Hoax Adalah Musuh Bersama. Mari Kita Melawan Bersama. Follow @agusmbojo

Thursday, June 28, 2018


Presiden Jokowi menyambut PM Malaysia Mahathir Mohamad di Halim (Biro Pers Istana)

Kamis sore, 28 Juni 2018 sekitar pukul 18.00 WIB, pesawat berbendera Malaysia mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Di pesawat itu, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad dan istri Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali.

Kunjungan Mahathir ini, sangat spesial. Sejak resmi menjadi Perdana Menteri Malaysia usai diambil sumpahnya pada Kamis 10 Mei 2018 di Istana Negara, Damansara Malaysia, ke Indonesia adalah kunjungan luar negeri pertamanya.

Spesial juga, karena kedatangan pemimpin yang sudah berumur 92 tahun itu, disambut langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di bandara. Bahkan sampai ke dekat tangga turun pesawat yang membawa Mahathir dan istri serta rombongan.

Tercatat, sejak menjadi Presiden RI pada 2014, baru sekali Presiden Jokowi menjemput langsung tamu negaranya. Yaitu Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz yang tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma pada 1 Maret 2017 lalu.

Tahukah kita, ternyata ada kesamaan baik momentum hingga cara penjemputan antara Pak Jokowi (Presiden RI ke-7) dan Pak Soeharto (Presiden RI ke-2).

Dalam buku Pak Harto; The Untold Stories, Mahathir Mohamad memberi pernyataan terkait Pak Harto, seniornya sebagai pemimpin negara di Asean.

“Saya juga merencanakan apabila nanti diangkat menjadi perdana menteri, maka kunjungan luar negeri saya yang pertama kali adalah kepada Presiden Soeharto. Dan itu terjadi setelah saya dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia menggantikan Datuk Hussein Onn pada tahun 1981,” tutur Mahathir di halaman 35 dalam buku itu.

Artinya, saat Mahathir pertama kali menjadi PM Malaysia pada 1981, ia langsung melakukan kunjungan luar negerinya ke Indonesia. Mahathir menjabat dalam rentan waktu yang cukup panjang, yakni dari 1981-2003.

Setelah tidak menjabat pada 2003, pada 2018 ia kembali maju dan mengalahkan kompetotirnya Najib Rajak. Kini, setelah menjabat kembali sebagai PM Malaysia, Mahathir kembali mengunjungi Indonesia dalam lawatan luar negeri pertamanya. Yang berbeda, pada tahun 1981 Indonesia masih dipimpin Pak Harto. Sementara pada tahun itu, Jokowi baru kuliah di UGM. Tapi pada 2018, Presiden RI sudah dijabat oleh Jokowi.
Dok: Biro Pers Istana
Kesamaan lain cara Pak Jokowi dan Pak Harto menyambut PM Mahathir, adalah menyambut langsung di bandara. Seperti yang dikisahkan Mahathir, masih dalam buku Pak Harto; The Untold Stories, “Kunjungan ini sangat berkesan. Saya disambut langsung oleh Presiden Soeharto di lapangan terbang dengan upacara kehormatan,”. Hal sama dilakukan oleh Pak Jokowi, pada Kamis 28 Juni, dengan menyambut langsung di bandara Halim Perdana Kusuma.

Cara Pak Jokowi ini, mendapat pujian dari keluarga Cendana, keluarga Pak Harto. Dalam akun instagram resmi milik Presiden Jokowi, diunggah dua foto saat menjemput PM Mahathir dengan ucapan “Selamat datang Pak Mahathir Mohamad”.
Salah satu anak Pak Harto, Siti Hediati Hariyadi melalui akun instagramnya @titiksoeharto menuliskan di kolom komentar pada kedua foto yang diunggah Pak Jokowi. “love it pak presiden @jokowi,” tulis Titik.

Saat itu, Mahathir mengaku tersanjung dengan cara Pak Harto memperlakukannya. Usai disambut langsung di bandara, keduanya kemudian semobil menuju Istana Negara. Saat Pak Harto menjadi Presiden, Istana Negara digunakan untuk tempat menginap tamu negara.

“Saya menilai Pak Harto sangat beradab dan mempunyai sifat-sifat yang baik. Orang Melayu menganut paham yang menghormati tamu. Saya melihat beliau betul-betul menghormati walaupun tamunya tidak memiliki jabatan yang setara, karena Pak Harto adalah seorang presiden dan saya hanya perdana menteri,” ujar Mahathir dalam buku itu.

Rasanya, sikap positif Mahathir akan dia ucapkan juga terhadap Presiden Jokowi, yang telah begitu beradab menyambutnya. Bahkan, keduanya sempat bersenda gurau di dalam gedung Sasana Manggala Praja, ruang VVIP Halim yang memang khusus menyambut tamu-tamu kenegaraan.

Pak Jokowi baru akan menerima secara kenegaraan PM Mahathir, pada Jumat 29 Juni 2018 di Istana Bogor.

