. Lokasinya berada tepat di projek pembangunan Bendungan Sukamahi, Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor Jawa Barat. Tidak susah menemukan lokasi ini. Karena jalurnya adalah menuju ke kawasan Puncak.

Rabu 26 Desember 2018 pagi, sebenarnya hari yang berat untuk ke sana. Berangkat dari Depok menggunakan moda transportasi kereta listrik atau KRL. Sudah di Stasiun Citayam pukul 04.00 WIB. Sejak jam 03.00 WIB, sudah siap-siap. Agak beruntung, karena saat tiba di stasiun, hujan mulai turun.

Presiden Jokowi, Gubernur Anies Baswedan, Menteri PUPR Basuki, dan Wagub Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum

Berangkat di pagi buta itu, lantaran harus mengejar kendaraan yang disiapkan di Istana Negara. Ya, pagi itu dijadwalkan Presiden Jokowi meninjau pembangunan bendungan yang baru dikerjakan pada Desember 2017 itu. Ada satu lagi, yakni Bendungan Ciawi, yang lokasinya tidak jauh dari Sukamahi, tapi harus naik ke atas beberapa kilo lagi.

Kami tiba terlebih dahulu, sebelum Pak Jokowi datang. Udara dingin sudah menyambut kami. Rintik hujan, menjadi penanda Bogor sebagai kota hujan. Suasana di jalan Raya Puncak cukup padat dan macet. Mungkin karena masih libur panjang. Tapi maaf, kami tidak mengenal libur (curcol dikit hehehe).

Rintik hujan tidak mau berhenti. Hingga Pak Jokowi pun datang. Maka tak heran begitu turun dari mobil RI-1 yang membawanya, beliau langsung memegang payung agar tidak kebasahan.

Beberapa menit sebelum beliau tiba, kabut sudah mulai menutupi bagian dasar proyek. Dimana ada beberapa alat berat yang sedang mengeruk tanah, untuk nanti menjadi tempat penampungan jutaan kubik air. Awalnya, pengerjaan terlihat dari atas, lokasi kami berdiri. Tapi setelah kabut menutupi, terhalanglah pandangan itu.

Bagian puncak pada pegunungan di sisi seberang kami, hampir tidak terlihat jelas semuanya. Tertutup oleh kabut itu. Benar-benar seperti kita sedang berada di atas awan. Saya rasa ke depannya, infrastruktur ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata alternatif. Apalagi di sepanjang jalan dekat bendungan ini, masih banyak vila yang disewakan ke para penikmat liburan.

Dua bendungan ini, Sukamahi dan Bendungan Ciawi, dibangun karena bisa membantu Jakarta agar tidak terjadi banjir lagi. Karena 30 persen air yang biasanya dialirkan ke Ibukota itu, bisa ditampung di kedua bendungan ini.

Bendungannya sudah direncanakan sejak 2004-2005. Namun entah apa yang terjadi, tidak ada eksekusi sama sekali. Hingga Pak Jokowi memutuskan meneruskan proyek ini dan berjalan pada 2017. Targetnya sih rampung 2019.

Tuesday, November 13, 2018

Presiden Jokowi santap siang di Singapura, didampingi Menlu Retno Marsudi (sumber; @jokowi)

POJOKITA - Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, sering kali melontarkan tweet-tweet kocak dan bahkan mengusili ayahnya itu. Termasuk soal ia yang jarang diajak lagi. Malah lebih sering Jan Ethes, cucu Jokowi.

Kali ini, justru Presiden Jokowi yang memulai mengusili Kaesang. Itu dimulai dari tweet Presiden ke-7 RI itu, ketika menyantap siang di Singapura. Jokowi memilih makan di restoran bebek goreng Pan Ndut di Lucky Plaza, Orchad Road, Selasa 13 November 2018.

Uniknya, biasanya Jokowi melalui akun twitter @jokowi selalu melontarkan tweet yang serius, kali ini diselipkan 'nyinyiran' ke anaknya, Kaesang. Meski tidak me-mention langsung akun Kaesang, @kaesangp tersebut.

Diawal, Jokowi tweet soal kehadirannya di Singapura dalam rangka KTT Asean ke-33. Kemudian makan siang di restoran yang menyajikan makanan khas Indonesia. Diakhir tweet, mantan Gubernur DKI itu lantas menyindir Kaesang.

"Di Singapura juga ada restoran Bebek Tepi Sawah, Sari Ratu, sampai Restoran Garuda. Sayang belum ada Sang Pisang," cuit Jokowi dan ditambahi emoticon tertawa. Tweet ini diunggahnya pada 13 November pukul 7.52 PM. Hingga pukul 23.16 WIB, cuitan itu sudah di-retweet 6.666 orang dan disukai 10.200 orang.

Sang Pisang adalah salah satu usaha yang dimiliki Kaesang. Bahkan sudah membuka cabang di beberapa lokasi. Dan ternyata, cuitan Jokowi itu mendapat respon dari Kaesang. Tidak hanya membalas sekali. Tapi tiga kali owner Sang Pisang itu menjawab sindiran ayahnya tersebut.

"Tersinggung saya pak. Saya sensitif pak,". Ia membalas tweet Jokowi itu dalam huruf besar semuanya. Kemudian melanjutkan pada cuitan berikutnya.

"maafkan saya pak, jangan keluarkan saya dari kartu keluarga pak. mohon maaf pak. ini tulisan saya kecil semua sampai habis "titik" pun masih kecil pak," cuit Kaesang.

"Terima kasih banyak pak Sang Pisang sudah di-notis. Saya senang sekali pak,".

Di akhir tweet, Kaesang kembali bercanda. Ia meminta kepada Presiden Jokowi, agar ia tidak ditangkap.

"Mohon jangan kirim ini pak. Saya takut," sembari mengunggah foto mobil polisi.

Thursday, October 25, 2018


Pernyataan lengkap Haedar Nashir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah:


Kasus pembakaran bendera bertuliskan lafadz Laa Ilaaha Illa Allah di Garut menimbulkan reaksi penentangan cukup meluas di tanah air. Beragam pandangan disertai sejumlah aksi bermunculan di daerah. Pro dan kontra pun terjadi di ruang publik. Muhammadiyah sungguh prihatin atas masalah ini dan tidak ingin persoalan ini terus meluas menjadi masalah nasional yang menyebabkan retak di tubuh bangsa.

Kami percaya umat Islam maupun seluruh masyarakat Indonesia tetap mampu menjaga keutuhan nasional. Berbagai pengalaman pahit sebelum ini lebih dari cukup untuk menjadi bahan pelajaran ruhaniah yang membuat umat dan bangsa ini makin matang dan dewasa.

Karenanya kasus pembakaran bendera  tersebut jangan menjadikan umat Islam dan bangsa Indonesia tepecah-belah dan jatuh pada saling bertentangan satu sama lain.

Karenanya, dihimbau agar seluruh umat Islam dan warga bangsa dapat menahan diri dengan tetap bersikap tenang dan tidak berlebihan dalam menghadapi masalah yang sensitif ini.

Hindari aksi-aksi yang dapat menambah persoalan menjadi bertambah berat dan dapat memperluas suasana saling pertentangan di tubuh umat dan bangsa. Beban bangsa Indonesia sungguh berat dengan berbagai masalah seperti korupsi dan kesulitan ekonomi, sehingga jangan ditambah dengan masalah baru.

Sikap legowo dan tidak apologi atas kesalahan perlu ditunjukkan sebagai wujud kedewasaan berbangsa. Semua pihak penting mengedepankan jiwa ikhlas untuk berusaha saling meminta maaf dan memberi maaaf satu sama lain berlandaskan spirit ukhuwah sebagaimana diajarkan dalam Islam. Insya Allah tidak ada yang jatuh diri karena saling memaafkan, sebaliknya hal itu menggambarkan kemuliaan diri.

Semua komponen bangsa pada dasarnya mencintai Indonesia dan tidak ada satu pihak pun yang berhak mengklaim diri paling nasionalis. Pada situasi seperti inilah terletak ujian mengamalkan ajaran Islam tentang ukhuwah, rahmatan lil-‘alamim, tasamuh, dan tawasuth sesama umat Islam maupun bangsa Indonesia sebagaimana sering disuarakan sebagai karakter  wasathiyah atau moderat yang didengungkan selama ini.

Khusus kepada warga dan seluruh jajaran di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah agar tidak melakukan aksi-aksi massa dalam merespons masalah pembakaran bendera tersebut. Sebaiknya ikutserta dalam menciptakan suasana tenang, damai, dan kebersamaan untuk terwujudnya kemaslahatan umat dan bangsa. Seraya tetap giat dalam usaha-usaha membimmbing, memberdayakan, dan memajukan masyarakat. Termasuk terus aktif dalam memobilisasi dana dan kerelawanan untuk penangunggalangan bencana dan pasca bencana di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah.

Kepada pemerintah dan instansi terkait diharapkan dapat menyikapi dan menghadapi masalah ini dengan arif dan seksama, serta mencari solusi yang terbaik bagi keselamatan bangsa. Sikap mengayomi secara adil dan bijakasana kepada seluruh warga dan komponen bangsa sangat diutamakan. Jangan keliru mengambil langkah karena boleh jadi di balik masalah ini terdapat berbagai tautan masalah yang tersimpan dan tidak sederhana untuk dipecahkan secara instan.

Bagi aparat kepolisian hendaknya dapat bertindak objektif dan profesional sesuai koridor hukum yang berlaku disertai kemampuan membaca realitas secara cerdas dan bijak dalam semangat menegakkan hukum yang tidak sekadar verbal. Manakala penyelesaian hukum atas kasus ini bersifat parsial, tidak menyentuh substansi masalah utama, dan tidak menunjukkan objektivitas yang menyeluruh, maka dapat menimbulkan ketidakpuasan publik secara luas. Kami percaya pimpinan kepolisian di seluruh tingkatan dapat bertindak bijak, adil, objektif, dan seksama dalam menyelesaikan kasus ini secara hukum yang berdiri tegak di atas fondasi keadilan yang otentik.

