Hoax Adalah Musuh Bersama. Mari Kita Melawan Bersama. Follow @agusmbojo

Friday, September 20, 2019



Oleh: Agus Rahmat, penulis adalah orang biasa.

Politik kadang kala - bahkan bisa dibilang sering – dipersepsikan lebih praksis. Definisi ‘cara merebut/memperoleh/mempertahankan kekuasaan´ disematkan di dalamnya. Apalagi menyangkut politik pemilihan umum.

Maka, ketika politik lantas dipersepsikan seperti itu, kita tidak akan heran jika yang dominan muncul dan menjadi jualan utama dalam politik kekuasaan itu adalah personal politisinya. Politisi A harus menjadi pemimpin, politisi B harus menjadi bupati, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan tak jarang, keributan politik hingga merembet pada keributan sosial, berasal dari perdebatan, perselisihan akibat personal politisi tertentu.

Baik, kita memahami itu. Tapi saya tidak ingin terjebak pada personal, siapa yang layak memimpin Bima ke depan. Butuh yang baru atau melanjutkan yang sudah ada, bagi saya itu hal kesekian. Ada pilotnya tapi tidak tahu arah, percuma juga kan.

Kita bicara dalam konteks Bima, Dana Mbojo dalam lingkup yang lebih spesifik lagi. Jelang-jelang pemilu misalnya. Jagat massa, dari media sosial hingga obrolan warung kopi, akan hiruk pikuk soal si A yang layak jadi pemimpin. Kelompok penentangnya mengatakan, si B yang layak karena si A terbukti gagal. Datang lagi bak pahlawan kelompok lain, ini saya tawarkan alternatif C dia akan memenuhi keinginan kita. Dan seterusnya….

Berbicara Bima, tentu tidak akan pernah habisnya. Apalagi jika berbicara janji-janji politik, yang sering dan urung terlaksana. Sebab melaksanakan pembangunan, tentu harus menyesuaikan dengan anggaran daerah yang baik, tinggi. Mengharapkan pemerintah bisa membangun dari ujung ke ujung dengan anggaran yang pas-pasan, tentu juga tidak masuk akal.

Maka di sinilah perlunya kita memahami politik anggaran. Berapa besar sih APBD Kabupaten Bima itu? Dari sekian miliar rupiah, berapa alokasi untuk infrastruktur, pendidikan, kesejahteraan sosial? Atau lebih banyak anggaran itu untuk belanja pegawai? Kalau yang terakhir jawabannya, maka berharap kue pembangunan sampai ke masyarakat secara merata, rasanya susah.

Membicarakan politik anggaran saja, akan membutuhkan energi yang tidak sedikit. Melakukan reformasi politik anggaran, tentu juga akan membutuhkan perjuangan dan pengorbanan yang tidak mudah. Kenapa? Jika mayoritas anggaran (APBD) hanya untuk belanja pegawai, dan diubah pada fokus alokasi untuk pendidikan, maka sektor yang lama itu mau tidak mau akan terbengkalai. Tapi bisakah pemimpin melakukan itu? Bagi saya, masyarakatlah yang harus mendorongnya.

Masih dengan contoh di atas, bahwa alokasi anggaran (APBD) lebih fokus ke belanja pegawai. Lalu, ini misalnya, karena tuntutan masyarakat mengharuskan pemimpin itu fokus ke pendidikan, maka politik anggaran dialihkan dan difokuskan ke sana.

Apa saja yang bisa dilakukan dengan fokus itu? Tentu kita akan berbicara lebih teknis pada point-point mata anggarannya. Seperti, pemerintah daerah menggaji guru ngaji, geliat kelompok belajar dimasifkan dan difasilitasi pemerintah, ruang-ruang baca disediakan. Anggarannya, dari anggaran pemerintah yang dialokasikan tadi. Ini contoh kita berbicara soal politik anggaran. Saya tidak ingin masuk jauh ke teorinya.

Jika membedah semuanya, rasanya kita tidak akan habis dalam berlembar-lembar halaman kertas….
Maka, bagi saya, marilah kita berperang ide dan gagasan. Bukan sekedar mengunggulkan personal dengan beragam bunga-bunganya, embel-embelnya, tapi miskin solusi. Bima membutuhkan solusi yang baik, bukan menebar ketidaksukaan pada lawan dengan menjatuhkan personal orang.

Apalagi dengan kata-kata yang rasanya tidak pantas bagi dou Mbojo mengutarakan itu. Buat apa tumpah darah, hilang persahabatan, putus silaturahim hanya demi menjagokan calon yang diusung tetapi tidak ada visi, misi, dan terobosan konkrit dalam membangun dana ro rasa nya!?

Wallahualam.