Wednesday, June 27, 2018


Rumah Aidit, usai dibakar masa usai peristiwa G30S/PKI yang kini menjadi DPD Golkar DKI. Foto diambil dari buku (Aidit: Dua Wajah Dipa Nusantara)

Malam hari pukul 21.20 WIB pada Jumat 30 September 1965 itu, kediaman Ketua Comite Central (CC) Partai Komunis Indonesia (PKI) Dipa Nusantara Aidit, kedatangan banyak tamu. Ilham, anak Aidit yang saat itu masih belia, berlalu lalang di ruangan dimana ayahnya asyik berbincang dengan tamu, saat itu sedang bersama Hardoyo, Ketua CGMI (Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia), organisasi underbow PKI.

Tengah malam, rumah yang terletak di pojok Jalan Pegangsaan Cikini itu, riuh. Bermula dari kehadiran mobil jeep militer, dan berlanjut deru sepatu. Dua orang tentara mengetuk pintu. Istri Aidit, sempat marah, mengingat sudah larut. Namun Aidit dipanggil juga, yang sedang berada di ruang kerjanya (Aidit: Dua Wajah Dipa Nusantara; 60-65).

Di tengah larut malam itu, Aidit dengan tas yang berisi baju, mengikuti permintaan dua tentara itu untuk meninggalkan rumahnya. Semenjak saat itu, Aidit tidak pernah lagi terlihat, baik oleh Ilham istrinya. Hingga ia diketahui tewas di Jawa. Semenjak itu, PKI menjadi incaran aparat, telebih lagi setelah rezim Soekarno tumbang dan berganti oleh rezim Orde Baru Soeharto. Rumah Aidit itu, sempat didemo dan dirusaki.
Hampir 60 tahun, rumah Aidit itu saat ini sudah beralih fungsi. Mungkin setelah Orde Baru, rumah itu diambil oleh Golkar, golongan utama yang mendukung Soeharto. 

Hingga kini, rumah itu menjadi kantor DPD Golkar DKI Jakarta.
Kita tidak akan membahas Aidit, PKI atau soal sejarah itu. Tetapi, yang meranik adalah perubahan kantor itu. Dari rumah seorang ketua partai yang hingga kini terlarang (sesuai TAP MPR) hingga digunakan oleh partai tertua di Indonesia, Golkar.

Beberapa tahun lalu, jika kita melewati jalan di depannya, maka akan terlihat banyak spanduk berwarna kuning. Bahkan baliho besar di pojok jalan, terpampang foto Joko Widodo dan ketua umum Golkar. Baliho besar itu tidak hanya menandakan dukungan partai itu ke sosok Joko Widodo. Tetapi menandakan, di situ adalah markas partai itu.

Layaknya kantor-kantor partai, dulu gedung itu hanya bangunan biasa. Pintu masuk berada di pojok. Halaman depan, digunakan untuk parkir kendaraan tamu atau anggota partai. Tempat itu hanyalah bangunan biasa, bahkan tidak menarik jika dibandingkan dengan gedung-gedung mewah di dekatnya.
Sebenarnya lokasinya cukup strategis. Persis berada di sebelah Stasiun Kereta Cikini. Maka untuk menjangkaunya, cukup naik KRL. Awalnya, gedung itu tidak menarik dibandingkan dengan kantor pusat Golkar yang berada di Jalan Anggrek Neli Jakarta Barat.

Saking kakunya gedung itu, rasanya untuk menoleh ke dalam pun, tidak ada yang tertarik. Apalagi ada embel-embel sebagai gedung partai politik. Maklum, kepercayaan publik terhadap partai dan politik, terlalu negatif.

Itu cerita dulu. Cerita sebuah bangunan bekas rumah D.N Aidit yang dijadikan markas Golkar DKI. Gedung yang kaku, sekaku orang memaknai politik. Tapi kini, 2018, rasanya perspektif orang mulai berbalik. Yang sebelumnya cuek, pasti akan tertarik.

Benar saja. Setelah direnovasi mungkin hampir setahun belakangan, gedung itu berubah total dari fisik awalnya. Tidak ada lagi jejak-jejak Aidit atau Golkar yang dulu. Berubah, menjadi bangunan yang menarik, zaman now banget, dan menjadi pusat perhatian generasi muda. Padahal itu gedung partai lho. Di depannya, jelas tertulis DPD Golkar DKI.

Rabu 27 Juni 2018 siang, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, menyaksikan quick count atau hitung cepat pilkada serentak di 171 daerah. Dilanjutkan dengan keterangan pers dan seperti biasa, wawancara doorstop terkait beberapa hal. Acaranya di lanti 3 gedung itu.

Di atas, sebenarnya sudah terlihat ketertarikan pada ruangan itu. Ruangannya tidak ditutupi oleh tembok-tembok layaknya kantor partai. Kita bisa melihat ke luar, karena hanya berbatas dengan kaca bening. Sehingga dari ketinggian itu, kita bisa melihat ke luar dengan sangat jelas. Aktivitas di jalan raya, stasiun Cikini, hingga halaman gedung partai yang luas itu, terpampang jelas.