Mudah-mudahan semua pihak dapat mengambil pejlaaran berharga dari kasus yang sama-sama tidak diharapkan ini. Bahwa setiap sikap dan tindakan yang berlebihan (israf, ghuluw) dalam segala hal atas nama apapun sungguh tidaklah baik dan tidak bermaslahat, sebaliknya agama mengajarkan sebaik-baik urusan ialah yang bersifat tengahan dalam makna yang sebenar-benarnya. Mari kita meningkatkan taqarrub kepada Allah, seraya memohon pertolongan agar bangsa Indonesia dilimpahi jiwa damai, berkah,  dan karunia-Nya.

Monday, October 22, 2018


POJOK - Sejak Senin kemarin, beredar luas video singkat yang memperlihatkan beberapa orang berpakaian Ormas Banser, melakukan pembakaran bendera berlafaz Tauhid.

Diketahui, aksi itu terjadi di Garut Jawa Barat, bersamaan dengan perayaan Hari Santri Nasional ke-4 yang jatuh setiap tanggal 22 Oktober. Aksi itu, menyulut reaksi keras dari banyak orang, terutama umat Muslim.

Meski pengakuannya yang dibakar bendera ormas HTI, yang telah dibubarkan oleh pemerintah, tetapi banyak pihak menyayangkan. Mengingat, ada kalimat Tauhid di situ, yang menjadi kalimat suci bagi umat Islam.

Lalu, apa dan bagaimana sikap ormas Muhammadiyah? Berikut penjelasan utuh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti:

1. Seharusnya pembakaran itu tidak perlu dan tidak seharusnya terjadi. Aksi itu sudah kebablasan, apalagi dilakukan pada saat peringatan hari santri. Bagaimanapun juga yang dibakar itu adalah kalimat syahadat yang sangat suci dan mulia.

Kalau yang mereka melakukan itu sebagai bentuk nasionalisme, ekspresi dan aktualisasinya keliru. Nasionalisme seharusnya dilakukan dengan cara-cara yang santun dan tetap dalam bingkai akhlak yang luhur. Jika yang mereka maksudkan adalah membakar bendera HTI maka ekspresinya bisa dilakukan dengan cara yang lain. Kalaupun dengan membakar bendera cukup dengan simbol atau tulisan HTI, bukan dengan membakar bendera bertuliskan kalimat  maka cukup ditulis Tauhid/Thayyibah.

2. Sangat wajar apabila sebagian umat Islam marah terhadap aksi pembakaran kalimat Tauhid. Walapun demikian, masyarakat, khususnya umat Islam, tidak perlu menanggapi persoalan pembakaran bendera secara berlebihan. Aksi massa tandingan dan kemarahan yang berlebihan berpotensi menciptakan perpecahan dan kekisruhan yang berdampak pada rusaknya persatuan umat dan bangsa.


3. Pihak Banser Garut harus meminta maaf kepada umat Islam atas tindakan tidak bertanggung jawab anggota mereka dan melakukan pembinaan agar masalah serupa tidak terjadi lagi pada masa yang akan datang.

Bagi masyarakat yang berkeberatan dan melihat persoalan pembakaran sebagai tindak pidana penghinaan, sebaiknya menyelesaikan melalui jalur hukum, dan menghindari penggunaan kekuatan massa dan kekerasan.

Kepada aparatur keamanan dan penegak hukum hendaknya menindaklanjuti dan menjalankan hukum sebagaimana mestinya.


Abdul Mu'ti
Sekretaris Umum Pimpinan pusat Muhammadiyah

Saturday, September 8, 2018

Di media sosial, beredar capture bahwa Joko Widodo sebagai patahana yang maju lagi sebagai calon Presiden 2019-2024, harus mundur. Sehingga ada yang mengatakan, "Tak perlu mendesak Jokowi mundur karena bukan lagi Presiden". Pernyataan itu berdasarkan capture yang beredar itu.

Lalu, benarkah harus demikian? Bagaimana konteks hukumnya dan penjabarannya? Berikut penjelasan pakar hukum tata negara yang juga Ketum Partai Bulan Bintang (PBB) Prof Yusril Ihza Mahendra:

Yusril Ihza Mahendra. Sumber: akun twetter Yusril

Siaran Pers:

YUSRIL: PRESIDEN TIDAK HARUS BERHENTI ATAU CUTI KETIKA MENJADI PETAHANA

Jakarta 8/9/2018. Guru Besar Hukum Tata Negara Prof Dr Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa bagi Presiden yang menjadi petahana tidak ada kewajiban untuk cuti atau mengundurkan diri. Pengaturan tentang keharusan mundur atau cuti itu tidak ada di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya dalam Bab yang mengatur pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
Hal ini tidak saja berlaku bagi Presiden Jokowi, tetapi juga bagi siapa saja yang menjadi Presiden petahana di negara kita.

Dalam Pasal 6 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, memang diatur bahwa pejabat negara yang mencalonkan diri sebagai calon Presiden wajib mundur dari jabatannya. Namun ketentuan itu tidak berlaku bagi Presiden sebagai petahana. Di media sosial kini beredar copy Pasal 6 UU Nomor 42 Tahun 2018 itu disertai kata-kata “Jokowi Sudah Sah Bukan Presiden Indonesia dan Harus Mundur Sekarang Juga”. Padahal UU Nomor 42 Tahun 2008 itu sudah resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Pasal 571 huruf a UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diberlakukan sejak tanggal 16 Agustus 2017.

Yusril menegaskan bahwa tidak adanya ketentuan Presiden dan Wapres petahana untuk berhenti atau cuti itu adalah aturan yang benar dilihat dari sudut Hukum Tata Negara. Sebab, jika diatur demikian akan terjadi kerumitan yang membawa implikasi kepada stabilitas politik dan pemerintahan di negara ini.

Dia memberi contoh, jika Presiden petahana berhenti setahun sebelum masa jabatannya berakhir, maka Presiden wajib digantikan oleh Wakil Presiden sampai akhir masa jabatannya. Untuk itu diperlukan Sidang Istimewa MPR untuk melantik Wapres menjadi Presiden.

Bagaimana jika Wapres sama2 menjadi petahana bersama dengan Presiden, atau Wapres maju sebagai Capres, maka kedua2nya harus berhenti secara bersamaan.

Kalau ini terjadi, maka Menhan, Mendagri dan Menlu (triumvirat) akan membentuk Presidium Pemerintahan Sementara. Dalam waktu 30 hari triumvirat wajib mempersiapkan SI MPR untuk memilih Presiden dan Wapres yang baru.

Kalau hal seperti di atas terjadi setiap lima tahun, maka bukan mustahil akan terjadi kerawanan politik di negara kita ini. Kerawanan itu bisa mengancam keutuhan bangsa dan negara. Negara itu tidak boleh vakum kepemimpinan karena bisa menimbulkan keadaan kritis yang sulit diatasi.

Andai ketika jabatan Presiden vakum, terjadi keadaan darurat atau keadaan bahaya, siapa yang berwenang menyatakan negara dalam keadaan bahaya? Hanya Presiden yang bisa melakukan itu. Wakil Presiden apalagi Triumvirat, tidak punya kewenangan melakukannya.

Karena itu Yusril berpendapat bahwa Presiden petahana, Jokowi atau siapapun, demi kepentingan bangsa dan negara, tidak perlu berhenti atau cuti. Berbagai meme yang hanya mengutip sepotong UU Nomor 42 Tahun 2008, padahal UU tersebut sudah tidak berlaku lagi, adalah meme yang menyesatkan dan berbahaya bagi keselamatan bangsa dan negara, khususnya dalam menyongsong Pemilu serentak tahun 2019 yang akan datang.***


Thursday, July 5, 2018


“Agaknya Pak Busyro Muqoddas, Fahri Hamzah, dan Saya sering berdebat dibanyak forum, karena perbedaan sikap dan pandangan. Sekeras apapun perdebatan dalam dialog tersebut, sejatinya kami tetap merawat nalar sehat. Tidak ada kebencian, berdebat harus namun silaturahim tetap terjaga,”… -- Dahnil Anzar Simanjuntak, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah.

Kiri ke kanan: Busyro Muqoddas, Fahri Hamzah, Dahnil Anzar (dok: facebook Dahnil Anzar)
Sepotong penggalan kalimat yang diunggah Bang Dahnil, dalam akun facebook pribadinya, menampilkan dua tokoh muda dan satu tokoh senior. Mereka adalah orang yang kerap berdebat keras, saling mengutarakan argument-argumennya.

Fahri Hamzah, Busyro Muqoddas, dan Dahnil, adalah tiga orang yang kerap tidak bersepaham. Hal yang paling tajam perbedaan antara mereka adalah masalah KPK dan persoalan pemberantasan korupsi. Bahkan, perbedaan itu konsisten dipertahankan.

Pak Busyro adalah salah seorang yang sempat menjadi komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setelah mengakhiri tugasnya di Komisi Yudisial (KY). Beliau juga sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sementara Fahri Hamzah, adalah politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan anggota DPR beberapa periode belakangan.

Sedikit mengingat, saat masih meliput di DPR. Kala itu, Fahri adalah Wakil Ketua Komisi III (membidangi masalah hukum). Sementara Pak Busyro, adalah komisioner komisi antirasuah. Pada suatu hari, diadakan pertemuan antara pimpinan DPR, Komisi III dan KPK. Saya lupa persoalan persisnya.

Dan dalam pertemuan itu, terlihat sikap kritis Fahri. Bahkan tak segan-segan, politisi asal Sumbawa NTB itu mengecam keras cara Busyro dan KPK dalam mengelola lembaga itu. Lagi-lagi saya lupa persis bagaimananya bunyinya. Tapi intinya, Fahri mengkritik dengan sangat keras. Sikap itu ia jaga terus. Bahkan sampai ada yang menilai ia tidak pro pemberantasan korupsi.

Di luar itu, tentu pasti banyak perbedaan-perbedaan lagi yang mereka tonjolkan.

Begitu juga dengan Bang Dahnil. Beliau adalah salah seorang yang mendukung KPK dalam pemberantasan korupsinya. Melalui Madrasah Anti Korupsi (MAK), semacam sekolah yang menjadi bekal untuk generasi muda menjauhi perilaku korup sejak dini, dikembangkan. Perbedaan pandangan yang paling mencolok tentu terkait KPK.

