Hoax Adalah Musuh Bersama. Mari Kita Melawan Bersama. Follow @agusmbojo

Wednesday, December 25, 2019





Siang menjelang hujan turun, terlihat beberapa muda-mudi Gereja Santo Paulus Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima NTB, sedang beraktivitas.

Ada yang sedang membuat dan merangkai beberapa helai pita berwarna untuk dijadikan hiasan interior gereja, sebagian lagi sedang memasang umbul-umbul warna-warni di pintu masuk gereja.

Suara merdu Vicky Salamor dari speaker HP dengan tembang-tembang Natalnya, mengiringi aktivitas mereka. Sesekali bercanda dan meledek dengan Bahasa Bima dan dialek Mbawa yang khas.

Kepada saya mereka bercerita bahwa Natal kali ini harus meriah dari tahun sebelumnya.

Jemaat Gereja di Mbawa setiap tahunnya tetap melaksanakan rutinitas keagamaan, baik hari biasa maupun di hari Istimewa. Sebagai Minoritas di Bima, tentu saja mereka punya hak untuk mengekspresikan dan merayakan kebahagiaan pada hari-hari Istimewa.

Mereka juga punya hak untuk dikunjungi oleh pejabat-pejabat baik tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten pada saat perayaan seperti ini. Karena di Mbawa sana adalah 'Dou Mbojo' (Orang Bima) yang memilih keyakinan berbeda dari mayoritas 'Dou Mbojo' lainnya. Mereka bukan orang lain, mereka adalah saudara kita.

Akhirnya karena tidak sempat MENGUCAPKAN, maka saya hanya MENULISKAN "SELAMAT HARI NATAL KEPADA JEMAAT DI MBAWA". Mudah-mudahan Natal kali ini bisa menjadi SAHABAT BAGI SEMUA ORANG.

Wallahul Muwaffiq ila Aqwamit Tharieq
Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis: Syaifulah H Anwar




Kemeriahan Natal bagi warga negara Indonesia, tidak hanya terlihat di Tanah Air. Bahkan di beberapa negara. Termasuk di Selandia Baru, tepatnya di Wellington.

Lebih dari 300 WNI dari Wellington dan sekitarnya, pada siang ini waktu setempat, Rabu 25 Desember 2019 memadati Wisma Duta.

Wisma Duta adalah kediaman Dubes RI, yang kini dijabat oleh Tantowi Yahya. Politisi yang juga seniman itu, menggelar acara Open House Natal.


Untuk diketahui, Selandia Baru adalah negara paling awal menyongsong fajar Natal 2019. Untungnya, cuaca di sana sangat bersahabat.

Warga hadir setelah selesai misa di gereja. Mereka berbondong datang disertai anak dan keluarga. Di Wisma mereka disambut Dubes Tantowi dan isteri, Dewi Yahya.

Dubes dan istri kompak memakai batik dan kebaya dengan corak warna merah. Acara dibuat sederhana tapi penuh kekeluargaan. Juga diisi dengan ramah tamah.

Dalam kesempatan itu, Dubes Tantowi menyampaikan Selamat Natal kepada seluruh warga yang merayakannya. Ia juga senang, karena open house dalam rangka Natal ini juga dihadiri oleh mereka yang non-Kristiani.

Menurutnya ini adalah manifestasi dari kerukunan dan sikap saling menghormati sebagai sesama warga Indonesia.

Tantowi mengajak seluruh WNI terutama di Selandia Baru untuk terus menjaga kekompakan dan kekeluargaan yang telah terbina selama ini.

"Bangsa kita selama ini dikenal dengan kebhinekaan dan persatuannya. Kita harus mempertahankannya" katanya.

Warga yang datang dalam open house Natal ini, dimanjakan dengan sajian hidangan yang menggugah selera. Kali ini, spesial masakan khas Manado, Sumatera Utara.


Mulai ikan rica-rica, ayam woku sampai dengan kue klapertat. Nikmatnya hidangan itu, membuat para WNI yang datang begitu menikmatinya.

Semakin hangat dan nikmat suasana, setelah hiburan musik juga diperdengarkan. Bahkan, Tantowi yang dikenal juga sebagai maestro lagu-lagu country, turut menyumbangkan suaranya.

Monday, December 23, 2019




Aku terdiam beberapa saat. Usai masinis kereta listrik Bogor-Jakarta itu mengumumkan sedang antri masuk Stasiun Manggarai.

Aku ingin membenarkan sadarku. Benarkah ini sadarku? Atau aku sedang bermimpi seperti sedia kalanya? Kupandangi lagi ke rak atas. Kosong. Tas besar warna hijau yang di Stasiun Citayam aku simpan, raib.

Seketika aku berdiri. Kembali menatap rak tepat di depan ku. Lagi-lagi tak berubah. Tas itu raib. Setelah napas kembali terkendali, sesaat itu ku berinteraksi.

"Lihat tas di atas ini," tanyaku ke perempuan paruh baya yang duduk di sebelah. Seketika yang lain bereaksi, berbisik dan sedikit heboh. Ada yang kemalingan. Begitu rasanya mereka bersikap. Aku menjadi pusat perhatian.

Dalam hati berharap, si maling belum turun. Secepat kilat ku telusuri gerbong-gerbong itu. Kiri dan kanan, atas dan bawah, setiap orang ku cermati. Setiap sudut ku tatap tajam. Tapi tak ada.

Petugas keamanan yang menjaga gerbong khusus, ku mintai tolong. Dia bereaksi cepat. Terimakasih mas petugas. Walau rasanya mustahil kembali. Saya respek atas sikapmu.

Di Stasiun Manggarai, aku melapor. Selayaknya di BAP.

Sejenak aku tertegun. Laptop itu. Bukan harganya. Tapi isi di dalamnya. Dejavu. Aku pernah merasa hal serupa. Dulu, usai ujian skripsi di kampus, dosen pembimbing meminta naskah itu diedit lagi. Hendak dicetak buku. Senang hatiku mendengarnya.

Setiap malam, pagi dan kapan saja ada waktu, ku buka lagi naskah itu. Ku cari lagi buku-buku referensinya. Aku sempat pulang kampung, lama tak melihatnya. Tapi ternyata, di sana musibahnya. Laptop berisi data-data tadi tak terselamatkan. Hilang sudah naskah yang hendak diberikan untuk mungkin menjadi sebuah buku.

Tak ku risaukan berapa rupiah kerugian. Tapi masih tak bisa terima data-data itu hilang lagi. Ada yang baru dimulai, ada yang sudah rampung tinggal dicetak. Termasuk naskah sejarah kampung kami. Ah sedih rasanya.

Kalau seandainya bisa memohon, izinkan data-data itu aku ambil dulu. Setelahnya silahkan ambil barangnya. Silahkan kuras isi dompetnya.

Ling, kamu tak butuh data-data itu kan? Balikin itu saja lah. Silahkan ambil semua yang lain. Lumayan buat hidup mu kalau kamu jualin semuanya.

Oh ya, di situ ada KTP ku, ID pers ku, dan identitaa yang lain. Kalau kamu lihat, tolong kabari ya. Aku akan berterima kasih padamu jika data-data itu kamu izinkan untuk aku ambil dulu. Setelahnya, aku tak akan persoalkan. Ini janjiku ling.

Saturday, December 14, 2019




(Judul Asli: DUA PENULIS SILUMAN MELAWAN SATU GURU BESAR)

Oleh Fahd Pahdepie*

Dua tulisan gegabah karya Nasrudin Joha dan Agung Wisnuwardana belakangan beredar di sejumlah grup WhatsApp warga Muhammadiyah dan memicu polemik. Pasalnya, mereka menuduh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. KH. Haedar Nashir, telah menyudutkan umat Islam dalam makalah dan pidato pengukuhan jabatan guru besar yang diterimanya Rabu lalu (12/12) di Yogyakarta.

Secara serampangan Agung Wisnuwardana dan Nasrudin Joha menuduh Prof. Haedar telah memfitnah Hizbut Tahrir (HT) kerena mengkategorikannya sebagai salah satu kelompok radikal. Padahal, yang dilakukan Prof. Haedar adalah menyajikan pernyataan akademik yang bersifat referensial untuk memulai argumen utamanya yang justru hendak mengoreksi kesalahan kita selama ini dalam menggunakan term ‘radikal’, ‘radikalisme’, dan ‘deradikalisasi’.


Sesat Pikir Dua Penulis Siluman

Sebagai seorang akademisi yang ketika itu menerima penyematan gelar akademik tertinggi untuk menjadi guru besar, pernyataan Prof. Haedar tentu bukan berasal dari argumen yang tak berdasar. Secara hati-hati dan bertanggung jawab ia menuliskan referensi yang diacunya. Ketika menyebutkan Hizbut Tahrir (bukan Hizbut Tahrir Indonesia—HTI), Prof. Haedar sedang membahas sejumlah kelompok radikal sebagaimana dikemukakan intelektual Turki Ă–mer Taspinar sebagai kelompok yang melakukan gerakan bernuansa kekerasan (violent movement).