Usai keterangan pers dan wawancara, puluhan jurnalis memilih untuk tetap di ruangan itu dan melanjutkan untuk mengetik berita. Jam di handphone menunjukkan pukul 16.30 WIB. Rasanya sudah cukup waktu untuk meninggalkan gedung itu. Sembari mencari tempat kopi. Mata terlalu lelah.
Turun menggunakan lift, sesaat ingin membuang air kecil atau kencing. 

Toiletnya berada di pojok, tidak jauh dari lift itu. Tapi harus keluar ruangan dulu. Tempatnya bersanding dengan toilet perempuan. Masuk ke dalam, tampak memang rancangan gedung ini dibuat ramah lingkungan. Setelah membuka pintu, kita langsung disuguhi pemandangan yang terbuka. Temboknya hanya sepinggang, setinggi tempat buang air berdiri. 

Maka ketika kita berdiri untuk kencing, pemandangannya adalah halaman belakang gedung itu, yang sekitar 2 meter sudah langsung tembok pagar area yang cukup tinggi. Temboknya juga tidak dibiarkan kosong, melainkan ditutupi dengan tumbuhan-tumbuhan sehingga tidak terlihat lagi permukaan tembok itu.

Ketakjuban akan perubahan rumah Aidit oleh Golkar, tidak cukup di situ. Gedungnya sebenarnya tidak terlalu besar. Di sisi timur bagian paling bawah, ada sebuah café. Kan tidak pernah terjadi, kantor partai menyatu dengan café. Konsepnya pun kekinian. Tempat terbuka, tidak ada dinding yang membatasi pandangan. Hanya kaca transparan.

Gedung bercat putih itu, juga sengaja ditumbuhi tanaman merambat. Sehingga menambah eksotisnya. Selain tentu lebih ramah lingkungan.
Di pojok, beberapa wartawan berbincang dengan politisi Golkar. Di sisi lain, warga menikmati keindahannya

Terlihat, banyak anak muda, generasi milenial yang asyik berbincang dan beberapa asyik mengetik di laptop. Mereka bukan wartawan, yang biasa meliput acara politik apalagi partai. Walau di situ ada wartawan, tetapi banyak juga dari merek yang sekedar nongkrong.

Mau salat? Jangan khawatir. Di lantai dasar itu, disediakan sebuah ruangan yang sangat besar. Ruangan itu difungsikan sebagai musala. Untuk berwudhu juga ada di dekatnya. Sangat sejuk, representative, dan terjangkau. Kita bisa menikmati keindahan alam di lokasi itu, sembari tetap bisa beribadah.

Beralih ke halaman depan, halaman yang cukup luas. Bentuk halamannya pun cukup unik tetapi menarik. Jika kita di situ, rasanya kita bukan berada di sebuah kantor partai politik. Tetapi berada di sebuah taman rakyat yang khusus dibangun pemerintah atau menggunakan dana CSR. Tidak. Itu adalah halaman gedung Partai Golkar.
Deretan kursi panjang, kursi-kursi kecil di sisinya, lalu ada bagian taman yang sengaja dibuat rendah, sehingga tamannya tidak monoton rata. Kursi berupa bantal, juga terlihat ada. Sehingga menambah semarak taman ini.

Di bagian paling depan, diberi sentuhan rumput sintetis. Di situlah banyak anak-anak zaman now, asyik bercengkrama. Entah apa yang dibicarakan, tetapi mereka menikmati tempat itu. Di sisi lain, beberapa diantara mereka asyik berfoto-foto dengan berbagai gaya. Mengeksplore keindahan taman, halaman depan dari gedung Partai Golkar DKI itu.

Apakah tidak ada wartawan? Oh ada. Mereka asyik berbincang dengan salah satu pengurus partai itu. Tapi tidak tampak bahwa itu adalah aktifitas politik, aktifitas jurnalistik. Yang ada, seperti sebuah taman yang sangat indah, dan di dalamnya banyak terjadi interaksi antar manusia.

Di taman itu, rumput sintetis membuat kita bisa menikmati lesehan. Seperti Masjid Raya Bandung, seperti itulah halaman depan bekas rumah pentolan PKI itu. Walau tidak sebesar di Bandung.
Bagi yang lesehan di rumput sintetis itu, bisa menikmati tayangan televisi. Di situ, disiapkan juga layar permanen yang cukup besar. “Mau kita gunakan untuk nonton bareng piala dunia,” kata Airlangga beberapa waktu sebelum piala dunia 2018 dimulai. 

Bahkan menurut Airlangga, gedung ini meraih juara 1. Saat itu, Presiden Jokowi menyempatkan meresmikan gedung ini. Sekaligus berbuka puasa dan bertemu dengan para generasi 4.0.
Sejumlah wartawan asyik duduk di taman DPD Golkar sembari menunggu buka puasa (dok.pribadi)

“Dapat kami laporkan Bapak Presiden rumah ini mendapatkan juara desain parpol terbaik bukan hanya di Indonesia tetapi di Asia dan dunia oleh majalah kritikus arsitektur ternama versi Art Daily," kata Airlangga saat itu.