Sikap Fahri sendiri, karena sering melihat langsung, memang tidak segan-segan untuk mengkritik tajam pejabat pemerintah. Bahkan kritik-kritik itu sudah ia lakukan semenjak Pak SBY menjadi Presiden RI. Bahkan kala itu ramai, soal sikap Fahri dkk itu.

Jagad politik ramai, karena sikap kritis Fahri dkk terhadap SBY. Maklum, saat itu PKS sebagai partai yang dinaungi Fahri, adalah salah satu pendukung SBY. Bahkan, di kabinet, PKS dapat banyak kursi menteri. Sikap kritis itu juga, berpekan-pekan menjadi santapan berita-berita politik.

Hingga ada suatu saat, Pak SBY mengumumkan reshuffle kabinet. Salah satu yang dicopot adalah menteri dari PKS. Prediksi politik ramai. Keputusan itu dianggap sebagai bentuk ‘hukuman’ dari SBY ke PKS karena sikap itu. Entah benar atau tidak.

Kritik Fahri terhadap pemerintah, tak pernah padam. Hingga ketika Jokowi menjadi Presiden. Namun dalam silaturahim seperti saat buka puasa bersama di kediaman dinas Ketua DPR pada 2018, silaturahim dengan Pak Jokowi tetap layaknya sesame manusia, hamba Tuhan. Begitu juga saat buka puasa di Istana. Tidak ada permusuhan.

Kembali ke awal. Bang Dahnil kemudian men-share foto mereka bertiga, yang bersama-sama dalam satu meja. Yakni Pak Busyro, Bang Fahri di tengah, dan Bang Dahnil. Ketiganya tentu punya rekam jejak di Persyarikatan Muhammadiyah.

Fahri, mengenyam pendidikan dari Madrasah Ibtidayah (sejajar SD) hingga SMA di Sumbawa, adalah sekolah Muhammadiyah.

“Oh ya, kami sama-sama pernah dikader dan dididik di Ikatan Pelajar/Remaja Muhammadiyah (Dulu IRM sekarang IPM),” tulis Dahnil.

Melihat ketiganya dalam guyub, walau sering mengkritik, rasanya tidak salah kalau kita kembali mengingat kisah Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka. Ya, beliau banyak pengalaman akan perbedaan sikap dan diakhiri dengan silaturahim yang indah.

Buya Hamka sejak awal perjuangan kemerdekaan RI, adalah salah seorang yang termasuk sahabat Bung Karno. Selain karena keduanya termasuk Muhammadiyah. Hingga tentu perbedaan sikap itu semakin tajam, saat menyikapi masalah PKI.

Buya pernah ditahan oleh rezim saat itu. Entah salah apa. Namun dari sejumlah literature tentang Buya Hamka, yang dituduhkan diantaranya adalah membangkang dari pemerintahan sah. Bertahun-tahun Buya dipenjara, walau saat itu kondisi beliau juga tidak terlalu sehat.

Apakah ada kemarahan terhadap Bung Karno? Rasanya tidak. Hingga sebelum meninggal, BK sempat berpesan ingin disalatkan oleh Buya Hamka. Dan benar saja, Buya yang ketika itu baru pulang dari masjid di dekat rumahnya di Kebayoran Baru, langsung bergegas menuju kediaman dan mensalatkan proklamator itu.

Siapa yang tidak kenal Pramoedya Ananta Toer. Karya-karya begitu laris dan menjadi salah satu referensi hingga kini. Sebut saja salah satu mahakarya beliau ‘Bumi Manusia’. Namun siapa tidak pernah tahu, kalau Pram – panggilan akrab Pramoedya -- pernah berselisih dengan Buya Hamka.

Lagi-lagi, saat marak masalah PKI tahun 1960-an. Buya Hamka dituduh sebagai plagiat. Karyanya ‘Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk’ disebut oleh media besutan Pram, sebagai plagiasi dari karya sastra seorang dari Perancis. Tuduhan itu bertubi-tubi.

Namun tiba suatu hari, seorang perempuan dengan laki-laki, mendatangi kediaman Buya Hamka. Dia meminta agar sang kekasih, laki-laki itu, bisa di-Islamkan. Mereka berdua ingin menikah, tetapi sang laki-laki beda agama. Ayah dari si perempuan itu ingin anaknya menikah dengan orang yang seagama. Dan ayahnya itu juga, merekomendasikan Buya Hamka.

Ayah si perempuan itu tak lain adalah Pramoedya Ananta Toer. Buya Hamka menerima permintaan Pram itu, dan dia mengislamkan si laki-laki. Dalam bukunya Irfan Hamka Ayah yang menulis tentang Buya Hamka, tidak ada rasa sakit hati terhadap Pram, walau ia difitnah terkait Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk.

Dengan Muhammad Yamin, pun demikian. Buya dan M.Yamin, termasuk dua sahabat baik. Selain keduanya dari Sumatera Barat. Perang dingin keduanya bermula, saat Sidang Konstituante di Bandung. Kala itu, Buya anggota Partai Masyumi.

Dia dengan tegas menginginkan Indonesia berazaskan Islam. Sementara M.Yamin termasuk yang penggagas Pancasila.

“Bila negara kita ini mengambil dasar negara berdasarkan Pancasila, sama saja kita menuju jalan ke neraka,” begitu pekik Buya Hamka pada sidang itu.

Tentu semua orang terpana. Banyak yang kecewa. Termasuk di dalamnya adalah M.Yamin. setelah itu, semakin tajam perbedaan keduanya. Bahkan beberapa kisah menyebutkan, keduanya tidak pernah bertegur sapa lagi.

Namun saat Yamin sedang sakit keras, setelah Masyumi dibubarkan dan setelah peristiwa di Konstituante itu, Buya Hamka lah yang diwasiatkan oleh Yamin. Melalui Chairul Saleh, ia meminta Buya menemuinya di Rumah Sakit.

Buya tidak ada dendam, dengan senang hati dan tentu bersedih karena sahabatnya sakit keras, ia mendatangi ruang perawatan M.Yamin. Keduanya menangis, dan tentu M.Yamin mengucapkan terima kasih.

Buya Hamka lah yang membimbing M.Yamin, untuk mengucapkan kalimat syahadat di telinganya. Hingga akhirnya, pahlawan nasional itu menghembuskan nafas terakhirnya, dengan tangan masih menggenggam tangan Buya.

Keinginan M.Yamin seperti yang diamanatkan melalui Chairul Saleh, adalah Buya bisa memakamkannya di kampung kelahirannya, Talawi, Sawahlunto Sumatera Barat. Dan Buya mengabulkan, ikut menguburkan M.Yamin di sana.

Di tengah kondisi bangsa saat ini, perbedaan sikap yang tajam, tidak ada salahnya kita mengungkap lagi sikap-sikap negarawan yang patut ditiru. Jangan Lupakan Sejarah, begitu pekik Bung Karno. Sejarah Buya Hamka dengan sikap seperti itu, rasanya perlu kita umbar lagi.

Saat ini, kita terlalu kaku bersikap terhadap yang beda. Berbeda, malah lebih sering dianggap musuh. Berbeda pilihan politik saja, dianggap musuh. Mengkritik orang yang mereka dukung, dianggap musuh. Rasanya sikap-sikap seperti Buya Hamka, maupun yang ditunjukkan Fahri Hamzah-Busyro Muqoddas-Dahnil, perlu menjadi refleksi bersama dalam membangun bangsa.

Kata Bang Dahnil, mari menggembirakan perbedaan. Fastabiqul khairat.


Thursday, June 28, 2018


Presiden Jokowi menyambut PM Malaysia Mahathir Mohamad di Halim (Biro Pers Istana)

Kamis sore, 28 Juni 2018 sekitar pukul 18.00 WIB, pesawat berbendera Malaysia mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Di pesawat itu, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad dan istri Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali.

Kunjungan Mahathir ini, sangat spesial. Sejak resmi menjadi Perdana Menteri Malaysia usai diambil sumpahnya pada Kamis 10 Mei 2018 di Istana Negara, Damansara Malaysia, ke Indonesia adalah kunjungan luar negeri pertamanya.

Spesial juga, karena kedatangan pemimpin yang sudah berumur 92 tahun itu, disambut langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di bandara. Bahkan sampai ke dekat tangga turun pesawat yang membawa Mahathir dan istri serta rombongan.

Tercatat, sejak menjadi Presiden RI pada 2014, baru sekali Presiden Jokowi menjemput langsung tamu negaranya. Yaitu Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz yang tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma pada 1 Maret 2017 lalu.

Tahukah kita, ternyata ada kesamaan baik momentum hingga cara penjemputan antara Pak Jokowi (Presiden RI ke-7) dan Pak Soeharto (Presiden RI ke-2).

Dalam buku Pak Harto; The Untold Stories, Mahathir Mohamad memberi pernyataan terkait Pak Harto, seniornya sebagai pemimpin negara di Asean.

“Saya juga merencanakan apabila nanti diangkat menjadi perdana menteri, maka kunjungan luar negeri saya yang pertama kali adalah kepada Presiden Soeharto. Dan itu terjadi setelah saya dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia menggantikan Datuk Hussein Onn pada tahun 1981,” tutur Mahathir di halaman 35 dalam buku itu.

Artinya, saat Mahathir pertama kali menjadi PM Malaysia pada 1981, ia langsung melakukan kunjungan luar negerinya ke Indonesia. Mahathir menjabat dalam rentan waktu yang cukup panjang, yakni dari 1981-2003.

Setelah tidak menjabat pada 2003, pada 2018 ia kembali maju dan mengalahkan kompetotirnya Najib Rajak. Kini, setelah menjabat kembali sebagai PM Malaysia, Mahathir kembali mengunjungi Indonesia dalam lawatan luar negeri pertamanya. Yang berbeda, pada tahun 1981 Indonesia masih dipimpin Pak Harto. Sementara pada tahun itu, Jokowi baru kuliah di UGM. Tapi pada 2018, Presiden RI sudah dijabat oleh Jokowi.
Dok: Biro Pers Istana
Kesamaan lain cara Pak Jokowi dan Pak Harto menyambut PM Mahathir, adalah menyambut langsung di bandara. Seperti yang dikisahkan Mahathir, masih dalam buku Pak Harto; The Untold Stories, “Kunjungan ini sangat berkesan. Saya disambut langsung oleh Presiden Soeharto di lapangan terbang dengan upacara kehormatan,”. Hal sama dilakukan oleh Pak Jokowi, pada Kamis 28 Juni, dengan menyambut langsung di bandara Halim Perdana Kusuma.