Prof. Haedar sama sekali tak menyebut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagaimana dituduhkan Nasrudin Joha, baik dalam makalah maupun pidatonya. Ia menyebut Hizbut Tahrir sebagai salah satu organisasi yang secara faktual dikategorikan sebagai kelompok radikal dalam berbagai referensi akademik, menyusul fakta bahwa Hizbut Tahrir memang tercatat terlibat melakukan upaya kudeta di sejumlah negara.

Mesir membubarkan Hizbut Tahir pada tahun 1974 lantaran diduga terlibat upaya kudeta dan penculikan. Di Suriah, organisasi ini dilarang lewat jalur ekstra-yudisial pada 1998 karena terbukti menyusun kekuatan bersenjata. Percobaan kudeta juga pernah dilakukan di Yordania pada pertengahan tahun 60-an. Fakta-fakta inilah yang membuat sejumlah riset akademik mengkategorikan Hizbut Tahrir sebagai salah satu kelompok radikal.

Namun, sebenarnya ketika Prof. Haedar menuliskan Hizbut Tahrir secara berurutan dalam kategori kelompok radikal bersama Al-Qaeda dan Jamaah Islamiyah, ia sebenarnya sedang menyusun argumen kritis dengan mengacu pada kategorisasi yang dilakukan John L. Esposito dan Iner Deyra (‘Islamophobia and Radicalization: Breeding Intolerance and Violence’, 2019). Kedua intelektual ini meyakini bahwa penyematan kata radikal lebih sering diikuti dengan bias islamofobia.

Di sini jelas sekali bahwa Agung Wisnuwardana dan Nasrudin Joha gagal faham pada maksud Prof. Haedar. Selain bahwa mereka terbaca sama sekali tidak familiar dengan cara bagaimana sebuah tulisan akademik membangun argumen ilmiahnya.

Maka ketika keduanya menuduh Prof. Haedar justru mengokohkan ‘framing’ Barat yang menyudutkan Islam, apalagi diikuti dengan penekanan bahwa Prof. Haedar memberi legitimasi pada narasi mendzholimi umat Islam sebagaimana dilakukan pemerintah, semua itu merupakan tuduhan serampangan yang berasal dari sesat pikir yang akut.

Nasrudin Joha bahkan memberikan pelabelan yang lebih parah. Ia melakukan insinuasi bahwa Prof. Haedar merupakan antek Barat yang menyudutkan umat Islam. Sambil berusaha mengutip ayat al-Quran di tempat yang salah, ia bahkan menuduh Prof. Haedar ‘memakan bangkai saudaranya sendiri’. Dengan alasan bahwa makalah dan pidato akademik Prof. Haedar tak melakukan mengkonfirmasi kepada HTI, yang sebetulnya sama sekali ‘nggak nyambung’ paling tidak dengan dua alasan.

Pertama, Prof. Haedar sama sekali tidak menyebut atau menyinggung Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) baik dalam makalah maupun pidatonya. Kedua, pengutipan yang dilakukan Joha sama sekali salah. Ia menyebut makalah Prof. Haedar sepanjang 54 halaman, padahal sebenarnya 84 halaman. Terbaca jelas bahwa Joha tidak memahami secara memadai argumen yang dibangun Prof. Haedar, bahkan jangan-jangan tidak membacanya secara utuh hingga tuntas.

Sejatinya baik tulisan Agung Wisnuwardana maupun Nasrudin Joha sama sekali tidak layak ditanggapi. Namun, penyesatan opini yang dilakukan keduanya belakangan terus disebarkan dan menimbulkan kesalahpahaman di sejumlah kalangan yang tidak bisa mengakses makalah Prof. Haedar secara utuh. Apalagi, di tengah era media sosial dan banjir informasi seperti saat ini, tulisan Agung dan Joha yang pendek bisa jadi lebih cepat tersebar dan dianggap kebenaran daripada makalah utuh Prof. Haedar yang berjumlah 84 halaman.


Memahami Pemikiran Sang Profesor

Di bagian akhir ini, sebagai upaya untuk melakukan pencerahan dan pelurusan penyesatan opini yang dilakukan Joha dan Agung terhadap Prof. Haedar Nashir, izinkan saya sedikit menjelaskan pokok argumen Prof. Haedar tentang moderasi Indonesia dan keindonesiaan sebagaimana disampaikan dalam pidato pengukuhan guru besar sosiologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Rabu (12/2) lalu. Hari itu saya mendengarkan secara utuh isi pidato Ketua Umum PP Muhammadiyah tersebut, juga membaca serta menelaah isi makalahnya hingga tuntas.

Pertama-tama, Prof. Haedar menyoal pelabelan kata ‘radikal’ dan ‘radikalisme’ yang sering dilakukan secara salah kaprah di tengah masyarakat. Apalagi jika upaya lebelisasi itu diiringi narasi yang berusaha menempatkan benar-salah secara diametral. Prof. Haedar terasa sangat keberatan dengan monopoli tafsir yang dilakukan pihak manapun—bahkan ketika itu dilakukan oleh negara sekalipun—sebab jika hal itu terjadi maka yang muncul adalah upaya melawan satu kutub ‘radikal’ dengan cara melahirkan radikalisme di kutub yang lain.

Di sinilah Prof. Haedar mengajukan keberatannya tentang istilah atau upaya ‘deradikalisasi’ atau ‘deradikalisme’. Baginya, deradikalisasi justru akan menciptakan relasi oposisional yang bersifat biner. Secara sosiologis, apa yang terjadi di Indonesia belakangan ini justru adalah munculnya radikalisme baru yang diawali oleh sikap perlawanan terhadap radikalisme di pihak yang lain. Jika ini terus dibiarkan, yang akan muncul di kemudian hari adalah konflik dan perpecahan.

Akhirnya, Prof. Haedar mengangajukan satu solusi untuk menghindari situasi tersebut. Ia mengajukan ‘moderasi Indonesia dan keindonesiaan’ untuk mengganti narasi deradikalisasi. Sebab, baginya, yang harus dilakukan justru adalah membawa masyarakat Indonesia kembali ke karakter aslinya yang moderat, yang ‘wasathiyah’, yang tengahan, sesuai dengan nilai-nilai yang sudah disepakati para pendiri bangsa dalam sebuah konsensus bersama yang diberi nama Pancasila.

Jika kita berhasil memahami argumen utama Prof. Haedar ini, sesungguhnya ia ingin menghentikan semua narasi yang selama ini justru sedikit banyak merugikan Islam—juga merugikan Indonesia. Seandainya kita berhenti menggunakan istilah ‘deradikalisasi’, dan menggantinya dengan istilah ‘moderasi’, sebagai ‘quick win’ ini akan mendorong masyarakat Indonesia untuk lebih guyub, toleran, bersatu dan damai.

Akhirnya, mari kita hindari serta lawan bersama narasi-narasi sesat dan menyesatkan sebagaimana dilakukan Agung Wisnuwardana dan Nasrudin Joha. Lagipula, kedua penulis ini tidak jelas rimbanya, mereka hanya menggunakan nama samaran untuk mengemukakan argumen yang seringkali provokatif dan tak berdasar. Bila polemik ini berlanjut, saya kira layak untuk kita terus persoalkan ke level yang lebih serius. Karena Agung dan Joha bukan hanya menyerang Prof. Haedar secara pribadi, tetapi juga telah menuliskan opini menyesatkan yang berpotensi memicu perpecahan.

Barangkali balada dua penulis siluman yang menyalahpahami satu guru besar ini pada awalnya terasa lucu dan menggelikan. Tetapi sejatinya mengganggu dan berbahaya jika tidak diluruskan.

Tabik.

FAHD PAHDEPIE – Intelektual muda Muhammadiyah

Monday, November 25, 2019

Seketika se isi kelas II-A hingga II-G berhamburan keluar di pagi itu. Tanpa komando, langsung memungut dedaunan yang jatuh karena dimakan usia. Beberapa sampah plastik bekas makanan kecil, juga nampak berada di antaranya.

Tahu kenapa kami, dari kelas II-A sampai II-G berhamburan keluar dan membersihkan halaman kelas? Karena dari kejauhan, nampak Pak Khalik. Kami memanggilnya Pak Helo.

Beliau berdiri di ruang depan ruang guru, menghadap ke lapangan yang dikelilingi kelas-kelas. Hanya dengan begitu, kami tanpa dikomando langsung bergerak. Pak Helo memang terkenal keras dan tanpa segan menampar.

Di ruangan, Pak Helo juga keras tapi disiplin. Hafalan sejarah, matapelajaran yang beliau ajarkan, harus benar-benar nyantol di otak kami. Dari situ, saya sendiri mengakui sangat menyukai sejarah setelah puluhan tahun dididik beliau.

Di kelas, saya masih ingat. Di antara tiga tempat duduk kami, ada dua orang yang membuat kegaduhan. Seketika, Pak Helo datang dan menampar mereka yang ribut, serta kami yang ada di dekatnya. Kenapa harus kami yang tak ribut ditampar juga? Saya mengerti kini. Kami punya tanggungjawab untuk mengingatkan, sebagai tetangga duduk terdekat.

Ah pelajaran itu.. Kini baru ku sadari..