Maka, ketika anda melewati Jalan Pegangsaan, atau menuju Stasiun Cikini, maka sempatkanlah mampir ke kantor Partai Golkar DKI. Bukan untuk menjadi anggota partai, tetapi menikmati taman, gedung dan suasana yang sangat asri itu. Kalau di Jakarta ada Taman Menteng, Taman Suropati, Taman Lembang, maka sekarang kita layak menyebut Taman DPD Golkar juga layak untuk tempat bersantai, sekedar nongkrong, membaca, atau bertemu teman-teman.



Friday, June 22, 2018

Bulan suci Ramadan 1439 Hijriyah/ 2018 Masehi, telah lewat. Namun, bagi kami peliput di Istana, rasanya selama sebulan penuh pada Ramadan, ada yang kurang. Bagi yang baru bertugas tahun 2018, mungkin tidak merasa aneh. Tetapi bagi yang sudah beberapa tahun, tentu merasa aneh.

Jujur, ini pendapat pribadi saya, selama meliput agenda Presiden Joko Widodo ketika bulan Ramadan, maka pada Ramadan 2018 ini agak santai, tidak terlalu riweh dengan sederet agenda dari pagi sampai malam.

Pagi, agenda tidak terlalu padat. Ada beberapa kali rapat kabinet terbatas yang beruntun. Namun karena sudah biasa, sehingga tidak ada yang menjadi spesial. Beberapa hari di Ramadan, agenda dimulai siang dan beruntut hingga acara buka puasa bersama. Baik itu di Istana atau di beberapa kediaman pimpinan lembaga negara.

Tetapi jujur, itu juga biasa. Acara buka puasa di Istana, 'dirapel' sekaligus dalam sehari. Pak Jokowi langsung membuat acara buka puasa di Istana Negara bersama para pimpinan lembaga negara. Baik itu legislatif, yudikatif, maupun pimpinan lembaga setingkat menteri.

Lalu, hari-hari berikutnya agenda sore adalah buka puasa bersama di rumah dinas Ketua DPR, Ketua DPD, maupun Ketua MPR. Hampir tidak ada buka puasa bersama di kediaman ketua umum partai-partai politik.

Namun, bukan itu sebenarnya yang saya rasa 'hilang' dari Pak Jokowi selama Ramadan 2018. Apa itu? Agenda bagi-bagi sembako!!

Sedikit bercerita, pada tahun-tahun sebelumnya, yang terdekat saja pada tahun 2017. Ketika Ramadan tiba, bukan berarti kami, peliput Kepresidenan, bisa berleha-leha. Justru saat Ramadan, Pak Jokowi tetap menggenjot ritme kerjanya. Dari pagi, sampai malam.

Pada 2016, agenda mulai dari pagi, yakni meninjau proyek jalan tol seperti Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi). Saat itu, terik matahari sudah mulai meninggi. Sehingga saat Pak Jokowi dan Menteri PUPR serta jajaran terkait menengok jalan, kami memilih berteduh. Walau akhirnya kepanasan juga saat aktifitas doorstop.

Usai dari situ, yang dilakukan adalah bagi-bagi sembako. Siang dan terik, bercampur dengan masyarakat, adalah kerja yang harus dilakoni walau sedang berpuasa. Jangan tanya soal keringat. Haus? tentu. Ngantuk? Sudah pasti. Maka ketika di kendaraan untuk menuju lokasi selanjutnya, kami memilih tidur.

Dari pagi buta sampai beberapa menit sebelum berbuka, kami masih sibuk dengan liputan. Maka berbuka puasa pun terpaksa dilakukan di kendaraan.

Tahun 2017 pun begitu, ketika Ramadan. Pagi-pagi kami sudah berangkat dari Istana Negara. Tiba di salah satu pasar di Ciawi. Di sana, Pak Jokowi ikut membagi-bagikan sembako, sembari menyalami warga yang antri. Ibu Negara Iriana, juga membagi-bagikan souvenir.

Dari pagi itu, sampai siang, juga bagi-bagi sembako. Siang harinya, dilakukan di salah satu terminal di Sukabumi. Terik dan desak-desakan dengan masyarakat, harus kami lakoni. Dua peristiwa itu, terjadi pada tanggal yang sama tetapi tahun berbeda, 21 Juni. Tanggal dimana Pak Jokowi ulangtahun.

Itu adalah kejadian hanya satu hari, dari 30 hari selama Ramadan. Pernah suatu pagi, dihari-hari pertama Ramadan, kami sudah harus berlari-lari dan ikut berdesakan di salah satu sudut pemukiman di Kota Bogor. Jalan sempit sementara masyarakat banyak, membuat kami harus berlari-lari, mencari jalan lain agar bisa menyaksikan aktivitas Kepala Negara.

"Gue udah nggak kuat bang. Udahlah, gua di mobil aja, ngadem," seorang teman sempat berujar, menyerah.

Pernah juga, dari Istana Negara sore hari. Bahkan saat itu, sudah mau magrib, mungkin sekitar pukul 17.30 WIB. Berangkat dari Istana Negara dengan iring-iringan Kepresidenan, kami meluncur menuju Bogor. Rencananya, akan ada pembagian sembako.

Tetapi karena sempat terjebak macet, mengejar waktu berbuka akhirnya tidak kesampaian. Berbuka saat kendaraan masih melaju di tol. Minuman ringan yang disiapkan di kendaraan itu, satu-satunya untuk berbuka.