Cara Pak Jokowi ini, mendapat pujian dari keluarga Cendana, keluarga Pak Harto. Dalam akun instagram resmi milik Presiden Jokowi, diunggah dua foto saat menjemput PM Mahathir dengan ucapan “Selamat datang Pak Mahathir Mohamad”.
Salah satu anak Pak Harto, Siti Hediati Hariyadi melalui akun instagramnya @titiksoeharto menuliskan di kolom komentar pada kedua foto yang diunggah Pak Jokowi. “love it pak presiden @jokowi,” tulis Titik.

Saat itu, Mahathir mengaku tersanjung dengan cara Pak Harto memperlakukannya. Usai disambut langsung di bandara, keduanya kemudian semobil menuju Istana Negara. Saat Pak Harto menjadi Presiden, Istana Negara digunakan untuk tempat menginap tamu negara.

“Saya menilai Pak Harto sangat beradab dan mempunyai sifat-sifat yang baik. Orang Melayu menganut paham yang menghormati tamu. Saya melihat beliau betul-betul menghormati walaupun tamunya tidak memiliki jabatan yang setara, karena Pak Harto adalah seorang presiden dan saya hanya perdana menteri,” ujar Mahathir dalam buku itu.

Rasanya, sikap positif Mahathir akan dia ucapkan juga terhadap Presiden Jokowi, yang telah begitu beradab menyambutnya. Bahkan, keduanya sempat bersenda gurau di dalam gedung Sasana Manggala Praja, ruang VVIP Halim yang memang khusus menyambut tamu-tamu kenegaraan.

Pak Jokowi baru akan menerima secara kenegaraan PM Mahathir, pada Jumat 29 Juni 2018 di Istana Bogor.

Wednesday, June 27, 2018


Rumah Aidit, usai dibakar masa usai peristiwa G30S/PKI yang kini menjadi DPD Golkar DKI. Foto diambil dari buku (Aidit: Dua Wajah Dipa Nusantara)

Malam hari pukul 21.20 WIB pada Jumat 30 September 1965 itu, kediaman Ketua Comite Central (CC) Partai Komunis Indonesia (PKI) Dipa Nusantara Aidit, kedatangan banyak tamu. Ilham, anak Aidit yang saat itu masih belia, berlalu lalang di ruangan dimana ayahnya asyik berbincang dengan tamu, saat itu sedang bersama Hardoyo, Ketua CGMI (Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia), organisasi underbow PKI.

Tengah malam, rumah yang terletak di pojok Jalan Pegangsaan Cikini itu, riuh. Bermula dari kehadiran mobil jeep militer, dan berlanjut deru sepatu. Dua orang tentara mengetuk pintu. Istri Aidit, sempat marah, mengingat sudah larut. Namun Aidit dipanggil juga, yang sedang berada di ruang kerjanya (Aidit: Dua Wajah Dipa Nusantara; 60-65).

Di tengah larut malam itu, Aidit dengan tas yang berisi baju, mengikuti permintaan dua tentara itu untuk meninggalkan rumahnya. Semenjak saat itu, Aidit tidak pernah lagi terlihat, baik oleh Ilham istrinya. Hingga ia diketahui tewas di Jawa. Semenjak itu, PKI menjadi incaran aparat, telebih lagi setelah rezim Soekarno tumbang dan berganti oleh rezim Orde Baru Soeharto. Rumah Aidit itu, sempat didemo dan dirusaki.
Hampir 60 tahun, rumah Aidit itu saat ini sudah beralih fungsi. Mungkin setelah Orde Baru, rumah itu diambil oleh Golkar, golongan utama yang mendukung Soeharto. 

Hingga kini, rumah itu menjadi kantor DPD Golkar DKI Jakarta.
Kita tidak akan membahas Aidit, PKI atau soal sejarah itu. Tetapi, yang meranik adalah perubahan kantor itu. Dari rumah seorang ketua partai yang hingga kini terlarang (sesuai TAP MPR) hingga digunakan oleh partai tertua di Indonesia, Golkar.

Beberapa tahun lalu, jika kita melewati jalan di depannya, maka akan terlihat banyak spanduk berwarna kuning. Bahkan baliho besar di pojok jalan, terpampang foto Joko Widodo dan ketua umum Golkar. Baliho besar itu tidak hanya menandakan dukungan partai itu ke sosok Joko Widodo. Tetapi menandakan, di situ adalah markas partai itu.

Layaknya kantor-kantor partai, dulu gedung itu hanya bangunan biasa. Pintu masuk berada di pojok. Halaman depan, digunakan untuk parkir kendaraan tamu atau anggota partai. Tempat itu hanyalah bangunan biasa, bahkan tidak menarik jika dibandingkan dengan gedung-gedung mewah di dekatnya.
Sebenarnya lokasinya cukup strategis. Persis berada di sebelah Stasiun Kereta Cikini. Maka untuk menjangkaunya, cukup naik KRL. Awalnya, gedung itu tidak menarik dibandingkan dengan kantor pusat Golkar yang berada di Jalan Anggrek Neli Jakarta Barat.

Saking kakunya gedung itu, rasanya untuk menoleh ke dalam pun, tidak ada yang tertarik. Apalagi ada embel-embel sebagai gedung partai politik. Maklum, kepercayaan publik terhadap partai dan politik, terlalu negatif.

Itu cerita dulu. Cerita sebuah bangunan bekas rumah D.N Aidit yang dijadikan markas Golkar DKI. Gedung yang kaku, sekaku orang memaknai politik. Tapi kini, 2018, rasanya perspektif orang mulai berbalik. Yang sebelumnya cuek, pasti akan tertarik.

Benar saja. Setelah direnovasi mungkin hampir setahun belakangan, gedung itu berubah total dari fisik awalnya. Tidak ada lagi jejak-jejak Aidit atau Golkar yang dulu. Berubah, menjadi bangunan yang menarik, zaman now banget, dan menjadi pusat perhatian generasi muda. Padahal itu gedung partai lho. Di depannya, jelas tertulis DPD Golkar DKI.

Rabu 27 Juni 2018 siang, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, menyaksikan quick count atau hitung cepat pilkada serentak di 171 daerah. Dilanjutkan dengan keterangan pers dan seperti biasa, wawancara doorstop terkait beberapa hal. Acaranya di lanti 3 gedung itu.

Di atas, sebenarnya sudah terlihat ketertarikan pada ruangan itu. Ruangannya tidak ditutupi oleh tembok-tembok layaknya kantor partai. Kita bisa melihat ke luar, karena hanya berbatas dengan kaca bening. Sehingga dari ketinggian itu, kita bisa melihat ke luar dengan sangat jelas. Aktivitas di jalan raya, stasiun Cikini, hingga halaman gedung partai yang luas itu, terpampang jelas.

Usai keterangan pers dan wawancara, puluhan jurnalis memilih untuk tetap di ruangan itu dan melanjutkan untuk mengetik berita. Jam di handphone menunjukkan pukul 16.30 WIB. Rasanya sudah cukup waktu untuk meninggalkan gedung itu. Sembari mencari tempat kopi. Mata terlalu lelah.
Turun menggunakan lift, sesaat ingin membuang air kecil atau kencing. 

Toiletnya berada di pojok, tidak jauh dari lift itu. Tapi harus keluar ruangan dulu. Tempatnya bersanding dengan toilet perempuan. Masuk ke dalam, tampak memang rancangan gedung ini dibuat ramah lingkungan. Setelah membuka pintu, kita langsung disuguhi pemandangan yang terbuka. Temboknya hanya sepinggang, setinggi tempat buang air berdiri. 

Maka ketika kita berdiri untuk kencing, pemandangannya adalah halaman belakang gedung itu, yang sekitar 2 meter sudah langsung tembok pagar area yang cukup tinggi. Temboknya juga tidak dibiarkan kosong, melainkan ditutupi dengan tumbuhan-tumbuhan sehingga tidak terlihat lagi permukaan tembok itu.

Ketakjuban akan perubahan rumah Aidit oleh Golkar, tidak cukup di situ. Gedungnya sebenarnya tidak terlalu besar. Di sisi timur bagian paling bawah, ada sebuah café. Kan tidak pernah terjadi, kantor partai menyatu dengan café. Konsepnya pun kekinian. Tempat terbuka, tidak ada dinding yang membatasi pandangan. Hanya kaca transparan.

Gedung bercat putih itu, juga sengaja ditumbuhi tanaman merambat. Sehingga menambah eksotisnya. Selain tentu lebih ramah lingkungan.
Di pojok, beberapa wartawan berbincang dengan politisi Golkar. Di sisi lain, warga menikmati keindahannya

Terlihat, banyak anak muda, generasi milenial yang asyik berbincang dan beberapa asyik mengetik di laptop. Mereka bukan wartawan, yang biasa meliput acara politik apalagi partai. Walau di situ ada wartawan, tetapi banyak juga dari merek yang sekedar nongkrong.

Mau salat? Jangan khawatir. Di lantai dasar itu, disediakan sebuah ruangan yang sangat besar. Ruangan itu difungsikan sebagai musala. Untuk berwudhu juga ada di dekatnya. Sangat sejuk, representative, dan terjangkau. Kita bisa menikmati keindahan alam di lokasi itu, sembari tetap bisa beribadah.

Beralih ke halaman depan, halaman yang cukup luas. Bentuk halamannya pun cukup unik tetapi menarik. Jika kita di situ, rasanya kita bukan berada di sebuah kantor partai politik. Tetapi berada di sebuah taman rakyat yang khusus dibangun pemerintah atau menggunakan dana CSR. Tidak. Itu adalah halaman gedung Partai Golkar.
Deretan kursi panjang, kursi-kursi kecil di sisinya, lalu ada bagian taman yang sengaja dibuat rendah, sehingga tamannya tidak monoton rata. Kursi berupa bantal, juga terlihat ada. Sehingga menambah semarak taman ini.

