Hoax Adalah Musuh Bersama. Mari Kita Melawan Bersama. Follow @agusmbojo

Tuesday, May 15, 2018

Jagat media sosial, heboh dengan beredarnya sebuah video. Dimana seorang laki-laki, bersarung dan baju putih serta peci, disuruh membongkar isi kardus yang ia bawa. Yang menyuruh adalah aparat polisi bersenjata lengkap.

Entah dimana lokasinya, tetapi dari video itu terlihat di pinggir jalan raya. Lelaki itu disebut sebagai seorang santri. Dia menuruti permintaan bapak-bapak polisi agar membongkar kardusnya.

Isi kardus itu satu persatu dikeluarkan. Isinya adalah pakaiannya.

"Tasnya tasnya (dibuka)," teriak seorang polisi.

Posisi santri itu setelah mengobrak abrik kardusnya, agak mendekat ke parat kepolisian. "Menjauh menjauh," terdengar suara itu.

Sejurus kemudian, santri itu membongkar isi tasnya yang juga ternyata dipenuhi baju. Si santri mungkin terlihat kesal, sampai isi tasnya itu dilempari ke luar. Video itu berdurasi 44 detik.

Entah kapan waktunya, jam, tanggal, hari dan tahun. Namun diprediksi, kejadian itu baru. Banyak yang mengecam tindakan polisi itu. Mulai dari dianggap berlebihan, sampai menyebutkan kalau ada tuduhan bahwa umat tertentu yang jadi kena imbasnya.

Hal ini tidak lain, setelah peristiwa bom di Surabaya Jawa Timur. Minggu, 13 Mei 2018 pagi, tiga gereja dibom oleh pelaku bom bunuh diri. Ironisnya, para pelaku itu adalah satu keluarga, dari orang tua dan anak-anaknya.

Menyusul pada Senin 14 Mei 2018, pagi hari juga, bom bunuh diri terjadi di pintu masuk Mapolrestabes Surabaya. Tentu kita bisa menebak, polisi sasaran dari pelaku terorisme tersebut.

Penggerebekan jaringan ini pasca kejadian-kejadian itu, massif dilakukan oleh Densus 88 Anti-Teror.

Imbas itu juga, institusi kepolisian mulai memperketat pengamannya di markas mereka sendiri. Di Mabes Polri, wartawan yang tanpa tanda pengenal yang dikeluarkan lembaga itu, tidak bisa masuk. Tentu ini aturan baru, pasca bom-bom itu. Begitu juga di Polda Metro Jaya.

Kembali ke video itu. Jika perspektif kita hanya dari sepenggal video itu, tentu bisa dimaklumi kemarahan, kekecewaan dan pengecaman terhadap aparat kepolisian yang memperlakukan santri layaknya seorang terduga.

Tetapi sejatinya, itulah cara aparat keamanan. Bagi kita warga sipil, tentu itu risih. Tapi aparat keamanan, itulah yang harus diambil ketika kondisi sekarang tidak tahu siapa musuh dan kawan. Maka setiap dugaan, dalam kondisi seperti sekarang, harus diambil tindakan pencegahan.

Anggap saja, ini misalnya ya, misalnya. Misalnya benar bom. Tetapi aparat tidak mengambil langkah preventif atau antisipatif. Siapa yang korban? Siapa yang disalahkan? Tentu aparat. Maka perspektif keamanan dengan pencegahan dini, itu dilakukan.

Lalu, kenapa bukan polisinya saja yang menggeledah? Kok sampai santrinya? Seolah dituduh teroris?

Menjawab pertanyaan itu, kiranya kita harus melihat lagi rekaman bom bunuh diri di depan Mapolrestabes Surabaya Senin itu. Seorang polisi di pintu masuk, nampak mengatur di depan. Sebuah mobil, dan dua motor. Hingga kemudian, motor itu meledak dan polisi kena imbasnya. Di situ pelaku bom bunuh diri meledakkan dirinya.

Nah, karena pelaku sekarang adalah menggunakan cara bom bunuh diri, maka tindakan antisipatif yang dilakukan adalah dengan menjauhkan terduga dari kerumunan orang. Dari aparat.

Logika keamannya, maka orang yang dicurigai itu harus menggeledah sendiri barangnya. Kalau misalnya, lagi-lagi misalnya, dia membawa bom, maka aparat keamanan telah melakukan tugasnya dengan baik karena menajuhkan bahaya itu dari masyarakat lain. Kalaupun meledak, maka si pelaku lah yang menjadi korban, alias korban tunggal, dari bom yang ia bawa.