Fastabiqul khairat


Friday, September 13, 2019


POJOKITA - Komisi III DPR, telah merampungkan fit and proper test terhadap 10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan Presiden Joko Widodo.

Dari 10 nama, telah dipilih 5 nama untuk memimpin komisi antirasuah itu untuk 4 tahun mendatang. Irjen Polisi Firli Bahuri, meraih suara tertinggi dan menjadi Ketua KPK periode 2019-2023.

Berikut, perolehan suara hasil voting Komisi III DPR:

1. Firli Bahuri: 56 suara
2. Nurul Ghufron: 51 suara
3. Lili Pintauli Siregar: 44 suara
4. Alexander Marwata: 53 suara
5. Nawawi Pamolango: 50 suara.

Di tengah-tengah pro dan kontra mengenai pimpinan KPK ini, perlu kita mendengar pandanga-pandangan untuk komisi ke depannya. Berikut pandangan Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 Fahri Hamzah, yang disadur dari akun twitter miliknya.

Fahri memang selama ini, dikenal sangat getol berbicara mengenai pemberantasan korupsi hingga kritik-kritik tajamnya mengenai KPK. Berikut sedikit pandangan dia:

Selamat Kepada Pimpinan KPK yang baru. Kerja besar menunggu. Kembali pada pangkuan pertiwi, kembali pada konstitusi dan hukum.  Hentikan segala kegiatan politik dan penggalangan intelijen. Bekerjalah sistematis dengan penguatan Kordinasi, supervisi dan Monitoring. Sukses!

Saya usulkan pimpinan @KPK_RI yg sekarang segera demisioner. Pegawai KPK harus kembali bekerja profesional. Hentikan demonstrasi. Renungkan kembali makna bekerja untuk negara. Kalian Bukan LSM. Konsepnya beda. Tapi yg mau kembali LSM sikahkan mengundurkan diri hari ini juga.

Sebagai lembaga independen, @KPK_RI harus dibersihkan dari kerja politik. Atas nama apapun. Politik hukum KPK adalah politik hukum negara yang diamanahkan konstitusi sebagai “negara hukum yang demokratis”.  Mari kita beri kepercayaan pada pimpinan baru sambil kita awasi.

Negara harus kembali normal, UU darurat tidak boleh diberi ruang kembali. Suasana perang hentikan! Ini masa bersatu, konsolidasikan kekuatan untuk membangun negara yang damai dan tenang. Kalau ada perbedaan pendapat antar lembaga selesaikan dengan Kordinasi bukan demonstrasi.

Semua Kedaruratan yang dibuat sepihak oleh negara biasanya bikin ribut sendiri. Sebab ada aliran uang untuk bikin keributan. Sudahlah, negara harus terkonsolidasi. Hormati kerja masing2 jangan menebar perasaan tidak tenang sehingga negara lamban dan tidak berani ambil keputusan.

Tantangan besar menghadang kita. Ke depan, @KPK_RI dengan fungsi supernya yang tidak hilang harus mengutamakan kerja konsolidasi, supervisi dan monitoring.  Jangan percaya bahwa korupsi di Indoensia tidak bisa dihentikan. Itu bohong dan omong kosong. Tertibkan itu!

Negara kita negara yang didirikan oleh orang2 hebat, para pejuang, ulama dan cendikiawan kelas dunia. Lebih jauh, negara ini warisan yang tiada tara, Karunia Allah yang maha kuasa. Jangan rendah diri dan jangan terus merasa kalah. Lawan segala perasan tidak mampu.

Komisioner @KPK_RI itu adalah “wakil presiden ke-2”. Ini kesimpulan saya. Kuat sekali mereka. Aksesnya ke semua lembaga. Maka, duduklah bersama, semua lembaga: eksekutif, legislatif, judikatif. Bikinlah Sistem Integritas Nasional yang kuat. Semua orang ingin jadi orang baik.

Bergaul lah secara fleksibel. Jangan sok suci mentang2 bisa nyadap dan mengetahui dosa2 tersembunyi. Hentikan kegiatan bawah tanah itu! Itu dosa besar.  Hadapilah bangsamu dengan senyum. Percayalah manusia sama saja. Iblis sedikit, malaikat sedikit. Manusia yang banyak.

Inilah pesanku kepada pimpina KPK yg baru dan kepada pegawai KPK.  Pegawai 
@KPK_RI berbanggalah kalian bekerja di tenpat itu. Selamat bekerja KPK, semoga Allah melindungi kalian dan semoga Allah menjayakan bangsa INDONESIA.  Mari maju ke depan. Hadapi tantangan zaman. Merdeka!

Arsip Tulisan

Total Pageviews

Terpopuler