Di bagian paling depan, diberi sentuhan rumput sintetis. Di situlah banyak anak-anak zaman now, asyik bercengkrama. Entah apa yang dibicarakan, tetapi mereka menikmati tempat itu. Di sisi lain, beberapa diantara mereka asyik berfoto-foto dengan berbagai gaya. Mengeksplore keindahan taman, halaman depan dari gedung Partai Golkar DKI itu.

Apakah tidak ada wartawan? Oh ada. Mereka asyik berbincang dengan salah satu pengurus partai itu. Tapi tidak tampak bahwa itu adalah aktifitas politik, aktifitas jurnalistik. Yang ada, seperti sebuah taman yang sangat indah, dan di dalamnya banyak terjadi interaksi antar manusia.

Di taman itu, rumput sintetis membuat kita bisa menikmati lesehan. Seperti Masjid Raya Bandung, seperti itulah halaman depan bekas rumah pentolan PKI itu. Walau tidak sebesar di Bandung.
Bagi yang lesehan di rumput sintetis itu, bisa menikmati tayangan televisi. Di situ, disiapkan juga layar permanen yang cukup besar. “Mau kita gunakan untuk nonton bareng piala dunia,” kata Airlangga beberapa waktu sebelum piala dunia 2018 dimulai. 

Bahkan menurut Airlangga, gedung ini meraih juara 1. Saat itu, Presiden Jokowi menyempatkan meresmikan gedung ini. Sekaligus berbuka puasa dan bertemu dengan para generasi 4.0.
Sejumlah wartawan asyik duduk di taman DPD Golkar sembari menunggu buka puasa (dok.pribadi)

“Dapat kami laporkan Bapak Presiden rumah ini mendapatkan juara desain parpol terbaik bukan hanya di Indonesia tetapi di Asia dan dunia oleh majalah kritikus arsitektur ternama versi Art Daily," kata Airlangga saat itu.

Maka, ketika anda melewati Jalan Pegangsaan, atau menuju Stasiun Cikini, maka sempatkanlah mampir ke kantor Partai Golkar DKI. Bukan untuk menjadi anggota partai, tetapi menikmati taman, gedung dan suasana yang sangat asri itu. Kalau di Jakarta ada Taman Menteng, Taman Suropati, Taman Lembang, maka sekarang kita layak menyebut Taman DPD Golkar juga layak untuk tempat bersantai, sekedar nongkrong, membaca, atau bertemu teman-teman.



Friday, June 22, 2018

Bulan suci Ramadan 1439 Hijriyah/ 2018 Masehi, telah lewat. Namun, bagi kami peliput di Istana, rasanya selama sebulan penuh pada Ramadan, ada yang kurang. Bagi yang baru bertugas tahun 2018, mungkin tidak merasa aneh. Tetapi bagi yang sudah beberapa tahun, tentu merasa aneh.

Jujur, ini pendapat pribadi saya, selama meliput agenda Presiden Joko Widodo ketika bulan Ramadan, maka pada Ramadan 2018 ini agak santai, tidak terlalu riweh dengan sederet agenda dari pagi sampai malam.

Pagi, agenda tidak terlalu padat. Ada beberapa kali rapat kabinet terbatas yang beruntun. Namun karena sudah biasa, sehingga tidak ada yang menjadi spesial. Beberapa hari di Ramadan, agenda dimulai siang dan beruntut hingga acara buka puasa bersama. Baik itu di Istana atau di beberapa kediaman pimpinan lembaga negara.

Tetapi jujur, itu juga biasa. Acara buka puasa di Istana, 'dirapel' sekaligus dalam sehari. Pak Jokowi langsung membuat acara buka puasa di Istana Negara bersama para pimpinan lembaga negara. Baik itu legislatif, yudikatif, maupun pimpinan lembaga setingkat menteri.

Lalu, hari-hari berikutnya agenda sore adalah buka puasa bersama di rumah dinas Ketua DPR, Ketua DPD, maupun Ketua MPR. Hampir tidak ada buka puasa bersama di kediaman ketua umum partai-partai politik.

Namun, bukan itu sebenarnya yang saya rasa 'hilang' dari Pak Jokowi selama Ramadan 2018. Apa itu? Agenda bagi-bagi sembako!!

Sedikit bercerita, pada tahun-tahun sebelumnya, yang terdekat saja pada tahun 2017. Ketika Ramadan tiba, bukan berarti kami, peliput Kepresidenan, bisa berleha-leha. Justru saat Ramadan, Pak Jokowi tetap menggenjot ritme kerjanya. Dari pagi, sampai malam.

Pada 2016, agenda mulai dari pagi, yakni meninjau proyek jalan tol seperti Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi). Saat itu, terik matahari sudah mulai meninggi. Sehingga saat Pak Jokowi dan Menteri PUPR serta jajaran terkait menengok jalan, kami memilih berteduh. Walau akhirnya kepanasan juga saat aktifitas doorstop.

Usai dari situ, yang dilakukan adalah bagi-bagi sembako. Siang dan terik, bercampur dengan masyarakat, adalah kerja yang harus dilakoni walau sedang berpuasa. Jangan tanya soal keringat. Haus? tentu. Ngantuk? Sudah pasti. Maka ketika di kendaraan untuk menuju lokasi selanjutnya, kami memilih tidur.

Dari pagi buta sampai beberapa menit sebelum berbuka, kami masih sibuk dengan liputan. Maka berbuka puasa pun terpaksa dilakukan di kendaraan.

Tahun 2017 pun begitu, ketika Ramadan. Pagi-pagi kami sudah berangkat dari Istana Negara. Tiba di salah satu pasar di Ciawi. Di sana, Pak Jokowi ikut membagi-bagikan sembako, sembari menyalami warga yang antri. Ibu Negara Iriana, juga membagi-bagikan souvenir.

Dari pagi itu, sampai siang, juga bagi-bagi sembako. Siang harinya, dilakukan di salah satu terminal di Sukabumi. Terik dan desak-desakan dengan masyarakat, harus kami lakoni. Dua peristiwa itu, terjadi pada tanggal yang sama tetapi tahun berbeda, 21 Juni. Tanggal dimana Pak Jokowi ulangtahun.

Itu adalah kejadian hanya satu hari, dari 30 hari selama Ramadan. Pernah suatu pagi, dihari-hari pertama Ramadan, kami sudah harus berlari-lari dan ikut berdesakan di salah satu sudut pemukiman di Kota Bogor. Jalan sempit sementara masyarakat banyak, membuat kami harus berlari-lari, mencari jalan lain agar bisa menyaksikan aktivitas Kepala Negara.

"Gue udah nggak kuat bang. Udahlah, gua di mobil aja, ngadem," seorang teman sempat berujar, menyerah.

Pernah juga, dari Istana Negara sore hari. Bahkan saat itu, sudah mau magrib, mungkin sekitar pukul 17.30 WIB. Berangkat dari Istana Negara dengan iring-iringan Kepresidenan, kami meluncur menuju Bogor. Rencananya, akan ada pembagian sembako.

Tetapi karena sempat terjebak macet, mengejar waktu berbuka akhirnya tidak kesampaian. Berbuka saat kendaraan masih melaju di tol. Minuman ringan yang disiapkan di kendaraan itu, satu-satunya untuk berbuka.

"Nggak ada roti atau makanan nih," canda seorang teman. Walau kami tahu, itu adalah harapan tapi dikemas dalam bentuk canda.

Tiba di salah satu wilayah di Kota Bogor, kami berlarian untuk mengejar Pak Jokowi yang berjalan cepat menuju tempat pembagian sembako di salah satu sudut jalan sempit. Ketika itu, anak bungsunya Kaesang Rakabuming, ikut serta.

Lega, akhirnya makan. Usai bagi-bagi sembako di Bogor (dok.pribadi)
Tidak lama memang. Sementara perut belum terisi, hanya seteguk air putih untuk berbuka, kami kembali berlari ketika pembagian sembako yang hanya beberapa menit itu, berakhir. Maklum, hanya mobil dengan pelat RI-1 yang bisa mendekat ke lokasi.

Sementara kendaran kami? Di depan jalan raya. Sekitar 100 meter lebih dari lokasi. Alhasil, kami berlari. Berat bukan saja karena belum makan. Tetapi, kondisi jalan yang menanjak, membuat beberapa diantara kami tidak kuat.

Dari lokasi itu, iring-iringan menuju Istana Bogor. Di sana, menyempatkan waktu untuk salat magrib. Beberapa juga membunuh waktu dengan merokok dan mengetik berita.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016-2017 atau 2015, rasanya sangat jauh berbeda pada Ramadan 2018. Kenapa? Ini hanya analisa pribadi lagi. Sebenarnya, kami sudah memprediksi akan ramai lagi bagi-bagi sembako. Apalagi sebelum Ramadan 2018, salah satu ruangan yang biasa kami gunakan kalau acara di Istana Bogor, tidak bisa digunakan lagi. Usut punya usut, di sana ditempatkan sembako.

Namun hingga Ramadan 2018 berakhir, wartawan Kepresidenan tidak pernah diajak untuk meliput aktivitas itu. Ada beberapa kali, Pak Jokowi membagi sembako. Tetapi bukan agenda resmi dimana kami ikut seperti tahun-tahun sebelumnya.

Kadang muncul dalam pikiran, apakah ini dilakukan karena sebelumnya beredar video-video Presiden membagi-bagi sembako lalau ramai dihujat? Walau itu video lama, tetapi konteks yang terbangun adalah seolaolah bagi sembako untuk meraih simpati publik agar dipilih lagi pada Pilpres 2019. Bagi kami, hampir setiap ada kesempatan kunjungan kerja, atau ke salah satu lokasi, membagikan sembako atau souvenir adalah hal rutin.

Masalah video yang beredar ini juga, sempat disikapi oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Banyak pihak menilai, ini sebagai langkah curi star. Ya mungkin dalam politik, apalagi pemanasan jelang Pilpres 2019, itu hal biasa.

Akhirnya saya pun menduga, hilangnya aktivitas bagi-bagi sembako yang biasa kami liput hampir setiap hari ketika Ramadan ditahun-tahun sebelumnya, karena Pak Jokowi tidak ingin suasana jadi gaduh.

Bayangkan, bagi-bagi sembako adalah salah satu cara yang efektif untuk mendekati masyarakat. Pasti, kalau itu dilakukan, maka jagad politik ketika bulan suci Ramadan, akan semakin gaduh.