H. Abdul Wahab namanya. Jenggot panjang dan tipis di dagunnya adalah ciri beliau. Itu mengingatkan pada sosok H. Agus Salim. Celananya juga cingkrang. Bukan, dia bukan guru agama. Beliau adalah guru matematika. Sebenarnya, matapelajaran yang tidak aku suka. Tapi di tangan beliau, tak bosan kami belajar itu.

Cara beliau mengajari matematika, benar-benar dari hati. Pak Wahab paham, tiga jam pelajaran itu membuat kami bosan. Maka saat melihat kebosanan kami, beliau mengalihkan dengan bercerita. Bercerita soal agama yang lebih sering. Ah inilah dakwah yang efektif. Beliau juga kadang bercerita soal sejarah, sejarah tempat kami bersekolah di SMPN 1 Madapangga, Kabupaten Bima NTB. Dulu sekolah ini bernama SMPN 2 Bolo.

Pak Tasrif. Dulu guru PPKN. Entah sekarang nama matapelajaran itu masih sama atau sudah diubah. Beliau mengajar saat kelas III SMP (Sekarang mungkin kelas 9). Cara belajarnya pun menarik. Membahas isu-isu kekinian. Saya masih terkenang. Saat itu, sedang proses Reformasi, sidang Istimewa MPR kalau tak salah. Sejak itu, ketertarikan saya pada dunia politik, terbentuk. Di kampus, politik menjadi bagian tak terpisahkan. Hingga kini bekerja.

Mereka adalah diantara sekian banyak guru kami di kampung, sebuah desa bernama Dena. Mereka mengajar dengan menambahkan nilai-nilai, yang kami pegang hingga kini. Walau dulu, fasilitas yang diajarkan ke kami terbilang minim. Buku-buku latihan kerja yang sudah bertahun-tahun, wajib dirawat untuk generasi di bawah kami. Entah kami generasi ke berapa sebagai pengguna buku lembar kegiatan itu.

Tapi nilai-nilai yang diajarkan mereka, kekal. Semoga beliau-beliau selalu dilimpahkan rezeki dan pahala, serta kesehatan. "Engkau patriot pahlawan bangsa tanpa tanda jasa" begitu bait terakhir lagu Hymne Guru.

Selamat Hari Guru 2019.

Sunday, November 17, 2019

Fahd Pahdepie (instagram)
Hari ini Muhammadiyah merayakan hari lahirnya yang ke 107 tahun. Izinkan saya bercerita untuk memahami apa sebenarnya yang sedang diperjuangkan oraganisasi ini? Mengapa ia hadir untuk memberikan pencerahan peradaban umat, mencerdaskan kehidupan bangsa? Mengapa KH Ahmad Dahlan adalah Sang Pencerah? Mengapa gerakan ini memperjuangkan Islam Berkemajuan?

Hierarki Realitas

Ada sebuah dongeng filsafat yang dikenal dengan sebutan alegori gua Plato. Tentang bagaimana manusia melihat realitas di sekelilingnya, memahami dan memaknai kebenaran, serta bagaimana membebaskan manusia dari belenggu kebodohan.

Melalui dongeng ini, Plato menggambarkan setidaknya empat tingkatan realitas. Yang pertama adalah orang-orang yang duduk menghadap ke dinding gua, seumur hidup tangan dan kaki mereka terpasung. Orang-orang ini melihat bayangan-bayangan di dinding gua itu dan menganggap bahwa bayangan-bayangan itulah realitas dan kebenaran.

Padahal, aneka bayangan itu dihasilkan dari benda-benda yang terpapar cahaya dari sebuah api unggun besar yang terdapat di belakang orang-orang yang terpasung tadi. Di antara api unggun dan orang-orang pasungan itu, ada sekelompok orang lain yang membawa benda-benda mirip wayang-wayangan.

Sayangnya ‘dalang-dalang’ ini tak bisa berkomunikasi dengan orang-orang pasungan tadi, mereka hanya bisa menganggap orang-orang pasungan itu bodoh karena mempercayai bayangan sebagai realitas bahkan kebenaran. Bagi mereka yang membawa wayang-wayangan, realitas adalah aneka benda yang mereka pegang. Namun, kaki orang-orang ini juga terikat, apalagi mereka takut melewati api unggun raksasa yang membatasi gerak mereka.

Nyatanya, di sebalik api unggun itu ada orang-orang lain yang, meski masih terikat kakinya, bisa mencapai mulut gua. Bagi orang-orang ini, ternyata ada cahaya yang lebih terang dari sekadar cahaya yang dihasilkan api unggun: Cahaya yang memancar dari mulut gua. “Betapa bodoh mereka yang percaya bahwa cahaya berasal dari api unggun!” Kata mereka.

Tapi sialnya orang-orang ini juga tak bisa pergi lebih jauh dari mulut gua itu, karena kaki mereka masih terantai. Sementara mereka belum bertemu orang-orang dari kelompok keempat: Orang-orang yang sudah berhasil keluar dari gua dan melihat realitas yang lebih kompleks. Di luar gua ternyata begitu indah. Ada langit, laut, gunung, bukit, sungai, burung-burung yang terbang, aneka binatang dan tumbuhan.

Kerja Pembebasan

Plato hanya bercerita sampai dimensi keempat, meski sebenarnya cerita masih bisa kita lanjutkan dengan sejumlah elaborasi. Bayangkan jika kita memasukkan unsur-unsur lain ke dalam cerita ini, ketika orang-orang yang berhasil keluar dari dalam gua itu berjalan-jalan dan ternyata mereka menemukan peradaban, teknologi, dan lainnya. Bahkan mereka bisa pergi ke luar angkasa!

Namun, alegori gua Plato ini cukup untuk kita pakai menggambarkan betapa realitas memiliki hierarkinya sendiri. Betapa pengetahuan dan pemahaman tentang kebenaran sangat ditentukan oleh hierarki realitas itu. Filsuf muslim Yahya Ibn Habash Suhrawardi bahkan membagi realitas ke dalam sepuluh tangga akal. Akal pertama hinggal akal kesepuluh atau akal kudus.

Bayangkan jika orang-orang yang telah berhasil keluar dari gua memberitahukan apa yang mereka lihat di luar gua kepada orang-orang di dalam gua? Apakah mereka bisa langsung mengerti dan percaya? Bayangkan jika orang di mulut gua memberi tahu kepada para dalang bahwa api unggun bukan sumber cahaya? Bayangkan jika orang-orang yang seumur hidupnya terpasung dan menghadap ke dinding gua diberi tahu bahwa bayangan yang mereka lihat setiap hari bukanlah kebenaran?

Filsuf Prancis Michel Foucault melihat bahwa perbedaan pengetahuan dan pemahaman ini erat hubungannya dengan pengaruh dan kekuasaan di dalam masyarakat. Mereka yang tahu lebih banyak cenderung lebih mudah mengatur dan menentukan banyak hal, sementara yang paling tahu sedikit adalah yang paling menderita. Masayarakat kemudian membentuk strukturnya sendiri berdasarkan akses dan relasi pengetahuan tadi, mereka yang terdidik ada di puncak piramida sosial sementara mereka yang bodoh tersungkur dan berdesak-desakan di dasar piramida itu.

Satu-satunya cara untuk membebaskan orang dari kutukan struktur sosial adalah dengan memberi mereka pendidikan. Agar orang bisa memanjat dari lantai dasar piramida sampai ke puncaknya. Sama seperti upaya membebaskan orang-orang di dalam gua Plato dari aneka rantai yang memasung, agar mereka bisa bergerak dari satu tangga realitas ke tangga yang lain untuk menemukan pencerahan di luar gua.

Karena cerita dari luar gua begitu memikat dan kisah dari lantai atas piramida sosial begitu menggiurkan, setiap orang ingin mendapatkan pencerahan dan akses pendidikan, bukan? Pengetahuan lantas menjadi komoditas yang bisa diperjualbelikan. Maka sekolah-sekolah dibuka agar orang bisa bebas dari pojokan gua sampai ke luar, agar mereka yang hampir mati terhimpit di lantai dasar piramida bisa naik ‘lift’ ke status sosial lain yang lebih tinggi.

Apakah benar semudah itu? Sayangnya tidak. Manusia didesain untuk bertahan hidup dan bersaing untuk egois mempertahankan posisi dan status sosialnya masing-masing. Sekolah-sekolah dan universitas tidak benar-benar didesain secara setara agar orang bisa terbebas dari kebodohan dan kemiskinannya. Apalagi dengan cara berpikir kapitalistik, sekolah didesain untuk memiliki tarif yang berbanding lurus dengan kualitas. Sekolah mahal akan menawarkan pendidikan terbaik, di saat yang sama sekolah yang murah menawarkan layanan dan fasilitas pendidikan seadanya.

Akhirnya, hierarki realitas dan struktur sosial justru dijaga dan dilanggengkan. Sekolah untuk orang di pojokan gua hanya akan menghasilkan lulusan yang paling jauh hanya bisa mengintip aktivitas para dalang. Universitas yang diselenggarakan oleh mereka yang berada di puncak piramida, kenyataannya tak bisa diakses dan dibayar oleh mereka yang berada di dasar piramida. Yang bodoh akan terus bodoh, yang miskin akan tetap miskin, begitu juga sebaliknya.