"Nggak ada roti atau makanan nih," canda seorang teman. Walau kami tahu, itu adalah harapan tapi dikemas dalam bentuk canda.

Tiba di salah satu wilayah di Kota Bogor, kami berlarian untuk mengejar Pak Jokowi yang berjalan cepat menuju tempat pembagian sembako di salah satu sudut jalan sempit. Ketika itu, anak bungsunya Kaesang Rakabuming, ikut serta.

Lega, akhirnya makan. Usai bagi-bagi sembako di Bogor (dok.pribadi)
Tidak lama memang. Sementara perut belum terisi, hanya seteguk air putih untuk berbuka, kami kembali berlari ketika pembagian sembako yang hanya beberapa menit itu, berakhir. Maklum, hanya mobil dengan pelat RI-1 yang bisa mendekat ke lokasi.

Sementara kendaran kami? Di depan jalan raya. Sekitar 100 meter lebih dari lokasi. Alhasil, kami berlari. Berat bukan saja karena belum makan. Tetapi, kondisi jalan yang menanjak, membuat beberapa diantara kami tidak kuat.

Dari lokasi itu, iring-iringan menuju Istana Bogor. Di sana, menyempatkan waktu untuk salat magrib. Beberapa juga membunuh waktu dengan merokok dan mengetik berita.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016-2017 atau 2015, rasanya sangat jauh berbeda pada Ramadan 2018. Kenapa? Ini hanya analisa pribadi lagi. Sebenarnya, kami sudah memprediksi akan ramai lagi bagi-bagi sembako. Apalagi sebelum Ramadan 2018, salah satu ruangan yang biasa kami gunakan kalau acara di Istana Bogor, tidak bisa digunakan lagi. Usut punya usut, di sana ditempatkan sembako.

Namun hingga Ramadan 2018 berakhir, wartawan Kepresidenan tidak pernah diajak untuk meliput aktivitas itu. Ada beberapa kali, Pak Jokowi membagi sembako. Tetapi bukan agenda resmi dimana kami ikut seperti tahun-tahun sebelumnya.

Kadang muncul dalam pikiran, apakah ini dilakukan karena sebelumnya beredar video-video Presiden membagi-bagi sembako lalau ramai dihujat? Walau itu video lama, tetapi konteks yang terbangun adalah seolaolah bagi sembako untuk meraih simpati publik agar dipilih lagi pada Pilpres 2019. Bagi kami, hampir setiap ada kesempatan kunjungan kerja, atau ke salah satu lokasi, membagikan sembako atau souvenir adalah hal rutin.

Masalah video yang beredar ini juga, sempat disikapi oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Banyak pihak menilai, ini sebagai langkah curi star. Ya mungkin dalam politik, apalagi pemanasan jelang Pilpres 2019, itu hal biasa.

Akhirnya saya pun menduga, hilangnya aktivitas bagi-bagi sembako yang biasa kami liput hampir setiap hari ketika Ramadan ditahun-tahun sebelumnya, karena Pak Jokowi tidak ingin suasana jadi gaduh.

Bayangkan, bagi-bagi sembako adalah salah satu cara yang efektif untuk mendekati masyarakat. Pasti, kalau itu dilakukan, maka jagad politik ketika bulan suci Ramadan, akan semakin gaduh.

Apa karena Pak Jokowi menghormati hikmadnya Ramadan 2018 sehingga tidak mau diliput secara luas seperti tahun-tahun sebelumnya? Wallahualam.

Monday, June 18, 2018

Bambang Soesatyo (menunjuk), bersama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla membayar zakat di Istana Negara

Undang-undang (UU) Anti-Terorisme yang telah disahkan DPR itu menjadi pilihan final anak bangsa untuk menjaga dan mempertahankan kodrat Ibu Pertiwi. Sejarah peradaban nusantara mencatat bahwa ibu pertiwi selalu merawat dan memangku kebhinekaan, karena padanya melekat kodrat bunda semua SARA, yakni bunda semua suku, bunda semua agama, bunda semua ras dan bunda antar-golongan yang lahir dan hidup di negara ini. 

Kemudian, patut untuk digagrisbawahi oleh setiap elemen bangsa kalau sejarah juga sudah membuktikan bahwa untuk alasan apa pun, Ibu Pertiwi selalu menolak jika putra-putri bangsa yang lahir dari rahimnya tercerai berai atau lepas dari ikatan kebangsaan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sikap jelas dan tegas Ibu Pertiwi itu sudah tercemin dari  catatan tentang sejarah pemberontakan di Indonesia.  

Maka, UU Anti-teorisme yang baru disahkan itu memang sangat diperlukan untuk menjaga ikatan itu. Mengapa? Karena ikatan kebangsaan kita sedang menghadapi ujian berat. Lebih setengah abad setelah tragedi G30S PKI pada 1965, kodrat  NKRI dalam pangkuan ibu peritwi dan Pancasila, kembali menghadapi rongrongan. UU Anti-Teorisme menjadi payung hukum bagi TNI-Polri merespons rongrongan itu. 