Apa karena Pak Jokowi menghormati hikmadnya Ramadan 2018 sehingga tidak mau diliput secara luas seperti tahun-tahun sebelumnya? Wallahualam.

Monday, June 18, 2018

Bambang Soesatyo (menunjuk), bersama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla membayar zakat di Istana Negara

Undang-undang (UU) Anti-Terorisme yang telah disahkan DPR itu menjadi pilihan final anak bangsa untuk menjaga dan mempertahankan kodrat Ibu Pertiwi. Sejarah peradaban nusantara mencatat bahwa ibu pertiwi selalu merawat dan memangku kebhinekaan, karena padanya melekat kodrat bunda semua SARA, yakni bunda semua suku, bunda semua agama, bunda semua ras dan bunda antar-golongan yang lahir dan hidup di negara ini. 

Kemudian, patut untuk digagrisbawahi oleh setiap elemen bangsa kalau sejarah juga sudah membuktikan bahwa untuk alasan apa pun, Ibu Pertiwi selalu menolak jika putra-putri bangsa yang lahir dari rahimnya tercerai berai atau lepas dari ikatan kebangsaan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sikap jelas dan tegas Ibu Pertiwi itu sudah tercemin dari  catatan tentang sejarah pemberontakan di Indonesia.  

Maka, UU Anti-teorisme yang baru disahkan itu memang sangat diperlukan untuk menjaga ikatan itu. Mengapa? Karena ikatan kebangsaan kita sedang menghadapi ujian berat. Lebih setengah abad setelah tragedi G30S PKI pada 1965, kodrat  NKRI dalam pangkuan ibu peritwi dan Pancasila, kembali menghadapi rongrongan. UU Anti-Teorisme menjadi payung hukum bagi TNI-Polri merespons rongrongan itu. 

Tidak berlebihan ketika mengatakan ujian bagi NKRI dan Pancasila dewasa ini cukup berat. Sebab, rongrongan atau ujian itu bukan dimunculkan oleh lawan dari luar, melainkan justru oleh putra-putri yang lahir dari rahim Ibu Pertiwi. Sudah menjadi fakta bahwa, ada elemen-elemen dalam masyarakat yang ingin mengingkari kodrat Ibu Pertiwi, dengan coba mencabik-cabik kebhinekaan bangsa ini dan juga menolak Pancasila. Kebinekaan kebangsaan Indonesia dalam naungan NKRI dan Pancasila ingin diganti dengan pola atau dasar bernegara lainnya. 

Maka, sebagaimana panggilan sejarah yang telah direspons dengan sangat efektif oleh generasi terdahulu, putra-putri Ibu Pertiwi generasi terkini pun harus merespons rongrongan terhadap NKRI dan kodrat Kebhinekaan Indonesia. Respons itu sudah ditunjukan dengan keputusan DPR mengesahkan UU Anti-Terorisme. UU ini mendapatkan dukungan solid dari berbagai berbagai kalangan dengan ungkapan “NKRI dan Pancasila Harga Mati”. UU dengan muatan seperti ini memang diperlukan karena Kebinekaan NKRI serta Pancasila mulai dirongrong oleh para teroris yang membawa ideology lain. 

Seperti diketahui, pada rapat paripurna, Jumat (25/5) di Jakarta, DPR telah mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Antiterorisme) menjadi UU. Ini merupakan respons cepat putra-putri bangsa atas rangkaian serangan teroris di beberapa kota sejak pekan kedua Mei 2018, yang dimulai dari krisis di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, kemudian rentetan serangan bom di Surabaya dan Sidoardjo hingga serangan senjata tajam di Mapolda Riau.

Rangkaian serangan itu tidak berdiri sendiri. Pun bukan sekadar ancaman berkelanjutan. Semua itu merupakan aksi unjuk kekuatan dari sel-sel teroris yang selama ini tidur. Sel-sel teroris itu tidak sekadar tidur, tetapi sedang membangun kekuatan untuk merealisasikan tujuan besar. Mereka terlanjur menghayati ideologi yang bertentangan Pancasila. Mengadopsi ideologi lain, mereka mengakhiri kodrat kebhinekaan Indonesia. Mereka ingin membangun basis teroris di dalam negeri, untuk kemudian mewujudkan sebuah komunitas atau negara sesuai ideologi yang mereka hayati. Sebab, mereka sudah sampai pada penilaian bahwa kebhinekaan Indonesia dan Pancasila adalah kafir. Mereka bertekad untuk merubah pijakan filosofis hidup kebangsaan dan kenegaraan rakyat Indonesia.  

Maka, menjadi sangat wajar Kalau kemudian pemerintah dan DPR – bersama TNI, Polri serta BIN – memberikan respons cepat yang mendapat dukungan solid dari sebagian besar masyarakat. Semangat memerangi  teroris saat ini adalah panggilan sejarah bagi putra putri Ibu Pertiwi generasi terkini untuk menanggapi tantangan zamannya. Semangat dan tekad saat ini sama dan sederajat dengan respons Putra putri Ibu Pertiwi generasi terdahulu ketika mereka harus menghadapi dan merespons tantangan pada masa lalu. 

Memangku Kebhinekaan 

Catatan sejarah  membuktikan bahwa Ibu Pertiwi sarat dengan pengalaman menghadapi rongrongan. Ibu Pertiwi pun mencatat bahwa putra putri yang dilahirkannya tidak pernah tinggal diam saat rongrongan itu mulai berusaha mencabik-cabik kebhinekaan. Dan, sejarah juga mencatat bahwa anak-anak bangsa selalu tampil sebagai pemenang. Itu sebabnya hingga abad ini, kebhinekaan NKRI selalu terjaga dan nyaman dalam pangkuan Ibu Pertiwi.

Lihatlah catatan sejarah yang berkisah tentang kelompok-kelompok yang ingin memutus ikatan kebangsaan dan mengingkari kebhinekaan. Dimulai dari peristiwa atau pemberontakan Madiun pada 1948 yang diprakarsai oleh Muso. Kemudian pemberontakan DI/TII pada Agustus 1949 yang dipimpin oleh Kartosoewiryo. Situasi negara pada era itu memang  jauh dari kondusif, karena pada Januari 1950 terjadi  peristiwa APRA di Bandung . Gerakan ini dipimpin mantan Kapten KNIL Raymond Westerling dan ingin mengkudeta Presiden Soekarno. 

Masih di tahun 1950, Andi Aziz memimpin sebuah pemberontakan di Ujung Pandang karena ingin mempertahankan Negara Indonesia Timur. Pada bulan November di tahun yang sama, Soumakil memimpin sebuah perlawanan untuk membentuk RMS di Maluku. Setelah itu, terjadi pemberontakan DI/TII yang dipimpin Daud Bureuh. Dan pada Maret Maret 1957, muncul lagi gerakan pemberontakan dengan sandi Perjuangan Semesta atau Permesta di Sulawesi. Dan, pada 1965, rakyat dan militer Indonesia bergerak bersama menumpas komunisme di Indonesia yang kemudian dikenang sebagai tragedi G30S PKI. 

Semua rongrongan atau pemberontakan itu berhasil digagalkan. Maka, kalau pada tahun-tahun terakhir ini ada sentimen untuk mengubah halauan dan dasar negara, bisa dipastikan bahwa putra putri Ibu Pertiwi tidak akan tinggal diam. Seperti generasi pendahulu, mereka pun akan turun dari pangkuan Ibu Pertiwi untuk menumpas para pemberontak.  UU Antiterorisme yang akan segera diberlakukan itu menjadi payung hukum untuk menghadapi kekuatan-kekuatan yang coba merusak kebhinekaan dan NKRI.  

Pemahaman atas urgensi UU Antiterorisme, termasuk pelibatan TNI, jangan sepotong-sepotong. Jangan juga meremehkan ancaman. Sebaliknya, pemahaman mengenai ancaman terhadap kebhinekaan dan NKRI dewasa ini haruslah komprehensif. Sel-sel teroris yang tidur selama ini tidak sendiri. Mereka terus membangun sinergi dengan sel-sel  teroris di  negara lain, terutama mereka yang telah angkat kaki dari Suriah dan Irak. Setelah gagal dalam upaya membangun basis di Marawi, Filipina Selatan, Indonesia menjadi target berikutnya yang paling potensiel di kawasan ini.

Bagi TNI, Polri dan BIN, target komunitas teroris untuk menjadikan Indonesia sebagai basis ISIS bukanlah isu baru. Tetapi, selama ini, baik Polri maupun TNI harus menahan diri karena UU membatasi aksi penindakan terhadap para terduga teroris. Pembatasan itu menyebabkan para terduga teroris leluasa bergerak, membangun jaringan dan simpatisan, termasuk leluasa belanja bahan baku untuk merakit bom. Serangan bunuh diri di Surabaya dan Riau baru-baru ini bisa diasumsikan sebagai akibat dari keleluasaan bergerak para terduga teroris di dalam negeri. 

Kini, Polri dan TNI sudah memiliki payung hukum untuk merespons ancaman teroris di dalam negeri. Kendati begitu, Polri dan TNI sangat mengharapkan dukungan dari masyarakat. Bukan dengan tindakan main hakim sendiri, melainkan dengan meningkatkan kepdulian, kewaspadaan dan berbagi informasi atas segala sesuatu yang mencurigakan di lingkungan masing-masing.

Pada 28 Oktober 1928, Ibu Pertiwi mendorong putra putrinya dari seluruh pelosok nusantara untuk berikrar dan bersumpah setia kepada NKRI dalam forum Sumpah Pemuda;  bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia; berbangsa yang satu, bangsa Indonesia dan dengan satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar kesetiaan itu harus dijaga dari waktu ke waktu agar Ibu Pertiwi nyaman memangku kebhinekaan dalam naungan NKRI.  

Itulah kewajiban sekaligus panggilan tugas sejarah yang dibebankan kepada generasi Indonesia terkini.  NKRI dan kebhinekaan harus bebas dari ancaman, termasuk ancaman teroris yang ingin mengubah dasar negara Pancasila.