Lalu pertanyaannya, setelah dugaan aparat itu tidak benar, apa yang terjadi? Karena video itu hanya sampai saat santri tersebut mengeluarkan isi tasnya. Bagaimana selanjutnya? Kita yang mengecam ataupun yang mengumpat aparat keamanan, tidak pernah mencari tahu bagaimana selanjutnya.

Akun @Banser_CyberNU mengunggah video itu. Dengan caption "Plisss dulur Brimob ngejak guyon santri ojo kebangetan. (tlg kardusnya diganti yang baru pak)" sambil menambahkan emoticon senyum manis.

Beberapa akun lain bertanya, apa yang terjadi. Kenapa begini kenapa begitu. Hingga akhirnya, ia mengunggah foto-foto saat si santri selfie dengan aparat kepolisian. Sepertinya, aparat yang menyuruhnya membongkar kardusnya tadi.

"...dan selepas geledah. Kang santri dan dulur Brimob berangkulan. Minum kopi bareng. Untuk Indonesia aman dan damai, apapun rela dilakukan oleh poro santri "hubbul wathon minal iman". #IndonesiaDamai dan asik2 aja" sambil menambah emoticon kiss.

"Kasi foto kemesraan ini. #gantikardus" tulisnya sembari mengunggah dua foto santri yang digeledah tadi dan polisi.



"Mbar (selesai) ngopi sambil ngenteni #gantikardus".

Teringat sebelumnya, sebuah video Ustad Abdul Somad, yang menyebutkan kalau bom bunuh diri itu bukan mati konyol tapi mati sahid. Lalu kemudian diklarifikasi oleh yang bersangkutan langsung, bahwa pertanyaannya adalah soal di Palestina.

Dia menjelaskan, dalam keadaan perang maka orang yang memerangi musuh dan nekat mati hingga benar-benar mati, maka disebutnya syahid. Tetapi dalam keadaan damai, itu tidak berlaku. Mungkin jelasnya silahkan cari di youtube.

Artinya apa? Kita harus memahami perspektif aparat keamanan. Karena dalam kondisi seperti sekarang ini, maka aparat keamananlah yang berada di depan kita. Sehingga aturan-aturan yang berlaku, mereka terapkan. Kita, harus memaklumi bahwa tindakan itu untuk mengantisipasi peristiwa-peristiwa serupa terjadi.

Dan kita juga rasanya harus kritis. Ketika mendapatkan informasi seperti video. Apakah benar hanya seperti itu? Apakah kemungkinan di edit? Apakah tidak dipotong? Bagaimana selanjutnya dan seterusnya dan seterusnya.

'Bacalah dengan menyebut nama Tuhan mu' sebelum kita memvonis pihak lain salah. 'Bacalah dengan menyebut nama Tuhan mu' sebelum mencaci maki pihak lain. Berbaik sangkalah terlebih dahulu.

Monday, May 14, 2018

Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
"Kalau nantinya di bulan Juni di akhir masa sidang ini belum segera diselesaikan, saya akan keluarkan Perppu" - Presiden Jokowi.

Pernyataan Presiden itu, diutarakan di JIExpo Kemayoran, usai memberi arahan pada ribuan kepala desa dan pendamping dana desa, Senin 14 Mei 2018.

Kalimat tersebut, adalah bagian akhir dari pernyataan pers Pak Jokowi, menyikapi aksi-aksi bom bunuh diri di Surabaya dan Sidoarjo Minggu kemarin, 13 Mei 2018. Juga sikap Presiden, menyikapi bom bunuh diri di Polrestabes Surabaya pada Senin pagi harinya.

Sebelumnya, Pak Jokowi mengutuk keras aksi-aksi tersebut dengan menyebut aksi itu sebagai, "Tindakan pengecut, tindakan yang tidak bermartabat, biadab,".

Lalu, Presiden meminta DPR dan kementerian terkait, untuk segera merampungkan pembahasan RUU Anti-Terorisme sebagai revisi terhadap UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Terorisme. Pembahasannya sudah lama, sejak tahun 2016.

Ironi
Mencuatnya desakan agar RUU Anti-Terorisme segara dirampungkan, terlihat mulai banyak di media sosial. Bahkan kesalahan mulai dialamatkan ke DPR. Hingga muncul tagar #2019gantidpr (entah tagar ini viral atau tidak). Tidak jarang juga ada yang menyebut, gara-gara DPR yang belum mensahkan RUU sehingga banyak kejadian bom, seperti yang terjadi di Surabaya itu.

Agak nyeleneh, malah mulai dikait-kaitkan ke politis. Karena ketua Panitia Khusus atau Pansus Anti-Terorisme adalah dari partai oposisi pemerintah.

Ramai menyalahkan DPR itu, kemudian muncul klarifikasi dari internal pansus maupun DPR. Seperti Hanafi Rais dari PAN yang juga wakil ketua pansus, menyebutkan DPR sudah sepakat. Tinggal bolanya di pemerintah.