Tidak berlebihan ketika mengatakan ujian bagi NKRI dan Pancasila dewasa ini cukup berat. Sebab, rongrongan atau ujian itu bukan dimunculkan oleh lawan dari luar, melainkan justru oleh putra-putri yang lahir dari rahim Ibu Pertiwi. Sudah menjadi fakta bahwa, ada elemen-elemen dalam masyarakat yang ingin mengingkari kodrat Ibu Pertiwi, dengan coba mencabik-cabik kebhinekaan bangsa ini dan juga menolak Pancasila. Kebinekaan kebangsaan Indonesia dalam naungan NKRI dan Pancasila ingin diganti dengan pola atau dasar bernegara lainnya. 

Maka, sebagaimana panggilan sejarah yang telah direspons dengan sangat efektif oleh generasi terdahulu, putra-putri Ibu Pertiwi generasi terkini pun harus merespons rongrongan terhadap NKRI dan kodrat Kebhinekaan Indonesia. Respons itu sudah ditunjukan dengan keputusan DPR mengesahkan UU Anti-Terorisme. UU ini mendapatkan dukungan solid dari berbagai berbagai kalangan dengan ungkapan “NKRI dan Pancasila Harga Mati”. UU dengan muatan seperti ini memang diperlukan karena Kebinekaan NKRI serta Pancasila mulai dirongrong oleh para teroris yang membawa ideology lain. 

Seperti diketahui, pada rapat paripurna, Jumat (25/5) di Jakarta, DPR telah mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Antiterorisme) menjadi UU. Ini merupakan respons cepat putra-putri bangsa atas rangkaian serangan teroris di beberapa kota sejak pekan kedua Mei 2018, yang dimulai dari krisis di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, kemudian rentetan serangan bom di Surabaya dan Sidoardjo hingga serangan senjata tajam di Mapolda Riau.

Rangkaian serangan itu tidak berdiri sendiri. Pun bukan sekadar ancaman berkelanjutan. Semua itu merupakan aksi unjuk kekuatan dari sel-sel teroris yang selama ini tidur. Sel-sel teroris itu tidak sekadar tidur, tetapi sedang membangun kekuatan untuk merealisasikan tujuan besar. Mereka terlanjur menghayati ideologi yang bertentangan Pancasila. Mengadopsi ideologi lain, mereka mengakhiri kodrat kebhinekaan Indonesia. Mereka ingin membangun basis teroris di dalam negeri, untuk kemudian mewujudkan sebuah komunitas atau negara sesuai ideologi yang mereka hayati. Sebab, mereka sudah sampai pada penilaian bahwa kebhinekaan Indonesia dan Pancasila adalah kafir. Mereka bertekad untuk merubah pijakan filosofis hidup kebangsaan dan kenegaraan rakyat Indonesia.  

Maka, menjadi sangat wajar Kalau kemudian pemerintah dan DPR – bersama TNI, Polri serta BIN – memberikan respons cepat yang mendapat dukungan solid dari sebagian besar masyarakat. Semangat memerangi  teroris saat ini adalah panggilan sejarah bagi putra putri Ibu Pertiwi generasi terkini untuk menanggapi tantangan zamannya. Semangat dan tekad saat ini sama dan sederajat dengan respons Putra putri Ibu Pertiwi generasi terdahulu ketika mereka harus menghadapi dan merespons tantangan pada masa lalu. 

Memangku Kebhinekaan 

Catatan sejarah  membuktikan bahwa Ibu Pertiwi sarat dengan pengalaman menghadapi rongrongan. Ibu Pertiwi pun mencatat bahwa putra putri yang dilahirkannya tidak pernah tinggal diam saat rongrongan itu mulai berusaha mencabik-cabik kebhinekaan. Dan, sejarah juga mencatat bahwa anak-anak bangsa selalu tampil sebagai pemenang. Itu sebabnya hingga abad ini, kebhinekaan NKRI selalu terjaga dan nyaman dalam pangkuan Ibu Pertiwi.

Lihatlah catatan sejarah yang berkisah tentang kelompok-kelompok yang ingin memutus ikatan kebangsaan dan mengingkari kebhinekaan. Dimulai dari peristiwa atau pemberontakan Madiun pada 1948 yang diprakarsai oleh Muso. Kemudian pemberontakan DI/TII pada Agustus 1949 yang dipimpin oleh Kartosoewiryo. Situasi negara pada era itu memang  jauh dari kondusif, karena pada Januari 1950 terjadi  peristiwa APRA di Bandung . Gerakan ini dipimpin mantan Kapten KNIL Raymond Westerling dan ingin mengkudeta Presiden Soekarno. 

Masih di tahun 1950, Andi Aziz memimpin sebuah pemberontakan di Ujung Pandang karena ingin mempertahankan Negara Indonesia Timur. Pada bulan November di tahun yang sama, Soumakil memimpin sebuah perlawanan untuk membentuk RMS di Maluku. Setelah itu, terjadi pemberontakan DI/TII yang dipimpin Daud Bureuh. Dan pada Maret Maret 1957, muncul lagi gerakan pemberontakan dengan sandi Perjuangan Semesta atau Permesta di Sulawesi. Dan, pada 1965, rakyat dan militer Indonesia bergerak bersama menumpas komunisme di Indonesia yang kemudian dikenang sebagai tragedi G30S PKI. 