Bambang Soesatyo
Ketua DPR RI/
Dewan Pakar Majelis Nasional
KAHMI 2017-2022

Wednesday, June 13, 2018

Sumber; www.kisahikmah.com


Berbicara H.Agus Salim, tentu tidak akan ada habisnya. Lelaku berjanggut dan perokok itu, adalah seorang negarawan, bahkan bisa dibilang penganut Islam moderat. Dia lah yang pertama kali menghilangkan sekat/pembatas antara perempuan dan laki-laki dalam sebuah rapat organisasi.

Dalam dunia pergerakan, Agus Salim juga terkenal setelah ikut bergabung di Sarekat Islam (SI). Bahkan, ia langsung menjadi orang kepercayaan HOS Tjokroaminoto ketika SI semakin besar. Dia juga sebagai tokoh yang bisa mempertahankan organisasi itu tetap di ‘kanan’ meskipun ada anggota-anggota yang ingin mengupayakan berhaluan ‘kiri’. Hingga saat itu dikenal sebagai SI putih dan SI merah.

Namun diplomasi seorang Patje Agus Salim, juga tidak kalah hebatnya. Ia sempat menjabat sebagai menteri luar negeri. Jabatan di awal-awal kemerdekaan Indonesia. Tentu bukan suatu amanah yang mudah. Apa itu Indonesia? Dimana itu Indonesia?

Haji Agus Salim, A.R Baswedan (Menteri Muda Penerangan), Nazir Pamuntjak (pejabat Kemenlu) dan H.M Rasjidi (pejabat Kemenag), bertolak ke Mesir sekitar April 1947. Tujuan mereka, adalah berdiplomasi agar mendapatkan pengakuan de jure dari negara itu atas kemerdekaan Indonesia yang sudah diproklamirkan dua tahun sebelumnya.

Tentu tugas berat. Mengingat Belanda, juga masih bernafsu untuk menguasia kembali Tanah Air. Di sisi lain, Mesir juga ditekan oleh Belanda dan sekutu. Keinginannya, tentu agar pengakuan de jure tidak diberikan oleh Perdana Menteri Mesir Nokhrashi Pasha.

Dalam The Grand Old Man dikisahkan, saat itu rombongan dari Indonesia yang dipimpin langsung oleh Haji Agus Salim, mendarat di Mesir. Tetapi mereka tertahan. Oleh pihak imigrasi di bandara itu, rombongan ini tidak diizinkan melintas. Sehingga tertahan di dalam. Mereka akan dideportasi, kembali ke Indonesia.

Mengingat Indonesia baru merdeka, belum ada pengakuan dari negara-negara lain, maka paspor menjadi masalah. Dan benar saja, di imigrasi Mesir itu, rombongan tidak diizinkan melintas dan masuk ke wilayah Mesir.

A.R Baswedan, dengan empat carik kertas yang berfungsi sebagai paspor sementara, terpaksa harus berdebat kencang dengan petugas imigrasi itu. Rombongan sebelumnya mendarat di New Delhi India, sehingga merasa bahwa paspor sementara itu bisa digunakan.

“Tuan Baswedan, saya tidak tahu menahu dengan kebijakan imigrasi New Delhi. Tapi di sini, dokumen itu illegal,” petugas itu menegaskan ke Baswedan yang suaranya mulai meninggi.

Baswedan, yang juga kakek Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu, tetap ngotot bahwa mereka harus masuk Mesir. Karena mereka dari Indonesia, sebuah negara besar yang baru merdeka.
Tidak gampang menyerah, itulah A.R Baswedan. Hingga ia menunjukkan identitas para anggota delegasi. Lengkap bahwa mereka dari Indonesia. Si petugas imigrasi, dibuat jengkel.

“Tuan. Maaf! Saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kami butuh paspor, bukan surat tidak resmi dari negara yang tidak dikenal!”.

Mungkin si petugas itu, sudah kehabisan kata-kata. Sudah enggan lagi melayani sikap ngotot Baswedan. Hingga terucap kata-kata ‘negara yang tidak dikenal’ itu.

A.R Baswedan menyerah. Dia menghampiri semua anggota. Bingung harus bagaimana lagi. Sementara misi mereka harus sukses, untuk masa depan Indonesia. Setidaknya, untuk mendapatkan banyak pengakuan de jure dari negera lain.

Pengakuan itu menjadi penting, agar Belanda yang ingin kembali masuk menjajah, menghentikan niatnya. Karena Indonesia sudah menjadi negara yang diakui oleh negara-negara lain. Maka diplomasi ke Mesir, sebenarnya adalah sebagai pembuka bagi eksistensi Indonesia ke depannya.

Haji Agus Salim maju. Ia menggantikan posisi Baswedan yang sebelumnya gagal menaklukkan si petugas imigrasi Mesir. Awalnya, kehadiran Agus Salim di hadapan petugas, langsung ditolak mentah-mentah. Petugas itu tetap pada pendiriannya bahwa delegasi tidak diizinkan melintas.

Ia kemudian meminta waktu untuk berbicara. Kali ini, Haji Agus Salim mengutarakan itu dalam bahasa Arab, bukan bahasa Inggris. Keahlian itu, membuat petugas imigrasi tadi tercengang. Dia tidak menyangka, seorang bapak tua dengan janggut panjangnya, fasih berbahasa Arab.

Haji Agus Salim belum mengutarakan maksudnya, hanya meminta waktu. Ajaibnya, si petugas imigrasi tadi tanpa ada bantahan, langsung menerima tawaran itu. Ia pun mendengarkan secara seksama, penjelasan dari patjee. Tentu dalam bahasa Arab.

Dari kejauhan, A.R Baswedan dan yang lainnya, melihat sebuah situasi berbeda. Si petugas itu dan Agus Salim, nampak tiba-tiba akrab sekali. Mereka bahkan berbincang sambil tertawa-tawa. Beda ketika Baswedan bernego tadi, yang ada hanya muka si petugas yang ketus dan tidak bersahabat.
Agus Salim kemudian menghampiri anggota delegasi lainnya. Ditemani oleh petugas tadi.

“Saya tidak tahu kalian bersal dari Jawa. Maaf kan tindakan saya tadi. Silahkan melintas kawan muslimku,” kata petugas imigrasi itu ramah.

“Orang-orang dari tempat kalian banyak menyesaki Mekkah. Kita bersaudara. Lewatlah lewatlah,”.

Ternyata, Indonesia memang belum dikenal. Namun jika menyebut Bilad Jawa, Negeri Jawa, mereka langsung paham. Hingga akhirnya Indonesia mendapat pengakuan de jure dari Mesir, yang menjadi pintu pembuka bagi negara-negara lain untuk melakukan hal yang sama.

Dan kini, Indonesia sudah menjadi negara besar. Haji Agus Salim, yang hingga akhir hayatnya memilih hidup sederhana, tanpa memiliki rumah, memiliki peran besar untuk utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).


Tuesday, May 15, 2018

Jagat media sosial, heboh dengan beredarnya sebuah video. Dimana seorang laki-laki, bersarung dan baju putih serta peci, disuruh membongkar isi kardus yang ia bawa. Yang menyuruh adalah aparat polisi bersenjata lengkap.

Entah dimana lokasinya, tetapi dari video itu terlihat di pinggir jalan raya. Lelaki itu disebut sebagai seorang santri. Dia menuruti permintaan bapak-bapak polisi agar membongkar kardusnya.

Isi kardus itu satu persatu dikeluarkan. Isinya adalah pakaiannya.

"Tasnya tasnya (dibuka)," teriak seorang polisi.

Posisi santri itu setelah mengobrak abrik kardusnya, agak mendekat ke parat kepolisian. "Menjauh menjauh," terdengar suara itu.

Sejurus kemudian, santri itu membongkar isi tasnya yang juga ternyata dipenuhi baju. Si santri mungkin terlihat kesal, sampai isi tasnya itu dilempari ke luar. Video itu berdurasi 44 detik.

Entah kapan waktunya, jam, tanggal, hari dan tahun. Namun diprediksi, kejadian itu baru. Banyak yang mengecam tindakan polisi itu. Mulai dari dianggap berlebihan, sampai menyebutkan kalau ada tuduhan bahwa umat tertentu yang jadi kena imbasnya.

Hal ini tidak lain, setelah peristiwa bom di Surabaya Jawa Timur. Minggu, 13 Mei 2018 pagi, tiga gereja dibom oleh pelaku bom bunuh diri. Ironisnya, para pelaku itu adalah satu keluarga, dari orang tua dan anak-anaknya.

Menyusul pada Senin 14 Mei 2018, pagi hari juga, bom bunuh diri terjadi di pintu masuk Mapolrestabes Surabaya. Tentu kita bisa menebak, polisi sasaran dari pelaku terorisme tersebut.

Penggerebekan jaringan ini pasca kejadian-kejadian itu, massif dilakukan oleh Densus 88 Anti-Teror.

Imbas itu juga, institusi kepolisian mulai memperketat pengamannya di markas mereka sendiri. Di Mabes Polri, wartawan yang tanpa tanda pengenal yang dikeluarkan lembaga itu, tidak bisa masuk. Tentu ini aturan baru, pasca bom-bom itu. Begitu juga di Polda Metro Jaya.

Kembali ke video itu. Jika perspektif kita hanya dari sepenggal video itu, tentu bisa dimaklumi kemarahan, kekecewaan dan pengecaman terhadap aparat kepolisian yang memperlakukan santri layaknya seorang terduga.

Tetapi sejatinya, itulah cara aparat keamanan. Bagi kita warga sipil, tentu itu risih. Tapi aparat keamanan, itulah yang harus diambil ketika kondisi sekarang tidak tahu siapa musuh dan kawan. Maka setiap dugaan, dalam kondisi seperti sekarang, harus diambil tindakan pencegahan.

Anggap saja, ini misalnya ya, misalnya. Misalnya benar bom. Tetapi aparat tidak mengambil langkah preventif atau antisipatif. Siapa yang korban? Siapa yang disalahkan? Tentu aparat. Maka perspektif keamanan dengan pencegahan dini, itu dilakukan.

Lalu, kenapa bukan polisinya saja yang menggeledah? Kok sampai santrinya? Seolah dituduh teroris?