Gerakan Pencerahan

Hari ini Muhammadiyah merayakan hari lahirnya yang ke 107 tahun. Bagi saya, inilah cara terbaik untuk memahami KH. Ahmad Dahlan dan gerakan Muhammadiyah. Ahmad Dahlan muda adalah seorang progresif yang mendambakan pencerahan yang setara untuk semua orang. Baginya pengetahuan harus bisa diakses oleh semua pihak dan bahkan memberikan dampak sosial kemasyarakatan yang berarti, agar orang terbebaskan dari belenggu struktur.

Maka lihatlah ketika Ahmad Dahlan muda 107 tahun lalu, yang sudah melanglang buana di luar gua, memutuskan untuk kembali ke bagian paling dalam gua dan menawarkan pencerahan pengetahuan. Ia didik lagi anak-anak di kampung-kampung, ia dekati dengan penuh kesabaran, ia komunikasikan kepada mereka tentang dunia di luar gua dengan segala kemajuan peradabannya.

Melalui gerakan Muhammadiyah, Ahmad Dahlan juga ingin membongkar kutukan struktur sosial. Pendidikan harus bisa diakses semua pihak dari semua kalangan. Pendidikan harus bersifat egaliter dan progresif, memiliki semangat pembebasan. Inilah sebabnya mengapa corak gerakan Muhammadiyah berakar kuat pada teologi pembebasan yang diinspirasi oleh tafsir surat al-Ma’un.

Dalam 107 tahun, spirit inilah yang dibawa oleh Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, gerakan dakwah, gerakan pembaharuan (tajdid). Maka tak heran jika Muhammadiyah terus memberikan pencerahan dan dampak nyata bagi umat dan bangsa. Selama kiprahnya, Muhammadiyah dan Aisyiah telah membangun lebih dari 30.125 TK dan PAUD, 2.766 SD dan MI, 1.826 SMP dan MTs, 1.407 SMA dan MA sederajat, 165 perguruan tinggi, dan 50 SLB. Bayangkan berapa juta orang yang telah tercerahkan dan terbebas dari belenggu strukturnya?

Belum lagi jika kita melihat kiprah Muhammadiyah di bidang lain. Ada 583 rumah sakit dan klinik di seluruh Indonesia, 384 panti asuhan, 20.198 masjid dan mushala, serta masih banyak lagi. Ini baru berangkat dari tafsir kontekstual KH. Ahmad Dahlan terhadap surat Al-Ma’un saja. Bagaimana dan apa jadinya jika kita mengoperasionalisasikan tafsir dari seluruh ayat al-Quran? Di sanalah Muhammadiyah terus bergerak ke masa depan dengan spirit Islam Berkemajuan-nya.

Selamat milad ke-107 untuk Persyarikatan Muhammadiyah. Teruslah mencerahkan ummat dan bangsa!

FAHD PAHDEPIE
Kader Muhammadiyah


Monday, November 4, 2019

Mencintai Tidak Harus Memuji, tapi Mengkritik Adalah Bagian Dari Mencintai.
Oleh: Agus Rahmat

Prinsip dalam mengkritik ini, ditanamkan pada kami saat baru menjadi kader di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM Komisariat FISIP Universitas Muhammadiyah Malang. Dinamisnya organisasi itu membuat kritik-kritik tajam meluncur deras, tanpa malu-malu.
Kritik sejatinya adalah suplemen tambahan, atau bahkan suplemen pengingat. Dalam iklim demokrasi, tentu kritik menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dalam sistem politik dan kekuasaan, kritik pun harusnya menjadi bagian terpenting. Sebagai sebuah fungsi check and balance terhadap jalannya sebuah rezim.

Kritik akan membuka persoalan-persoalan, baik yang sengaja tersimpan rapi maupun yang tidak diketahui. Maka ketika kritik dirawat, terintegral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka secara tak langsung kita juga menjaga negara dari praktik korupsi hingga praktik otoritarian.

Membangun Oposisi
Oposisi (penyeimbang) yang kita kenal dalam sistem demokrasi, termasuk yang diterapkan di Indonesia tentu harus identik dengan kritik. Jangan mengaku oposisi kalau kritik saja tidak dilontarkan, mungkin begitu pemahamannya.

Komposisi antara koalisi dengan oposisi untuk pemerintahan lima tahun mendatang, kasat mata bisa kita lihat tidak berimbang. Di parlemen misalnya, di sana lebih dari 50 persen fraksi adalah pendukung pemerintah. Seperti Fraksi PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PPP dan yang masuk belakangan adalah Gerindra.  Sementara di luar pemerintahan tersisa Demokrat, PAN dan PKS.

Tentu jika mengandalkan tiga partai itu sebagai penyeimbang jalannya pemerintahan, rasanya tidak cukup. Pemerhati politik Indo Strategis Arif Nurul Iman mengatakan, tidak ada keseimbangan jika hanya partai itu yang menjadi oposisi atau penyeimbang.

Dengan kondisi demikian, rasanya tidak bisa juga kita hanya mengandalkan kekuatan oposisi yang minimalis tersebut. Perlu dibangun kesadaran publik, akan pentingnya nalar kritis terhadap jalannya pemerintahan. Disamping, kita juga harus kritis terhadap partai oposisi, jangan sampai hanya mengambil untung dengan momentum ini tanpa benar-benar berjuang dan kritis terhadap pemerintahan.
Melihat partisipasi politik masyarakat, rasanya sangat bisa membangun kesadaran kritis itu. Di tengah-tengah instrument politik yang tidak imbang seperti sekarang ini. Namun perlu diperhatikan, bahwa literasi politik kita tentu perlu diperdalam.

Beberapa kasus seperti hoaks, kebencian akut terhadap pribadi tertentu atau kelompok tertentu, rasanya tidak bisa dipungkiri lantaran literasi politik yang belum tuntas. Perbedaan pilihan, perdebatan politik elit, kadang terlalu kita bawa pada pilihan antara hitam dan putih. Padahal politik juga berbicara soal opsi yang beragam, dan kerap berubah sesuai dengan kepentingannya masing-masing.

Memahaminya hanya sebagai hitam dan putih, sehingga mengakibatkan terbentuknya friksi-friksi di tengah-tengah masyarakat. Sayangnya, friksi-friksi itu cenderung tidak sehat.
Akibatnya, partisipasi politik masyarakat bukan lagi soal substansi. Kebenaran politik yang mereka pahami kadang bersumber dari kabar bohong. Lalu dukungan fanatik, apalagi dicampur dengan dalil-dalil keagamaan.

Bukan Pemfitnah dan Pembenci
Polarisasi politik praktis pada pemilu presiden baik 2014 dan 2019, telah membawa kita pada pemahaman identitas demokrasi yang baru. Menguatnya politik agama, menguatnya kelompok politik di luar partai politik, hingga pada pemahaman demokrasi, membuat perubahan peta politik di Tanah Air.

Disadari atau tidak, kesadaran politik tidak lagi menjadi milik elit partai atau kelompok politik tertentu. Tetapi kesadaran itu muncul bahkan dari masyarakat yang awalnya apatis terhadapnya. Lahir menembus ruang-ruang privat masyarakat itu sendiri. Sehingga politik bukan saja menjadi pembicaraan di warung kopi, di gedung-gedung parlemen. Tetapi juga masuk dalam forum-forum keagamaan.

Politik semakin mampu menembus ruang-ruang private, lantaran didukung perkembangan teknologi. Akses informasi, akses analisis mengenai politik tidak perlu lagi harus membuka layar televisi yang menampilkan perdebatan atau analisa politik. Kadang analisa itu disebarkan melalui perangkat elektronik. Sebut saja lewat WhatsApp (WA) .

Penyebaran informasi yang sangat massif ini, suka atau tidak suka membuat partisipasi politik di tengah-tengah masyarakat semakin bergairah. Catatan Komisi Pemilihan Umum atau KPU, partisipasi pemilih pada pemilu 2019 mencapai puncaknya yakni 81 persen. Jumlah partisipasi ini terus meningkat dari pemilu-pemilu sebelumnya. Pada 2014, partisipasi pemilih untuk pemilu presiden mencapai 70 persen. Sementara di tahun yang sama untuk pemilu legislatifnya 75 persen.

Rasanya kita tidak bisa menghindar, meningkatnya partisipasi politik itu berbanding lurus dengan perkembangan teknologi. Penyebaran informasi, termasuk yang bersifat politik, begitu mudah. Media sosial seperti facebook hingga twitter, bukan saja menjadi ajang interaksi. Tetapi juga menjadi wadah bagi mereka yang memiliki oreantasi politik tertentu untuk menyebarkan paham politiknya.

Maka membangun jiwa kritis publik, rasanya tidak terlalu sulit karena hambatan-hambatan yang selama ini ada, bisa dihilangkan. Hanya yang menjadi catatan, partisipasi politik adalah politik kebangsaan, bukan politik kebencian yang membuat kita malah mundur jauh, bukan semakin maju dan matang.


Friday, September 20, 2019



Oleh: Agus Rahmat, penulis adalah orang biasa.

Politik kadang kala - bahkan bisa dibilang sering – dipersepsikan lebih praksis. Definisi ‘cara merebut/memperoleh/mempertahankan kekuasaan´ disematkan di dalamnya. Apalagi menyangkut politik pemilihan umum.