Semua rongrongan atau pemberontakan itu berhasil digagalkan. Maka, kalau pada tahun-tahun terakhir ini ada sentimen untuk mengubah halauan dan dasar negara, bisa dipastikan bahwa putra putri Ibu Pertiwi tidak akan tinggal diam. Seperti generasi pendahulu, mereka pun akan turun dari pangkuan Ibu Pertiwi untuk menumpas para pemberontak.  UU Antiterorisme yang akan segera diberlakukan itu menjadi payung hukum untuk menghadapi kekuatan-kekuatan yang coba merusak kebhinekaan dan NKRI.  

Pemahaman atas urgensi UU Antiterorisme, termasuk pelibatan TNI, jangan sepotong-sepotong. Jangan juga meremehkan ancaman. Sebaliknya, pemahaman mengenai ancaman terhadap kebhinekaan dan NKRI dewasa ini haruslah komprehensif. Sel-sel teroris yang tidur selama ini tidak sendiri. Mereka terus membangun sinergi dengan sel-sel  teroris di  negara lain, terutama mereka yang telah angkat kaki dari Suriah dan Irak. Setelah gagal dalam upaya membangun basis di Marawi, Filipina Selatan, Indonesia menjadi target berikutnya yang paling potensiel di kawasan ini.

Bagi TNI, Polri dan BIN, target komunitas teroris untuk menjadikan Indonesia sebagai basis ISIS bukanlah isu baru. Tetapi, selama ini, baik Polri maupun TNI harus menahan diri karena UU membatasi aksi penindakan terhadap para terduga teroris. Pembatasan itu menyebabkan para terduga teroris leluasa bergerak, membangun jaringan dan simpatisan, termasuk leluasa belanja bahan baku untuk merakit bom. Serangan bunuh diri di Surabaya dan Riau baru-baru ini bisa diasumsikan sebagai akibat dari keleluasaan bergerak para terduga teroris di dalam negeri. 

Kini, Polri dan TNI sudah memiliki payung hukum untuk merespons ancaman teroris di dalam negeri. Kendati begitu, Polri dan TNI sangat mengharapkan dukungan dari masyarakat. Bukan dengan tindakan main hakim sendiri, melainkan dengan meningkatkan kepdulian, kewaspadaan dan berbagi informasi atas segala sesuatu yang mencurigakan di lingkungan masing-masing.

Pada 28 Oktober 1928, Ibu Pertiwi mendorong putra putrinya dari seluruh pelosok nusantara untuk berikrar dan bersumpah setia kepada NKRI dalam forum Sumpah Pemuda;  bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia; berbangsa yang satu, bangsa Indonesia dan dengan satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar kesetiaan itu harus dijaga dari waktu ke waktu agar Ibu Pertiwi nyaman memangku kebhinekaan dalam naungan NKRI.  

Itulah kewajiban sekaligus panggilan tugas sejarah yang dibebankan kepada generasi Indonesia terkini.  NKRI dan kebhinekaan harus bebas dari ancaman, termasuk ancaman teroris yang ingin mengubah dasar negara Pancasila.


Bambang Soesatyo
Ketua DPR RI/
Dewan Pakar Majelis Nasional
KAHMI 2017-2022

Wednesday, June 13, 2018

Sumber; www.kisahikmah.com


Berbicara H.Agus Salim, tentu tidak akan ada habisnya. Lelaku berjanggut dan perokok itu, adalah seorang negarawan, bahkan bisa dibilang penganut Islam moderat. Dia lah yang pertama kali menghilangkan sekat/pembatas antara perempuan dan laki-laki dalam sebuah rapat organisasi.

Dalam dunia pergerakan, Agus Salim juga terkenal setelah ikut bergabung di Sarekat Islam (SI). Bahkan, ia langsung menjadi orang kepercayaan HOS Tjokroaminoto ketika SI semakin besar. Dia juga sebagai tokoh yang bisa mempertahankan organisasi itu tetap di ‘kanan’ meskipun ada anggota-anggota yang ingin mengupayakan berhaluan ‘kiri’. Hingga saat itu dikenal sebagai SI putih dan SI merah.

Namun diplomasi seorang Patje Agus Salim, juga tidak kalah hebatnya. Ia sempat menjabat sebagai menteri luar negeri. Jabatan di awal-awal kemerdekaan Indonesia. Tentu bukan suatu amanah yang mudah. Apa itu Indonesia? Dimana itu Indonesia?

Haji Agus Salim, A.R Baswedan (Menteri Muda Penerangan), Nazir Pamuntjak (pejabat Kemenlu) dan H.M Rasjidi (pejabat Kemenag), bertolak ke Mesir sekitar April 1947. Tujuan mereka, adalah berdiplomasi agar mendapatkan pengakuan de jure dari negara itu atas kemerdekaan Indonesia yang sudah diproklamirkan dua tahun sebelumnya.