Menjawab pertanyaan itu, kiranya kita harus melihat lagi rekaman bom bunuh diri di depan Mapolrestabes Surabaya Senin itu. Seorang polisi di pintu masuk, nampak mengatur di depan. Sebuah mobil, dan dua motor. Hingga kemudian, motor itu meledak dan polisi kena imbasnya. Di situ pelaku bom bunuh diri meledakkan dirinya.

Nah, karena pelaku sekarang adalah menggunakan cara bom bunuh diri, maka tindakan antisipatif yang dilakukan adalah dengan menjauhkan terduga dari kerumunan orang. Dari aparat.

Logika keamannya, maka orang yang dicurigai itu harus menggeledah sendiri barangnya. Kalau misalnya, lagi-lagi misalnya, dia membawa bom, maka aparat keamanan telah melakukan tugasnya dengan baik karena menajuhkan bahaya itu dari masyarakat lain. Kalaupun meledak, maka si pelaku lah yang menjadi korban, alias korban tunggal, dari bom yang ia bawa.

Lalu pertanyaannya, setelah dugaan aparat itu tidak benar, apa yang terjadi? Karena video itu hanya sampai saat santri tersebut mengeluarkan isi tasnya. Bagaimana selanjutnya? Kita yang mengecam ataupun yang mengumpat aparat keamanan, tidak pernah mencari tahu bagaimana selanjutnya.

Akun @Banser_CyberNU mengunggah video itu. Dengan caption "Plisss dulur Brimob ngejak guyon santri ojo kebangetan. (tlg kardusnya diganti yang baru pak)" sambil menambahkan emoticon senyum manis.

Beberapa akun lain bertanya, apa yang terjadi. Kenapa begini kenapa begitu. Hingga akhirnya, ia mengunggah foto-foto saat si santri selfie dengan aparat kepolisian. Sepertinya, aparat yang menyuruhnya membongkar kardusnya tadi.

"...dan selepas geledah. Kang santri dan dulur Brimob berangkulan. Minum kopi bareng. Untuk Indonesia aman dan damai, apapun rela dilakukan oleh poro santri "hubbul wathon minal iman". #IndonesiaDamai dan asik2 aja" sambil menambah emoticon kiss.

"Kasi foto kemesraan ini. #gantikardus" tulisnya sembari mengunggah dua foto santri yang digeledah tadi dan polisi.



"Mbar (selesai) ngopi sambil ngenteni #gantikardus".

Teringat sebelumnya, sebuah video Ustad Abdul Somad, yang menyebutkan kalau bom bunuh diri itu bukan mati konyol tapi mati sahid. Lalu kemudian diklarifikasi oleh yang bersangkutan langsung, bahwa pertanyaannya adalah soal di Palestina.

Dia menjelaskan, dalam keadaan perang maka orang yang memerangi musuh dan nekat mati hingga benar-benar mati, maka disebutnya syahid. Tetapi dalam keadaan damai, itu tidak berlaku. Mungkin jelasnya silahkan cari di youtube.

Artinya apa? Kita harus memahami perspektif aparat keamanan. Karena dalam kondisi seperti sekarang ini, maka aparat keamananlah yang berada di depan kita. Sehingga aturan-aturan yang berlaku, mereka terapkan. Kita, harus memaklumi bahwa tindakan itu untuk mengantisipasi peristiwa-peristiwa serupa terjadi.

Dan kita juga rasanya harus kritis. Ketika mendapatkan informasi seperti video. Apakah benar hanya seperti itu? Apakah kemungkinan di edit? Apakah tidak dipotong? Bagaimana selanjutnya dan seterusnya dan seterusnya.

'Bacalah dengan menyebut nama Tuhan mu' sebelum kita memvonis pihak lain salah. 'Bacalah dengan menyebut nama Tuhan mu' sebelum mencaci maki pihak lain. Berbaik sangkalah terlebih dahulu.

Monday, May 14, 2018

Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
"Kalau nantinya di bulan Juni di akhir masa sidang ini belum segera diselesaikan, saya akan keluarkan Perppu" - Presiden Jokowi.

Pernyataan Presiden itu, diutarakan di JIExpo Kemayoran, usai memberi arahan pada ribuan kepala desa dan pendamping dana desa, Senin 14 Mei 2018.

Kalimat tersebut, adalah bagian akhir dari pernyataan pers Pak Jokowi, menyikapi aksi-aksi bom bunuh diri di Surabaya dan Sidoarjo Minggu kemarin, 13 Mei 2018. Juga sikap Presiden, menyikapi bom bunuh diri di Polrestabes Surabaya pada Senin pagi harinya.

Sebelumnya, Pak Jokowi mengutuk keras aksi-aksi tersebut dengan menyebut aksi itu sebagai, "Tindakan pengecut, tindakan yang tidak bermartabat, biadab,".

Lalu, Presiden meminta DPR dan kementerian terkait, untuk segera merampungkan pembahasan RUU Anti-Terorisme sebagai revisi terhadap UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Terorisme. Pembahasannya sudah lama, sejak tahun 2016.

Ironi
Mencuatnya desakan agar RUU Anti-Terorisme segara dirampungkan, terlihat mulai banyak di media sosial. Bahkan kesalahan mulai dialamatkan ke DPR. Hingga muncul tagar #2019gantidpr (entah tagar ini viral atau tidak). Tidak jarang juga ada yang menyebut, gara-gara DPR yang belum mensahkan RUU sehingga banyak kejadian bom, seperti yang terjadi di Surabaya itu.

Agak nyeleneh, malah mulai dikait-kaitkan ke politis. Karena ketua Panitia Khusus atau Pansus Anti-Terorisme adalah dari partai oposisi pemerintah.

Ramai menyalahkan DPR itu, kemudian muncul klarifikasi dari internal pansus maupun DPR. Seperti Hanafi Rais dari PAN yang juga wakil ketua pansus, menyebutkan DPR sudah sepakat. Tinggal bolanya di pemerintah.

Itu kemudian diperkuat oleh pernyataan Ketua DPR Bambang Soesatyo. Bahkan Bamsoet (biasanya disapa), menyebutkan kalau 99 persen DPR sudah sepakat. Tinggal di pemerintah.

Persoalannya ternyata, adalah mendefinisikan apa itu terorisme. Dan itu yang belum dilakukan oleh pemerintah. Definisi ini menjadi penting. Karena, kalau definisi terorisme yang dipakai adalah terorisme sebagai ancaman keamanan negara, maka akan ada keterlibatan TNI secara aktif di dalamnya.

Berbeda kalau itu dianggap sebagai tindakan kriminal, maka Polri tetap leader memberantasnya, sementara TNI hanya perbantuan.

Tetapi ironisnya, di media sosial kadang ada yang mendesak agar segera diterbitkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang).

Melihat alur logika seperti ini, rasanya menjadi ironi kalau kemudian Presiden Jokowi menerbitkan Perppu. Mengingat, justru sumber masalahnya ada di internal pemerintah, yang beliau pimpin langsung.

Kalau memang apa yang dikatakan DPR, bahwa bola RUU ini ada di pemerintah, tinggal Presiden memanggil jajarannya yang terkait, bahas seperti apa maunya, lalu bawa ke DPR. Rasanya itu tidak akan membutuhkan waktu lama.

Mayoritas di DPR
Salah satu kelebihan lain dari pemerintah, bisa cepat mengambil keputusan ketika harus berhadapan dengan DPR, adalah suara yang mayoritas. Parpol pendukung pemerintah di dewan, sudah menguasai. Sehingga, ketika suatu pembahasan aturan deadlok sehingga harus diambil jalan voting, keinginan pemerintah pasti bisa terkabul.

Maka dalam persoalan RUU dan Perppu ini, rasanya terlihat janggal ketika Perppu ingin dikeluarkan. Sementara pemerintah punya amunisi yang sangat besar, sangat kuat dan bahkan bisa menang mudah, untuk segera mensahkan RUU tersebut.

PDIP, PKB, PPP, Nasdem, Golkar, PAN, Hanura adalah partai-partai yang ada di DPR dan semuanya pendukung pemerintah. Sementara Gerindra dan PKS, adalah oposisi. Demokrat kadang di kubu parpol pemerintah dan kadang tidak. Tetapi kalau estimasi suara saja, pemerintah menang telak.

Sayangnya, yang terlihat memang hampir tidak ada kekompakan parpol di internal pendukung pemerintah. Dugaan pun muncul. Kita lihat pernyataan Pak Jokowi yang menyebutkan, "saya juga meminta kepada DPR dan kementerian-kementerian terkait yangg berhubungan dengan revisi UU tindak pidana terorisme yang sudah kita ajukan pada bulan Februari 2016 yang lalu artinya sudah dua tahun untuk segera diselesaikan secepat-cepatnya dalam masa sidang berikut..."

DPR adalah lembaga politik. Bisa saja pesan Presiden, agar partai-partai pendukung pemerintah ikut serta membantu agar revisi ini disegerakan. Kerja pemerintah tidak melulu di Presiden. Tetapi ada peran partai, yang banyak berperan di parlemen.

Lalu meminta kementerian terkait, ini juga menjadi rancu. Presiden punya kuasa penuh memerintah menterinya, tanpa harus mendesak lewat media. Cukup panggil, instruksikan, selesai.

Lagi-lagi, yang perlu disorot adalah parpol koalisi pendukung pemerintah. Rasanya, tidak pernah bisa berkoordinasi, membangun strategi untuk mensukseskan kepentingan pemerintah di DPR. Jaman Presiden SBY, kita mengenal ada Setgab (Sekretariat Gabungan), sebagai tempat koordinasi para partai pendukung pemerintah.

Harus diingat, bahwa partai politik punya kepentingan yang berbeda-beda. Di satu sisi, mereka harus survive di tengah-tengah masyarakat. Tetapi di sisi lain, ia juga harus berperan untuk pemerintah dimana ia ada di dalamnya. Maka, kepentingan-kepentingan yang berbeda ini, harus dikoordinasikan.

Maka dari itu, kondisi sekarang memang bisa dikatakan masuk kategori kegentingan yang memaksa, sebagai syarat diterbitkannya Perppu. Tetapi, apakah tidak ironi kalau Perppu dikeluarkan sebagai akibat pemerintahnya sendiri tidak bisa mendefinisikan arti terorisme seperti yang diminta dalam RUU Anti-Terorisme?

Arsip Tulisan

Total Pageviews

Terpopuler