Maka, ketika politik lantas dipersepsikan seperti itu, kita tidak akan heran jika yang dominan muncul dan menjadi jualan utama dalam politik kekuasaan itu adalah personal politisinya. Politisi A harus menjadi pemimpin, politisi B harus menjadi bupati, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan tak jarang, keributan politik hingga merembet pada keributan sosial, berasal dari perdebatan, perselisihan akibat personal politisi tertentu.

Baik, kita memahami itu. Tapi saya tidak ingin terjebak pada personal, siapa yang layak memimpin Bima ke depan. Butuh yang baru atau melanjutkan yang sudah ada, bagi saya itu hal kesekian. Ada pilotnya tapi tidak tahu arah, percuma juga kan.

Kita bicara dalam konteks Bima, Dana Mbojo dalam lingkup yang lebih spesifik lagi. Jelang-jelang pemilu misalnya. Jagat massa, dari media sosial hingga obrolan warung kopi, akan hiruk pikuk soal si A yang layak jadi pemimpin. Kelompok penentangnya mengatakan, si B yang layak karena si A terbukti gagal. Datang lagi bak pahlawan kelompok lain, ini saya tawarkan alternatif C dia akan memenuhi keinginan kita. Dan seterusnya….

Berbicara Bima, tentu tidak akan pernah habisnya. Apalagi jika berbicara janji-janji politik, yang sering dan urung terlaksana. Sebab melaksanakan pembangunan, tentu harus menyesuaikan dengan anggaran daerah yang baik, tinggi. Mengharapkan pemerintah bisa membangun dari ujung ke ujung dengan anggaran yang pas-pasan, tentu juga tidak masuk akal.

Maka di sinilah perlunya kita memahami politik anggaran. Berapa besar sih APBD Kabupaten Bima itu? Dari sekian miliar rupiah, berapa alokasi untuk infrastruktur, pendidikan, kesejahteraan sosial? Atau lebih banyak anggaran itu untuk belanja pegawai? Kalau yang terakhir jawabannya, maka berharap kue pembangunan sampai ke masyarakat secara merata, rasanya susah.

Membicarakan politik anggaran saja, akan membutuhkan energi yang tidak sedikit. Melakukan reformasi politik anggaran, tentu juga akan membutuhkan perjuangan dan pengorbanan yang tidak mudah. Kenapa? Jika mayoritas anggaran (APBD) hanya untuk belanja pegawai, dan diubah pada fokus alokasi untuk pendidikan, maka sektor yang lama itu mau tidak mau akan terbengkalai. Tapi bisakah pemimpin melakukan itu? Bagi saya, masyarakatlah yang harus mendorongnya.

Masih dengan contoh di atas, bahwa alokasi anggaran (APBD) lebih fokus ke belanja pegawai. Lalu, ini misalnya, karena tuntutan masyarakat mengharuskan pemimpin itu fokus ke pendidikan, maka politik anggaran dialihkan dan difokuskan ke sana.

Apa saja yang bisa dilakukan dengan fokus itu? Tentu kita akan berbicara lebih teknis pada point-point mata anggarannya. Seperti, pemerintah daerah menggaji guru ngaji, geliat kelompok belajar dimasifkan dan difasilitasi pemerintah, ruang-ruang baca disediakan. Anggarannya, dari anggaran pemerintah yang dialokasikan tadi. Ini contoh kita berbicara soal politik anggaran. Saya tidak ingin masuk jauh ke teorinya.

Jika membedah semuanya, rasanya kita tidak akan habis dalam berlembar-lembar halaman kertas….
Maka, bagi saya, marilah kita berperang ide dan gagasan. Bukan sekedar mengunggulkan personal dengan beragam bunga-bunganya, embel-embelnya, tapi miskin solusi. Bima membutuhkan solusi yang baik, bukan menebar ketidaksukaan pada lawan dengan menjatuhkan personal orang.

Apalagi dengan kata-kata yang rasanya tidak pantas bagi dou Mbojo mengutarakan itu. Buat apa tumpah darah, hilang persahabatan, putus silaturahim hanya demi menjagokan calon yang diusung tetapi tidak ada visi, misi, dan terobosan konkrit dalam membangun dana ro rasa nya!?

Wallahualam.

Fastabiqul khairat


Friday, September 13, 2019


POJOKITA - Komisi III DPR, telah merampungkan fit and proper test terhadap 10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan Presiden Joko Widodo.

Dari 10 nama, telah dipilih 5 nama untuk memimpin komisi antirasuah itu untuk 4 tahun mendatang. Irjen Polisi Firli Bahuri, meraih suara tertinggi dan menjadi Ketua KPK periode 2019-2023.

Berikut, perolehan suara hasil voting Komisi III DPR:

1. Firli Bahuri: 56 suara
2. Nurul Ghufron: 51 suara
3. Lili Pintauli Siregar: 44 suara
4. Alexander Marwata: 53 suara
5. Nawawi Pamolango: 50 suara.

Di tengah-tengah pro dan kontra mengenai pimpinan KPK ini, perlu kita mendengar pandanga-pandangan untuk komisi ke depannya. Berikut pandangan Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 Fahri Hamzah, yang disadur dari akun twitter miliknya.

Fahri memang selama ini, dikenal sangat getol berbicara mengenai pemberantasan korupsi hingga kritik-kritik tajamnya mengenai KPK. Berikut sedikit pandangan dia:

Selamat Kepada Pimpinan KPK yang baru. Kerja besar menunggu. Kembali pada pangkuan pertiwi, kembali pada konstitusi dan hukum.  Hentikan segala kegiatan politik dan penggalangan intelijen. Bekerjalah sistematis dengan penguatan Kordinasi, supervisi dan Monitoring. Sukses!

Saya usulkan pimpinan @KPK_RI yg sekarang segera demisioner. Pegawai KPK harus kembali bekerja profesional. Hentikan demonstrasi. Renungkan kembali makna bekerja untuk negara. Kalian Bukan LSM. Konsepnya beda. Tapi yg mau kembali LSM sikahkan mengundurkan diri hari ini juga.

Sebagai lembaga independen, @KPK_RI harus dibersihkan dari kerja politik. Atas nama apapun. Politik hukum KPK adalah politik hukum negara yang diamanahkan konstitusi sebagai “negara hukum yang demokratis”.  Mari kita beri kepercayaan pada pimpinan baru sambil kita awasi.

Negara harus kembali normal, UU darurat tidak boleh diberi ruang kembali. Suasana perang hentikan! Ini masa bersatu, konsolidasikan kekuatan untuk membangun negara yang damai dan tenang. Kalau ada perbedaan pendapat antar lembaga selesaikan dengan Kordinasi bukan demonstrasi.

Semua Kedaruratan yang dibuat sepihak oleh negara biasanya bikin ribut sendiri. Sebab ada aliran uang untuk bikin keributan. Sudahlah, negara harus terkonsolidasi. Hormati kerja masing2 jangan menebar perasaan tidak tenang sehingga negara lamban dan tidak berani ambil keputusan.

Tantangan besar menghadang kita. Ke depan, @KPK_RI dengan fungsi supernya yang tidak hilang harus mengutamakan kerja konsolidasi, supervisi dan monitoring.  Jangan percaya bahwa korupsi di Indoensia tidak bisa dihentikan. Itu bohong dan omong kosong. Tertibkan itu!

Negara kita negara yang didirikan oleh orang2 hebat, para pejuang, ulama dan cendikiawan kelas dunia. Lebih jauh, negara ini warisan yang tiada tara, Karunia Allah yang maha kuasa. Jangan rendah diri dan jangan terus merasa kalah. Lawan segala perasan tidak mampu.

Komisioner @KPK_RI itu adalah “wakil presiden ke-2”. Ini kesimpulan saya. Kuat sekali mereka. Aksesnya ke semua lembaga. Maka, duduklah bersama, semua lembaga: eksekutif, legislatif, judikatif. Bikinlah Sistem Integritas Nasional yang kuat. Semua orang ingin jadi orang baik.

Bergaul lah secara fleksibel. Jangan sok suci mentang2 bisa nyadap dan mengetahui dosa2 tersembunyi. Hentikan kegiatan bawah tanah itu! Itu dosa besar.  Hadapilah bangsamu dengan senyum. Percayalah manusia sama saja. Iblis sedikit, malaikat sedikit. Manusia yang banyak.

Inilah pesanku kepada pimpina KPK yg baru dan kepada pegawai KPK.  Pegawai 
@KPK_RI berbanggalah kalian bekerja di tenpat itu. Selamat bekerja KPK, semoga Allah melindungi kalian dan semoga Allah menjayakan bangsa INDONESIA.  Mari maju ke depan. Hadapi tantangan zaman. Merdeka!

Friday, August 2, 2019



Kamis malam 1 Agustus 2019, Baiq Nuril tentu kaget bercampur haru. Bagiamana tidak, di malam itu ia mendapat kabar yang mengejutkan sekaligus bisa membuatnya menangis bangga. Ia diundang ke Istana untuk bertemu Presiden Joko Widodo.

Jumat pagi sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia tengah, ia terbang dari Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, Lombok NTB.