Itu kemudian diperkuat oleh pernyataan Ketua DPR Bambang Soesatyo. Bahkan Bamsoet (biasanya disapa), menyebutkan kalau 99 persen DPR sudah sepakat. Tinggal di pemerintah.

Persoalannya ternyata, adalah mendefinisikan apa itu terorisme. Dan itu yang belum dilakukan oleh pemerintah. Definisi ini menjadi penting. Karena, kalau definisi terorisme yang dipakai adalah terorisme sebagai ancaman keamanan negara, maka akan ada keterlibatan TNI secara aktif di dalamnya.

Berbeda kalau itu dianggap sebagai tindakan kriminal, maka Polri tetap leader memberantasnya, sementara TNI hanya perbantuan.

Tetapi ironisnya, di media sosial kadang ada yang mendesak agar segera diterbitkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang).

Melihat alur logika seperti ini, rasanya menjadi ironi kalau kemudian Presiden Jokowi menerbitkan Perppu. Mengingat, justru sumber masalahnya ada di internal pemerintah, yang beliau pimpin langsung.

Kalau memang apa yang dikatakan DPR, bahwa bola RUU ini ada di pemerintah, tinggal Presiden memanggil jajarannya yang terkait, bahas seperti apa maunya, lalu bawa ke DPR. Rasanya itu tidak akan membutuhkan waktu lama.

Mayoritas di DPR
Salah satu kelebihan lain dari pemerintah, bisa cepat mengambil keputusan ketika harus berhadapan dengan DPR, adalah suara yang mayoritas. Parpol pendukung pemerintah di dewan, sudah menguasai. Sehingga, ketika suatu pembahasan aturan deadlok sehingga harus diambil jalan voting, keinginan pemerintah pasti bisa terkabul.

Maka dalam persoalan RUU dan Perppu ini, rasanya terlihat janggal ketika Perppu ingin dikeluarkan. Sementara pemerintah punya amunisi yang sangat besar, sangat kuat dan bahkan bisa menang mudah, untuk segera mensahkan RUU tersebut.

PDIP, PKB, PPP, Nasdem, Golkar, PAN, Hanura adalah partai-partai yang ada di DPR dan semuanya pendukung pemerintah. Sementara Gerindra dan PKS, adalah oposisi. Demokrat kadang di kubu parpol pemerintah dan kadang tidak. Tetapi kalau estimasi suara saja, pemerintah menang telak.

Sayangnya, yang terlihat memang hampir tidak ada kekompakan parpol di internal pendukung pemerintah. Dugaan pun muncul. Kita lihat pernyataan Pak Jokowi yang menyebutkan, "saya juga meminta kepada DPR dan kementerian-kementerian terkait yangg berhubungan dengan revisi UU tindak pidana terorisme yang sudah kita ajukan pada bulan Februari 2016 yang lalu artinya sudah dua tahun untuk segera diselesaikan secepat-cepatnya dalam masa sidang berikut..."

DPR adalah lembaga politik. Bisa saja pesan Presiden, agar partai-partai pendukung pemerintah ikut serta membantu agar revisi ini disegerakan. Kerja pemerintah tidak melulu di Presiden. Tetapi ada peran partai, yang banyak berperan di parlemen.

Lalu meminta kementerian terkait, ini juga menjadi rancu. Presiden punya kuasa penuh memerintah menterinya, tanpa harus mendesak lewat media. Cukup panggil, instruksikan, selesai.

Lagi-lagi, yang perlu disorot adalah parpol koalisi pendukung pemerintah. Rasanya, tidak pernah bisa berkoordinasi, membangun strategi untuk mensukseskan kepentingan pemerintah di DPR. Jaman Presiden SBY, kita mengenal ada Setgab (Sekretariat Gabungan), sebagai tempat koordinasi para partai pendukung pemerintah.

Harus diingat, bahwa partai politik punya kepentingan yang berbeda-beda. Di satu sisi, mereka harus survive di tengah-tengah masyarakat. Tetapi di sisi lain, ia juga harus berperan untuk pemerintah dimana ia ada di dalamnya. Maka, kepentingan-kepentingan yang berbeda ini, harus dikoordinasikan.

Maka dari itu, kondisi sekarang memang bisa dikatakan masuk kategori kegentingan yang memaksa, sebagai syarat diterbitkannya Perppu. Tetapi, apakah tidak ironi kalau Perppu dikeluarkan sebagai akibat pemerintahnya sendiri tidak bisa mendefinisikan arti terorisme seperti yang diminta dalam RUU Anti-Terorisme?

Arsip Tulisan

Total Pageviews

Terpopuler