Tentu tugas berat. Mengingat Belanda, juga masih bernafsu untuk menguasia kembali Tanah Air. Di sisi lain, Mesir juga ditekan oleh Belanda dan sekutu. Keinginannya, tentu agar pengakuan de jure tidak diberikan oleh Perdana Menteri Mesir Nokhrashi Pasha.

Dalam The Grand Old Man dikisahkan, saat itu rombongan dari Indonesia yang dipimpin langsung oleh Haji Agus Salim, mendarat di Mesir. Tetapi mereka tertahan. Oleh pihak imigrasi di bandara itu, rombongan ini tidak diizinkan melintas. Sehingga tertahan di dalam. Mereka akan dideportasi, kembali ke Indonesia.

Mengingat Indonesia baru merdeka, belum ada pengakuan dari negara-negara lain, maka paspor menjadi masalah. Dan benar saja, di imigrasi Mesir itu, rombongan tidak diizinkan melintas dan masuk ke wilayah Mesir.

A.R Baswedan, dengan empat carik kertas yang berfungsi sebagai paspor sementara, terpaksa harus berdebat kencang dengan petugas imigrasi itu. Rombongan sebelumnya mendarat di New Delhi India, sehingga merasa bahwa paspor sementara itu bisa digunakan.

“Tuan Baswedan, saya tidak tahu menahu dengan kebijakan imigrasi New Delhi. Tapi di sini, dokumen itu illegal,” petugas itu menegaskan ke Baswedan yang suaranya mulai meninggi.

Baswedan, yang juga kakek Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu, tetap ngotot bahwa mereka harus masuk Mesir. Karena mereka dari Indonesia, sebuah negara besar yang baru merdeka.
Tidak gampang menyerah, itulah A.R Baswedan. Hingga ia menunjukkan identitas para anggota delegasi. Lengkap bahwa mereka dari Indonesia. Si petugas imigrasi, dibuat jengkel.

“Tuan. Maaf! Saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kami butuh paspor, bukan surat tidak resmi dari negara yang tidak dikenal!”.

Mungkin si petugas itu, sudah kehabisan kata-kata. Sudah enggan lagi melayani sikap ngotot Baswedan. Hingga terucap kata-kata ‘negara yang tidak dikenal’ itu.

A.R Baswedan menyerah. Dia menghampiri semua anggota. Bingung harus bagaimana lagi. Sementara misi mereka harus sukses, untuk masa depan Indonesia. Setidaknya, untuk mendapatkan banyak pengakuan de jure dari negera lain.

Pengakuan itu menjadi penting, agar Belanda yang ingin kembali masuk menjajah, menghentikan niatnya. Karena Indonesia sudah menjadi negara yang diakui oleh negara-negara lain. Maka diplomasi ke Mesir, sebenarnya adalah sebagai pembuka bagi eksistensi Indonesia ke depannya.

Haji Agus Salim maju. Ia menggantikan posisi Baswedan yang sebelumnya gagal menaklukkan si petugas imigrasi Mesir. Awalnya, kehadiran Agus Salim di hadapan petugas, langsung ditolak mentah-mentah. Petugas itu tetap pada pendiriannya bahwa delegasi tidak diizinkan melintas.

Ia kemudian meminta waktu untuk berbicara. Kali ini, Haji Agus Salim mengutarakan itu dalam bahasa Arab, bukan bahasa Inggris. Keahlian itu, membuat petugas imigrasi tadi tercengang. Dia tidak menyangka, seorang bapak tua dengan janggut panjangnya, fasih berbahasa Arab.

Haji Agus Salim belum mengutarakan maksudnya, hanya meminta waktu. Ajaibnya, si petugas imigrasi tadi tanpa ada bantahan, langsung menerima tawaran itu. Ia pun mendengarkan secara seksama, penjelasan dari patjee. Tentu dalam bahasa Arab.

Dari kejauhan, A.R Baswedan dan yang lainnya, melihat sebuah situasi berbeda. Si petugas itu dan Agus Salim, nampak tiba-tiba akrab sekali. Mereka bahkan berbincang sambil tertawa-tawa. Beda ketika Baswedan bernego tadi, yang ada hanya muka si petugas yang ketus dan tidak bersahabat.
Agus Salim kemudian menghampiri anggota delegasi lainnya. Ditemani oleh petugas tadi.

“Saya tidak tahu kalian bersal dari Jawa. Maaf kan tindakan saya tadi. Silahkan melintas kawan muslimku,” kata petugas imigrasi itu ramah.

“Orang-orang dari tempat kalian banyak menyesaki Mekkah. Kita bersaudara. Lewatlah lewatlah,”.

Ternyata, Indonesia memang belum dikenal. Namun jika menyebut Bilad Jawa, Negeri Jawa, mereka langsung paham. Hingga akhirnya Indonesia mendapat pengakuan de jure dari Mesir, yang menjadi pintu pembuka bagi negara-negara lain untuk melakukan hal yang sama.

Dan kini, Indonesia sudah menjadi negara besar. Haji Agus Salim, yang hingga akhir hayatnya memilih hidup sederhana, tanpa memiliki rumah, memiliki peran besar untuk utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).


Arsip Tulisan

Total Pageviews

Terpopuler