Belum kering tangisnya, saat akhirnya DPR dalam sidang paripurnanya 25 Juli 2019 menyetujui pertimbangan Presiden untuk memberikan amnesti ke Baiq Nuril. Tangisnya pecah. Dan kini, setelah Keputusan Presiden atau Keppres amnesti dia resmi dikeluarkan pada 27 Juli 2019, sudah langsung diajak bertemu oleh Presiden.

Berbaju putih dan berkerudug merah, wajah ceria Baiq Nuril terlihat jelas ketika menaiki tangga Istana Bogor, sore sekitar pukul 15.08 WIB. Senyumnya terpancar saat melewati barisan wartawan. Sejenak, ia menunggu di ruang tunggu sebelum masuk ke Ruang Kerja Presiden Jokowi, yang telah menantinya.

Ruang kerja yang biasa menerima tamu negara itu, kali ini kedatangan seorang warga biasa dari Lombok NTB, yang sempat mencuri perhatian masyarakat atas kasus yang menimpanya. Dihukum enam bulan penjara dan denda Rp500 juta potong masa tahanan, karena jeratan UU ITE. Padahal, dia adalah korban dari kekerasan seksual.

“Saya gugup,” begitu kata mantan pegawai di SMAN 7 Mataram itu.

Masuk ke ruangan dan sempat menyalami Jokowi, Nuril memang tampak gugup. Ada Mensesneg Pratikno dan Menkumham Yasonna H Laoly. Presiden Jokowi memulai percakapan, menanyakan kabarnya. Nuril tidak banyak bicara. Bahkan ia sempat keliru begitu ditanya oleh Presiden soal jarak dari rumahnya di Lombok Tengah dengan bandara.

Memegang sebuah map putih berisi Keppres Nomor 24 tahun 2019 tentang Pemberian Amnesti, Nuril tak kuasa menahan haru. Ia sesekali tersendat dalam berbicaranya. Air matanya ingin tumpah, tapi coba dia tahan.

“Saya Cuma bilang terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden yang dengan senang hati beliau mau menerima saya di Istana Bogor ini. Dan saya sangat bangga punya Presiden seperti Bapak Jokowi. Karena saya cuma rakyat biasa,” ujar Nuril.

Tidak banyak yang bisa ia sampaikan uneg-uneg ke Jokowi. Padahal keinginannya adalah agar negara membentuk semacam lembaga di setiap daerah, untuk menerima pengaduan kasus serupa dirinya. Agar para korban, tidak takut dan berani bersuara. Nuril mengakui ia gugup. Karena gugup itu, keinginannya tersebut tidak bisa tersampaikan.

“Mungkin karena saya gugup, jadinya saya cuma bisa bilang terima kasih atas perhatiannya sampai saya diberikan amnesty dan tidak banyak yang saya (sampaikan),”.


Wednesday, July 31, 2019




Kamis pagi, 1 Agustus 2019, aroma-aroma Hari Ulang Tahun (HUT) RI sudah mulai terasa. Ditandai dengan Membatik Kemerdekaan, sebuah acara yang dihadiri Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana.

Acara yang digelar di Stasiun MRT Bundaran HI itu, sebagai rangkaian awal Bulan Kemerdekaan, yang memeriahkan HUT ke-74 RI.

Jam masih menunjukkan 08.48 WIB. Tetapi Pak Jokowi dan Ibu Iriana, sudah tiba. Lebih cepat dari jadwal, yakni 09.00 WIB. Ya kadang begitu kalau beliau. Bisa lebih cepat, atau kadang molor hingga berjam-jam.

Pak Jokowi seperti biasa, berbaju kerah warna putih. Sementara Bu Iriana lebih necis dengan tampilan baju putih dan bawahan berbatik biru. Nampak lebih casual dengan balutan shal berwarna sama.

salah seorang pembatik (dok pribadi)
Keduanya kemudian berjalan, menuju tempat yang disiapkan untuk membatik. Pak Jokowi nampak lebih serius, sementara Bu Iriana lebih luwes ketika menggoreskan canting batik ke kain.
“Motif Garuda Nusantara, Gurdo,” kata Jokowi.

Ada 74 pembatik, dengan panjang arena membantik 74 meter. Jumlah dan panjang pembatik itu, menandakan tahun kelahiran republik ini, yaitu 74 tahun. Apa harapan Jokowi dengan batik ini?

“Kita berharap warisan pusaka batik ini yang sudah tercatat di UNESCO bisa menjadi sebuah brand Indonesia di kancah internasional dan kita harapkan juga generasi pembatik-pembatik, dari angkatan dewasa ke angkatan remaja, anak-anak, semua teregenerasi dengan baik. Saya harapkan batik semakin bisa dikembangkan sebagai sebuah brand Indonesia,” jelasnya.


Seperti biasa, tidak akan cukup bagi wartawan jika hanya bertanya satu tema saja. Usai soal batik itu, berondong pertanyaan mengudara, dan akhirnya terdengar soal kapan Peraturan Presiden atau Perpres tentang mobil listrik diteken.

Jokowi menjelaskan berbagai hal yang ditanyakan, tidak cuma soal batik (dok. pribadi)
Normatif beliau menjawab menunggu masuk ke mejanya. Hingga pernyataan Pak Jokowi mengarah ke polusi udara dimana salah satu cara mengatasinya adalah dengan pengembangan mobil listrik. “Saya lihat ke depan semua negara mengarah ke sana semuanya, nggak polusi dan penggunaan bahan bakar non-fosil, arahnya ke sana,”.


Pernyataan itu menyulur pertanyaan lanjutan wartawan mengenai polusi Jakarta. Selama lebih sepekan ini, persoalan polusi di Ibu Kota ini terus diangkat. Tingkat polusi bahkan sudah disebut sebagai yang terburuk di dunia. Awan pekat dan terlihat kotor, sudah banyak diunggah di media sosial sebagai gambaran kalau udara Jakarta benar-benar kotor dan buruk.

Warga menyambut Jokowi di Stasiun MRT Bundaran HI (dok. pribadi)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, menjadi sasaran empuk kritikan, risiko pemimpin. Banjir pun, pasti gubernurnya yang akan dikritik hingga dicaci maki. Demokrasi khas ala Indonesia sepertinya.

Nah, pengembangan kendaraan berbasis listrik ini, menurut Jokowi adalah solusi efektif dalam mengatasi masalah polusi Ibu Kota. Tak pelak melihat kondisi ini, Pak Jokowi mengaku turun tangan juga, dan berkoordinasi dengan Pak Anies.

“Nanti akan saya sampaikan ke gubernur, bus-bus listrik dan taksi listrik, sepeda motor yang sudah kita bisa produksi mulai listrik, skemanya seperti apa terserah gubernur. Apakah lewat electronic road pricing (ERP) yang segera dimulai sehingga orang mau tidak mau masuk ke transportasi umum missal,” begitu kata Pak Jokowi.


Sunday, July 28, 2019

Harta Tahta Berita? Bagian belakang dari kaos jurnalis yang dibuat @kaosjurnalis 
"Mana beritanya? Sudah siang nih?" pesan dari redaktur  di grup WA kantor, terpampang jelas. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 10.00 WIB. 

"Bisa naikkan berita ini nggak? 'aman' lah," pesan pribadi masuk, tertera nama dan foto di kontak WA yang sudah dikenal. 

"Anda nulis berita ini? Saya tak pernah berbicara demikian!," seorang narasumber, memprotes judul berita yang menurutnya tidak sesuai. 

"Sayang, kamu main HP melulu? kan lagi sama aku. Ngetik berita lagi?". Sang pacar judes melihat kita tak mengangkat kepala dari layar smartphone di tengah remang-remang taman kota di Ibukota.

Banyak ungkapan-ungkapan lain, yang menunjukkan bahwa kata 'berita' adalah bagian terpenting dari wartawan. Di manapun, kapanpun, berita adalah nomor wahid. 

Maka jangan heran, kalau melihat wartawan sedang serius melihat layar smartphone, sebenarnya antara dua. Ia membaca berita atau mengetik berita. 

"Harta, Tahta dan Wanita" adalah tiga kata yang selalu disematkan pada orang-orang dalam mengejar kenikmatan dunia. Rasanya semua akan mencari itu. 

Bagi wartawan, harta tentu saja dicari. Namun sebagian mengatakan "kalau mau kaya jangan jadi wartawan". Setiap manusia, sudah pasti akan mengejar harta. Tentu dengan trik yang berbeda-beda. Tapi tak jarang juga mengejarnya tanpa mempedulikan hak-hak orang lain.

Tahta bagi dunia wartawan, bisa saja diibaratkan jabatan di lingkungan kerja, keredaksian. Tapi rasanya, banyak juga yang enggan mengejar jabatan itu. "Aduh gue mau dikantorin nih, gimana dong", keluh seorang teman. Dikantorin sebenarnya otomatis dia naik pangkat, menjadi editor atau asisten redaktur. 

Namun, banyak yang mengatakan dunia wartawan adalah lapangan. Ketika sudah terbiasa dengan kerja lapangan, lalu tiba-tiba kerja di balik meja di dalam kantor, rasanya ada perubahan 180 derajat. Dunia lapangan adalah ketidak teraturan. Mulai dari jam kerja, makan, hingga tidur sekalipun. Sementara dunia kantor adalah keteraturan, masuk jam berapa, pulang jam berapa dan seterusnya.

Berita. Ini yang harus dikejar, akan terus dikejar-kejar, tanpa mengenal kita sedang berlibur, beristirahat, atau sedang asyik bersama sang kekasih pujaan hati. 

Kadang karena sudah mendarah daging (lebay ya hahaha), mengetik berita akan selalu dilakukan jika menemukan momentumnya. Saat asyik berkendara, ada peristiwa kecelakaan, naluri mengetik langsung jalan. 

Ketika berlibur, melihat pemandangan yang indah, naluri menulis berita langsung muncul. Berita dalam bentuk soft, feature, bukan hardnews. 

Aktivitas saya ini juga, bukankah naluri menulis berita?! 


Di Manapun Jadi Berita

Handhpone atau laptop dan sejenisnya, adalah bagian yang tak bisa terpisahkan dari wartawan. Gara-gara berita, kadang bisa menjadi asosial. Benarkah? Begini penjelasannya:

Ketika seorang wartawan berjalan, atau duduk bersama teman-teman atau saudaranya, lalu ada peristiwa atau pernyataan dari narasumber terpercaya yang mengharuskan ia membuat berita, maka ia akan bergelut di depan layar smartphone miliknya. 

Asosial bukan arti yang sebenarnya. Bukan berarti dia anti-sosial. Karena wartawan adalah seorang yang harus pintar bersosial. Dia dituntut untuk mampu mengenali dan memahami lingkungan tempat ia dimana ditugaskan. 

Kan saya libur? Sejak kapan ada kata libur dalam membuat berita? 

"Saya lagi liburan," atau "Saya lagi di pinggir jalan", bukan alasan untuk tidak membuat berita. Apalagi sebagai wartawan yang bekerja dalam dunia yang serba cepat, online.

Berikan wartawan ruang, space, di manapun, maka anda akan melihat wartawan bekerja. Di tempat teduh ber-AC? Alhamdulillah. Di pinggir jalan? Ayo ayo saja, kenapa tidak. 

Mengetik di pinggir trotoar di kawasan Menteng Jakarta
dalam acara pembubaran TKN
Pada suatu acara Presiden RI di ICE BSD beberapa tahun lalu, puluhan wartawan menunggu wawancara todong alias doorstop. Karena masih lumayan lama, jadilah ramai-ramai wartawan duduk selonjoran di lantai. 

Aneh? Yang jelas banyak mata memandang, dan mungkin mereka berbisik ke temannya, "Lihat mereka, duduk di sembarang tempat,". Yang berbisik itu adalah mereka menggunakan batik yang harganya di atas Rp1 juta. Area itu memang bukan tempat duduk, karena tempat orang berlalu lalang. Kadang ingin bilang, jangankan di tempat bersih seperti ini, bahkan di pinggir jalan raya pun, jadi tempat untuk duduk.

Untung pak PM-nya tak melarang kap mobilnya buat mengetik
Beberapa orang, nampaknya dari luar negeri, memilih berfoto dengan menampilkan baground wartawan yang duduk selonjoran menunggu Presiden keluar untuk diwawancara todong. 

Seorang teman juga pernah menulis berita di tempat dan waktu yang terbilang ekstrim. Dia telat bangun, sementara agenda pagi, pukul 09.00 WIB. Jam segitu tentu sangat pagi, karena juga harus bergelut dengan macetnya Ibukota. 

Dia baru jalan, saat agenda itu baru mulai. Dengan berbekal sedikit pernyataan dari narasumber yang diperoleh dari teman yang hadir duluan, ia mengetik berita. Tapi mengetik di jalan, sembari mengendarai motor seorang diri. 

"Pas macet gue sempatin ngetik. Di lampu merah (traffic light maksudnya) gue lanjutin,".


Friday, July 12, 2019




Sinetron Keluarga Cemara, begitu populer di akhir tahun 1990-an. Ia mulai tayang pada 1996. Sosok Abah dan Emak, serta anak-anaknya, menyentuh hati masyarakat Indonesia.

Sejak tidak tampil lagi sebagai sinetron, pada 2019 Keluarga Cemara kembali hadir, namun dalam format film. Tentu Abah dan Emak tetap menjadi simbol penting dari film yang tayang di bioskop itu.
Abah diperankan oleh Ringgo Agus Rahman, sementara Emak diperankan oleh Nirina Zubir. Penampilan apik mereka di bioskop-bioskop, mampu membawa film ini dalam deretan terlaris.

Dalam versi film itu, Abah awalnya adalah seorang pengembang di kota, Jakarta. Namun seluruh hartanya hilang dalam sekejap, akibat bangkrut. Ia ditipu. Bahkan untuk menghadirkan sisi dramatisnya, kebangkrutan itu timbul di hari ulang tahun anak pertamanya.

Singkat cerita (karena bisa ditonton sendiri ya, hehehe) Abah dan Emak kemudian memilih mengungsi ke desa. Rumah tua dan tidak terawat. Hanya itu yang bisa mereka gunakan dengan kondisi keuangan yang tidak mencukupi untuk menyewa rumah di kota besar. Itu adalah warisan terakhir.

Dari sinilah mulai pertarungan konflik. Terutama anak-anak Abah dan Emak. Mereka harus bisa tampil sebagai orang yang tidak mampu. Padahal, sejak mereka lahir hingga bersekolah, fasilitas dan kekayaan sudah mereka peroleh.

Abah pun harus menyesuaikan diri. Sebagai bos property, kini ia harus menjadi pegawai. Bahkan, buruh kasar. Menjadi kuli bangunan, ia lakoni. Hingga akhirnya menjadi tukang ojek.
Riak-riak konflik seperti itu dalam rumah tangga, akan selalu ada. Bagi siapapun yang sudah atau akan dan sedang mengarungi kehidupan dalam keluarga kecil. Terpenting, bagaimana menyikapinya. 

Tetapi, bagaimana kalau keluarga itu jauh lebih besar? Bukan hanya orangtua dan anak-anaknya? Tetapi hingga ke cucu dan cicitnya? Adakah keluarga besar seperti itu tetapi mampu menjaga kekompakan, memanagemen konflik dengan baik dan merawat kebersamaan?

Jawabannya ADA! 
(cek keseruannya di link ini: Liburan Asyik Keluarga Zekoso) juga (Link; Tempat Liburan Asyik Keluarga)

Sebagian Keluarga Zekoso, ikut berpartisipasi
dalam acara pernikahan salah satu keluarga.
Ya, namanya Keluarga Zekoso. Zekoso adalah penggabungan dua kakak-beradik. Yakni (alm) H.Djakariah dan (alm) H.Mansyur. Kedua lelaki itu berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Tepatnya di salah satu desa, yakni Desa Dena.Keduanya bukan berasal dari orang kaya seperti Abah dan Emak. 

Tetapi mereka hanya seorang petani miskin di desa terpencil itu. Mereka memiliki anak-anak. Berpendidikan tinggi, adalah dorongan utama dari kedua orang itu untuk anak-anaknya.

Tidak salah. Anak-anak mereka kemudian menempuh pendidikan yang tinggi, walau dengan susah payah. Susah untuk mendapatkan biaya, dan susah karena fasilitas pendidikan zaman dulu, apalagi di daerah terpencil. Tidak seperti di kota yang begitu mudah diperoleh.

Anak-anak dari mereka berdua, merantau ke Ibukota. Mereka mengabdi di Jakarta dan sekitarnya. Beragam profesi, pelukis, wiraswasta, guru, hingga pegawai pemerintahan. Di Ibukota yang katanya lebih kejam dari ibu tiri itu, anak-anak mereka ini menghuni wilayah yang berbeda-beda, berpencar-pencar, tidak seperti Abah dan Emak yang satu rumah.

Singkat cerita, anak-anak H.Djakariah dan H.Mansyur itu tumbuh. Berkeluarga, memiliki anak, dan saban waktu berkumpul bersama, sebagai satu keluarga dari darah dan rahim yang sama, dari satu rumpun pada kakek-buyut yang sama.

Makin besarnya Keluarga Zekoso ini, kedua orang itu (H.Djakariah dan H.Mansyur) menjelma menjadi kakek, hingga buyut dan entah apa namanya setelah itu. Karena semakin besar keluarga ini, maka muncullah inisiatif membuat arisan keluarga.

"Arisan pertama itu dimulai tahun 1985," ujar H.Yunus H.Djakariah. Beliau adalah kakak tertua dari Keluarga Zekoso yang ada di Jakarta. Sebagian memilih tetap di kampung halaman, Desa Dena, Bima.

Rentan 1985 hingga 2019 ini, arisan sebagai wadah berkumpul rutin tiap bulan itu tetap berjalan. Tidak pernah berhenti sedikit pun. Dan anggota inti, yakni dari Keluarga Zekoso, tetap eksis di dalamnya.Cucu-cucu dari H.Djakariah dan H.Mansyur, bahkan kini sudah berkeluarga, memiliki anak keturunan. Artinya, Keluarga Zekoso saat ini sudah berada di generasi ketiga. Bayangkan betapa besarnya.

Mungkin banyak keluarga yang sudah pada generasi ketiga, keempat atau seterusnya. Tetapi, adakah yang bisa tetap bersama dalam satu wadah berkumpul yang rutin?

Arisan yang dirintis sejak 1985, adalah wadah utama dalam berkumpul. Tentu hubungan kekeluargaan di luar urusan arisan, juga tetap terjalin bahkan jauh lebih akrab juga.

Arisan Bukan Oreantasi Uang
Cara berpikir kebanyakan orang, bahwa arisan adalah salah satu upaya dalam mendapatkan kapital, uang. Ya, itu bisa dimaklumi dan paham mindstream adalah demikian. Tapi tidak untuk arisan Keluarga Zekoso.

Uang arisan memang dan pasti diperoleh. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Maka arisan ini tidak dikocok, tetapi diatur penjadwalannya. Bulan ini misalnya siapa yang dapat, bulan depan siapa. Perputarannya bahkan sampai dua tahun. Saking besarnya keluarga ini.

Bagi yang butuh di tengah-tengah perjalanan arisan, bisa bertukar dengan yang lain. Misalnya, karena dia butuh untuk bayar kuliah atau sedang membangun rumah, sementara jadwal dia masih berbulan-bulan lagi, maka ia bisa bertukar dengan keluarga yang mendapat jatah di bulan terdekat. Begitu seterusnya.

Oreantasi utama dari arisan Zekoso adalah kekeluargaan. Berkumpul sebagai sesama Keluarga Zekoso, itu yang utama. Karena tuan rumah bergilir, di tempat yang mendapatkan jatah pada bulan itu.

Millenial di Zekoso harus dirawat
Arisan Keluarga Zekoso, juga tidak semata-mata selesai dapat uang langsung pulang, tidak. Akan ada pembicaraan-pembicaraan lain yang dilakukan. 

Terutama jika ada agenda keluarga, seperti pernikahan atau yang lainnya. Maka bukan sekedar arisan tapi juga bermusyawarah untuk agenda itu. Jika hanya ingin beroreantasi pada mendapatkan uang, anda salah tempat kalau hadir di Keluarga Zekoso!!

Rasanya tidak ada di dunia ini, sebuah arisan keluarga yang bisa membawa keluarga besarnya hangout (biar kerena dikit) ke villa. 
Diantara generasi ketiga Zekoso

Bahkan, tidak hanya satu villa yang disewa. Berapa uang patungannya? Nothing alias tidak ada. Anggota Keluarga Zekoso tinggal datang ke lokasi, makan dan tidur gratis. Dari mana ongkosnya? Silahkan pembaca cari tahu jika penasaran dengan ini.

Pada 2017, bahkan Keluarga Zekoso berhasil membuat program mudik alias pulang kampung ke Bima NTB. Program ini dinamakan lamba rasa (menyambangi kampung halaman). Sebab ada anggota keluarga yang belum pernah ke sana, atau bahkan puluhan tahun tidak menginjakkan kaki lagi ke kampung kakek buyutnya.

Dengan program itu, mereka bisa pulang kampung di saat Idul Fitri.Pasti mahal? Tentu tidak. Bahkan, bisa menghemat 50 persen lebih anggaran kalau pulang mandiri. Meskipun menggunakan bus dan memakan waktu hingga 3 hari, tetapi di situlah makna kekeluargaannya. Bukan soal ongkos yang murah meriah saja.

Tapi tak apa kita kupas sedikit soal ongkos. Ongkos yang kurang 50 persen dari harga normal kalau pulang ke Bima, ditambah dengan konsumsi gratis selama perjalanan. Lalu, keunggulan lainnya adalah di dalam bus satu keluarga semua sehingga kita bebas bertukar, bahkan tidur di lorong bus pun bisa. Rasanya, susah mendapatkan keluarga besar yang sudah sampai generasi ketiga, untuk tetap akur dan mampu membangun kebersamaan tanpa oreantasi materi. Mampu bergotong royong dengan pemahaman bahwa 'Dia adalah keluarga kita', 'Kami adalah keluarga harus saling menolong', kami dan kami, bukan ke-aku-an sebagai sikap individualisme.

Konflik
Rasanya agak angker kalau kita mendengar satu kata ini. Tetapi, dimanapun, dalam komunitas apapun, konflik pasti akan selalu muncul. Seperti tadi, Keluarga Cemara yang tergolong kecil dibandingkan Keluarga Zekoso karena hanya Abah, Emak dan anak-anaknya saja ada konfliknya. 

Menyatu sebagai bagian yang tak terpisahkan 
Apalagi Keluarga Zekoso yang tiga turunan ini.Tapi harus kita sadari, konflik bukan sesuatu yang perlu disembunyikan. Tapi tidak bisa dibiarkan juga. Yang paling benar adalah mengurai konflik dan mencarikan solusinya. Artinya, managemen konflik.

Dalam perkumpulan, organisasi, hingga perusahaan sebesar apapun, pasti akan ketemu konflik, apakah itu skalanya besar atau kecil. Indonesia sebagai negara besar dengan beragam suku, agama dan budaya, juga tidak terlepas dari konflik.

Namun, selama konflik itu tidak sampai merusak rumah besarnya, itu berarti masih pada level terkendali dan managemen konfliknya bisa dibilang berjalan dengan baik.

Sebagian perempuan Zekoso 

Keluarga Zekoso bukan berarti tidak ada konflik. Ada, dan bahkan riak-riak itu tanpa disadari muncul seketika. Kadang muncul ke permukaan dan meletus, setelah terendus-endus di bawah, dari pribadi-pribadi. Terlebih perselisihan itu menyangkut rasa, menyangkut hati, bahkan prasangka-prasangka. 

Kadang dari sinilah timbul konflik yang membesar. Sebuah prasangka yang terus dirawat dipelihara, dan endapannya bisa menjadi lahar yang jika keluar susah untuk ditutup kembali. Walau kadang, prasangka itu tidak benar, salah kaprah, atau sebenarnya bisa diurai hingga kemudian diselesaikan dengan segera.

Riak-riak itu sebenarnya bisa menjadi sumber perpecahan yang dahsyat. Bisa menghancur leburkan rumah besarnya, jika semua yang menanam prasangka itu memilih menutup diri.
Bisa membuyarkan Keluarga Zekoso jika tidak ada yang menjadi penengah, atau setidaknya ada pihak-pihak yang bisa menahan diri, tidak ikut terlibat dalam kubu-kubu yang berkonflik.

Lempar-lempar happy
Toh, di tengah riak-riak konflik itu, Keluarga Zekoso masih full team jika berkumpul untuk arisan keluarga. Bahkan, saat hangout dua hari di kawasan Sentul Bogor beberapa pekan lalu. Artinya, konflik itu masih bisa di-managemen dengan baik, karena tidak merusak rumah besarnya yakni Keluarga Zekoso.

Tidak mudah untuk mempertahankan ini. Di tengah-tengah jiwa sosial yang mulai meredup seperti di kota-kota besar, Keluarga Zekoso masih bisa mempertahankan kekeluargaan yang berasaskan gotong royong dan sebagai satu keluarga itu.

Keluarga Gotong Royong
Sikap gotong royong, adalah nilai dasar yang digali dan diangkat oleh founding fathers, bapak bangsa kita. Namun disadari atau tidak, sifat-sifat ini mulai redup. Redup oleh sikap materialistik akut. Hampir tidak ada ruang kompromi untuk yang namanya gotong royong, bersama-sama. Semua dinilai dari sisi kapital, uang.

Tapi untungnya, Keluarga Zekoso masih bisa mempertahankan yang namanya gotong royong itu. Ah yang benarkah? Masa sih??

Saat ada anggota keluarga meninggal atau sakit, maka Keluarga Zekoso turut memberi santunan. Hal sederhana tapi bentuk perhatian seperti ini yang semakin mengakrabkan. Itu tadi, bukan soal materi yang diberikan tapi justru perhatian sebagai sesama keluarga, itulah yang lebih membekas.

Kadang kita terpukau dengan materi yang banyak, padahal tidak selamanya membahagiakan. Artinya, materi bukan faktor penentu. Mengingat manusia tetaplah manusia, yang memiliki sifat dasar sebagai mahluk sosial. 

Dan sebagai mahluk sosial, maka manusia itu membutuhkan manusia lain dalam organisasi yang bisa menghargai keberadaannya, eksistensinya.Ada hajatan seperti nikahan atau acara lain yang serupa misalnya. Tidak perlu ragu. 

Because we are the big family
Maka otomatis Keluarga Zekoso akan membentuk panitia, bak penyelenggara acara atau event organizer (EO) profesional, memainkan perannya mengatur dan merancang sebuah acara. Bayaran? Tentu tidak. Karena kami keluarga besar.

Walau sudah ada EO sekalipun, Keluarga Zekoso tetap ikut menjadi bagian. Minimal mengorganisir internal agar tetap kompak, bersama-sama. 

Membantu hal-hal yang rasanya tidak bisa mengandalkan EO semata. Karena bagaimanapun, kita memiliki ciri khas, budaya, yang tidak bisa diatur dan ditiru oleh pihak lain. Itu fakta.



Arsip Tulisan

Total Pageviews

Terpopuler